Jumat, Juli 19, 2024

Ini Kata Camat Tanah...

ACEH UTARA - Pemerintah sedang melakukan pendataan bangunan yang rusak akibat diterjang badai...

JPU Tuntut Lima Terdakwa...

BANDA ACEH - Jaksa Penuntut Umum menuntut empat terdakwa perkara dugaan korupsi pada...

Abu Razak Temui Kapolda,...

BANDA ACEH – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh H. Kamaruddin...

Diterjang Badai, Lapak Pedagang...

ACEH UTARA - Banyak lapak pedagang dan warung di sepanjang jalan Simpang Rangkaya,...
BerandaNews'Pilkada Aceh Harus...

‘Pilkada Aceh Harus Dilaksanakan Tahun 2022’

LHOKSUKON – Ketua Komisi I DPRK Aceh Utara, Fauzi, S.Mn., akrab disapa Cempala mengajak semua stakeholder di Aceh untuk mendukung Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor: 1/PP/01.2-Kpt/11/Prov/I/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota dalam Provinsi Aceh Tahun 2022.

“Dukungan semua pemangku kepentingan di Aceh sangat penting supaya tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh,” kata Cempala dalam keterangannya, Jumat, 5 Februari 2021, sore.

Cempala menilai keputusan KIP Aceh tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada Aceh Tahun 2022 sudah sesuai dengan UU berlaku untuk Aceh yang secara spesifik diatur dalam pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Yakni, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali melalui
pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.

“Maka sudah sepatutnya kita bersama-sama untuk memperjuangkan Pilkada Aceh harus tetap dilaksanakan pada tahun 2022,” tegas Cempala.

Menurut Cempala, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, yang merupakan perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015, berlaku secara umum di seluruh Indonesia, tapi tidak untuk Aceh.

“Karena kita punya aturan khusus yang bisa mengesampingkan aturan umum,” ujar politikus Partai Aceh ini.[](*)

Baca juga: