Kamis, September 19, 2024

Permudah Masyarakat Sampaikan Aspirasi,...

SUBULUSSALAM - Sekretariat DPRK Subulussalam melaksanakan sosialisasi fasilitas Pusat Layanan Aspirasi Masyarakat (PusLAM)...

Penonton Membeludak Pertandingan Terakhir...

KUTACANE - Penonton membeludak di venue arung jeram Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI...

Arung Jeram PON, PB...

KUTACANE - Pengurus Besar Federasi Arung Jeram Indonesia (PB FAJI) berkomitmen untuk menumbuhkan...

Sidak ke Beberapa SKPK,...

SUBULUSSALAM - Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Subulussalam diharapkan bekerja dengan...
BerandaBerita AcehPTV Berharap Policy...

PTV Berharap Policy Paper Fokus Perencanaan Tenaga Kerja Vokasi dan Inovasi Masuk RPJM Aceh

BANDA ACEH – Konsorsium Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) Aceh menyerahkan policy paper yang berfokus pada perencanaan tenaga kerja vokasi dan inovasi berbasis potensi daerah kepada Pemerintah Aceh. Acara seremonial ini berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Rabu, 7 Agustus 2024.

Konsorsium PTV itu diketuai Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL), beranggotakan Politeknik Aceh, Politeknik Aceh Selatan, dan Akademi Komunitas Negeri (AKN) Aceh Barat.

Direktur PNL yang juga Ketua Konsorsium PTV Aceh, Ir. Rizal Syahyadi, S.T., M.Eng.Sc., IPM. Asean.Eng. APEC.Eng., mengatakan policy paper ini dirancang untuk memberikan panduan strategis dalam pengembangan tenaga kerja vokasi yang berkualitas serta mendorong inovasi di berbagai sektor industri di Aceh. Dokumen ini berisi analisis mendalam dan rekomendasi praktis yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan tantangan teknologi masa kini.

Rizal Syahyadi menyatakan pentingnya pendidikan vokasi dalam mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai. Di tengah perubahan industri begitu cepat dan perkembangan teknologi cukup pesat, kebutuhan akan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus dan mampu berinovasi menjadi semakin mendesak.

Menurut Rizal Syahyadi, policy paper tersebut merupakan hasil kerja keras Tim Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi berbasis Potensi Daerah Aceh, dan kolaborasi bersama Pemerintah Aceh dan Kadin Aceh, serta support dari BPS Aceh, BI Perwakilan Aceh, DUDI dari BUMN, BUMD dan swasta, para pakar, satuan pendidikan vokasi dan awak media.

“Policy paper yang kami serahkan berisi rekomendasi strategis yang diharapkan dapat menjadi panduan dalam perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan vokasi dan inovasi berbasis daerah Aceh. Kami sangat berharap kepada Bapak Pj. Gubernur semoga policy paper ini dapat dimasukkan dalam RPJM dan RPJP Aceh,” ujar Rizal Syahyadi.

Pj. Gubernur Aceh melalui Plh. Asisten I Sekda Aceh, Dr. Drs. Yusrizal, M.Si., menyampaikan program penguatan ekosistem kemitraan untuk pengembangan inovasi berbasis potensi daerah Aceh bertujuan membangun wadah kolaborasi antara satuan pendidikan vokasi dan pemangku kepentingan di daerah. Kolaborasi ini kunci penting untuk mewujudkan keselarasan melalui kemitraan yang sinergis.

“Saya sangat mengapresiasi upaya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk mendanai program ini pada periode 2023 hingga 2025. Program ini tidak hanya mendukung revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022, tetapi juga memperkuat kinerja Tim Koordinasi Daerah Vokasi di Aceh,” ujarnya.

Menurut Yusrizal, salah satu hasil penting dari program ini adalah policy paper tentang workforce planning dan innovation planning berbasis potensi daerah Aceh.

“Dengan adanya policy paper ini, semoga dapat memberikan panduan yang jelas dan terukur bagi Pemerintah Aceh dalam merencanakan ketenagakerjaan vokasi dan inovasi berbasis potensi daerah. Saya berharap, semoga policy paper ini dapat diimplementasikan dengan baik dan dimasukkan dalam RPJM dan RPJP Aceh,” tuturnya.

Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Mitras DUDI) Kemendikbudristek, Adi Nuryanto, S.T., M.T., dalam sambutannya menyampaikan pelantikan TKDV Aceh dan penyerahan policy paper merupakan acara penting yang menandai capaian Tim Konsorsium Provinsi Aceh dalam menjalankan Program Ekosmira.

“Salah satu target yang telah ditetapkan dan telah tercapai, yaitu masuknya pendidikan vokasi ke dalam agenda kebijakan di tingkat pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menyebut anggota konsorsium ekosistem kemitraan menjadi bagian dari agenda pembangunan ekonomi daerah adalah “kebahagiaan tersendiri bagi kami”. Ini adalah momen penting di mana pendidikan vokasi semakin mendapat perhatian publik. Program ekosistem kemitraan ini bagian dari upaya pemerintah melalui Perpres Nomor 68 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

“Kami berharap momentum ini dapat terus dijaga. Temuan Bapak/Ibu mengenai ketenagakerjaan masa kini dan masa depan, serta potensi inovasi di setiap daerah, diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan ekonomi daerah,” ucapnya.

Adi Nuryanto berterima kasih kepada LPDP yang sudah memberikan kesempatan kepada Ditjen Vokasi, melalui Direktorat Mitras DUDI untuk mengelola program ini.

“Mengingat tugas kita tidak hanya sampai tahun ini saja, masih ada dua tahun ke depan untuk pelaksanaan program lanjutan, kami berkomitmen kepada LPDP untuk menjaga kualitas pelaksanaan program, seperti yang sebelumnya sudah kami jalankan,” tuturnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Aceh Bidang Vokasi dan Sertifikasi, Teuku Jailani, mengatakan policy paper ini akan sangat berguna dalam membantu TKDV sebagai baseline data untuk penyusunan strategi daerah atau (roadmap) revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi Aceh.

“Kadin Aceh akan terus mendukung dan mendorong penguatan ekosistem kemitraan vokasi di Aceh. Kemudian bersama-sama menghasilkan output dan outcome terbaik dalam peningkatan kualitas SDM nasional, khususnya kualitas SDM Aceh yang kita cintai ini melalui program revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi,” ujarnya.

Acara penyerahan policy paper itu turut dihadiri dihadiri pihak Kadin Kabupaten/Kota se-Aceh, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dan pemangku kepentingan lainnya.[](ril)

Baca juga: