BANDA ACEH – Penanganan gajah liar di beberapa titik di Aceh terhambat karena terbatasnya anggaran operasional untuk Conservation Respons Unit atau CRU. Hal ini diungkap Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Sapto Aji Prabowo, melalui pesan WhatsApp, Rabu, 21 Juni 2017.
“Ya, memang ada keterbatasan anggaran operasional CRU. Di Aceh ada tujuh CRU, lima dibiayai oleh Pemerintah Aceh, termasuk Cok Girek. Satu unit dibiayai oleh pihak swasta dan satu oleh NGO,” kata Sapto.
Sapto menyebutkan pihaknya sudah berdiskusi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh untuk membicarakan penanganan konflik, termasuk operasional CRU.
“Kita mencoba cari formulanya sehingga pembiayaan CRU bisa lebih optimal. Sekitar dua minggu yang lalu, saya juga berdiskusi dengan beberapa penggiat konservasi gajah untuk mencoba mencari donor ke depannya yang bisa membantu operasional CRU dan penanganan konflik satwa liar,” katanya.
Dia berharap semua pemangku kepentingan baik pemerintah Pusat, daerah, swasta dan NGO bisa berpikir bersama untuk mencari solusi terkait konflik satwa, khususnya gajah.
“Untuk penanganan konflik, di BKSDA Aceh ada anggarannya, tapi jumlahnya sangat terbatas, masih jauh dari mencukupi,” katanya.[]
Laporan: Taufan Mustafa
