Rabu, Juli 24, 2024

Hendry Ch Bangun Tanggapi...

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun menegaskan,...

Puluhan Personel Polres Aceh...

LHOKSUKON - Polres Aceh Utara melakukan tes narkoba melalui metode tes urine menggunakan...

Ini Kata Abu Razak...

BANDA ACEH – Venue atau tempat pelaksanaan pertandingan 33 cabang olahraga wilayah Aceh...

DPMPPKB Aceh Utara dan...

ACEH UTARA - Penjabat Bupati Aceh Utara diwakili Plt. Asisten I Sekda Dr....
BerandaBerita AcehPengadilan Tinggi Perberat...

Pengadilan Tinggi Perberat Hukuman Keuchik Terdakwa Korupsi Dana Desa

BANDA ACEH – Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh memperberat hukuman terhadap Guntur bin Aliudin, mantan keuchik di Nagan Raya, terdakwa korupsi dana desa tahun 2016-2021. Terdakwa Guntur dihukum pidana penjara lima tahun dan denda Rp100 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan enam bulan.

Selain itu, terdakwa dikenakan pidana uang pengganti Rp1.161.901.800 (Rp1,16 miliar lebih). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dihukum pidana penjara satu tahun.

Majelis Hakim Tinggi juga menetapkan masa penahanan telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding H. Makaroda Hafat, S.H., M.H., didampingi Hakim Anggota H. Firmansyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Taqwaddin, S.H., S.E., M.S., dihadiri Panitera Pengganti Mahdi, S.H., dalam sidang di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Gedung Balai Tgk. Chik Ditiro, Banda Aceh, Kamis, 13 Juni 2024.

Taqwaddin selaku Hakim Humas Pengadilan Tinggi Banda Aceh menjelaskan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan perkara itu. Yakni, terdakwa sengaja melakukan perbuatan melawan hukum korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) secara berulang dan berturut-turut selama lima tahun, sejak tahun anggaran 2016 sampai 2021 yang menimbulkan kerugian negara Rp1,16 miliar lebih.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dakwaan primer. Oleh karena itu, Mejelis Hakim Banding membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri No. 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna dan mengadili sendiri dengan amar putusan yang berbeda.

Sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa.

Hal-hal memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah melanggar sumpah jabatan yaitu tidak mematuhi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; perbuatan melawan hukum oleh terdakwa dilakukan secara berulang berturut-turut selama lima tahun; dan perbuatan melawan hukum dilakukan terdakwa dapat menjadi contoh buruk bagi keuchik gampong (kepala desa) atau bagi aparat pemerintahan gampong lainnya.

Sedangkan hal-hal meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama menjalani pemeriksaan persidangan, terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga yang harus dinafkahi dan terdakwa mengakui perbuatannya.

“Menurut kami, hukuman ini sudah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatannya serta bisa menjadi pelajaran bagi para keuchik lainnya di Aceh agar tidak bermain-main dengan anggaran gampong. Jangan menggunakan dana desa yang demikian besar itu untuk kepentingan pribadi. Tapi manfaat dana desa tersebut untuk kepentingan pembangunan dan mengentaskan kemiskinan,” ujar Taqwaddin, salah seorang Hakim Ad Hoc yang mengadili perkara ini, yang juga akademisi USK.

Awalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa agar hakim menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun enam bulan dan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan.

JPU juga menuntut agar hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp1.713.112.486. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, diganti pidana penjara empat tahun.

Terhadap tuntutan JPU itu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, menghukum terdakwa dengan pidana penjara empat tahun dan denda Rp50 juta. Selain itu, pidana tambahan uang pengganti Rp691.502.362 yang jika tak mampu membayar diganti pidana penjara enam bulan.[](ril)

Baca juga: