Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi dipimpin Sofyan Djalil sejak Jumat (27/7/2016).
Setelah dilantik beberapa hari lalu, Sofyan telah membuat beberapa arahan kerja Kementerian ATR/BPN. Salah satu fokusnya antara lain terkait Reforma Agraria, melalui percepatan sertifikasi.
“Percepatan sertifikasi tanah rakyat itu sangat penting. Kalau selama ini 800.000 sertifikat, tahun depan kami harapkan 2-3 juta sertifikat,” ujat Sofyan kepada Kompas.com, usai acara Lepas-Sambut Menteri ATR/BPN, di kantor pusat ATR/BPN, Sisingamangaraja, Jakarta, Senin (1/8/2016).
Sofyan menuturkan, sertifikasi tanah rakyat perlu mendapat perhatian. Pasalnya, banyak masyarakat yang belum jelas tanahnya dan hidup miskin.
Dengan kepemilikan tanah yang statusnya jelas, maka masyarakat bisa menggunakan sertifikat tersebut sebagai jaminan bank.
Hal tersebut bisa dilakukan meski luas lahan yang dimiliki tidak terlalu besar, misalnya 30 meter persegi-50 meter persegi.
“Kenyataannya saat ini kepemilikan rakyat sangat sulit. Kita harus pikirkan bagaimana orang-orang yang mendapatkan tanah dalam jumlah yang luas sekali, itu disetarakan (dengan masyarakat kecil),” jelas Sofyan. | sumber : kompas