BANDA ACEH – Realisasi keuangan dan fisik bersumber dari APBA tahun anggaran 2021 selama tiga triwulan (sembilan bulan) masing-masing baru 41,4 persen dan 46,5 persen. Selain serapan masih tergolong minim, juga gagal mencapai target yang dibuat Pemerintah Aceh, yakni keuangan 47 persen dan fisik 52 persen sampai 30 September dari total pagu APBA 2021 senilai Rp16,4 triliun.
Data dilihat portalsatu.com/ pada laman resmi Percepatan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (P2K-APBA), Jumat, 1 Oktober 2021, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) realisasi keuangannya masih di bawah 20 persen. Yakni, Disnak baru 11,3 persen, Dinas Perkim 11,9 persen, DKP 16,2 persen, Biro Isra 16,6 persen, Dinas Perpustakaan dan Arsip 17,1 persen.
“Parah, ya. Bagaimana pertumbuhan ekonomi Aceh bisa meningkat kalau serapan APBA sangat kecil seperti itu, sembilan bulan tidak sampai 50 persen. Lalu, apa kerja Pemerintah Aceh selama ini,” kata Anis, warga Banda Aceh saat diminta komentarnya.
Publik pun mempertanyakan hal itu kepada Gubernur Aceh. “Apakah gubernur tahu atau tidak, ada dievaluasi kinerja SKPA-SKPA? Jangan hanya terima laporan ‘ABS (asal bapak senang)’. Uang Aceh melimpah, tapi tiap tahun progres serapan anggaran berjalan sangat lambat dari kuartal pertama sampai ketiga. Pemerintah Aceh terkesan seperti kendaraan mogok. Ini memprihatinkan,” ujar Muslem, warga Aceh Utara.
Padahal, kata Muslem, Mendagri Muhammad Tito Karnavian sejak awal sudah mewanti-wanti agar realisasi APBD tidak hanya digenjot atau “tumpah ruah” di akhir tahun.
(Tangkapan layar laman resmi P2K-APBA tentang target dan realisasi keuangan per SKPA sampai 30 September 2021. Foto: portalsatu.com/)
Mendagri menegaskan realisasi APBD tahun 2021 penting karena akan menjadi landasan pemulihan ekonomi di tahun 2022. Dia menyebut tidak mungkin pemerintah pusat saja yang bergerak, Pemda juga harus bergerak. “Oleh karena itu, tolong belanjakan, diatur ritme belanja di daerah,” ujar Tito saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2021 secara virtual, 4 Mei 2021.
Baca juga: Jangan Tumpah Ruah Akhir Tahun, Mendagri Perintahkan Dirjen Keuda Monitor Realisasi APBD
portalsatu.com/ mengonfirmasi dengan mengirim beberapa pertanyaan melalui pesan WhatsApp, Jumat (1/10), kepada Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, terkait realisasi keuangan APBA per 30 September 2021 baru 41,4 persen dari target 47 persen. Mengapa serapan keuangan selama tiga triwulan masih rendah, apa kendala yang dihadapi Pemerintah Aceh?
Apakah Gubernur Aceh mengevaluasi persoalan ini, terutama SKPA-SKPA yang realisasi keuangannya masih minim sekali? Jika ada dievaluasi, apakah diberikan sanksi, dan seperti apa sanksinya? Apa langkah Pemerintah Aceh untuk memacu serapan keuangan dalam sisa tiga bulan ke depan agar tidak terjadi SiLPA cukup besar seperti tahun 2020?
“Target realisasi anggaran kita per September ini memang 47, posisi saat ini 41. Selisih 6 (persen). Selisih ini masih dalam kategori normal. Ke depan realisasi tentu akan terjadi signifikan,” kata Muhammad MTA kepada portalsatu.com/.
“(Serapan keuangan 2021) ambangnya masih pada kategori normal, per September memang realisasi sama seperti tahun 2019 dari target kita yang sama tahun ini 47 (persen). Walau demikian, realisasi ke depan akan terus terjadi signifikan. Misalnya, realisasi amprahan jalan MYC (multiyears contract) yang tentu juga akan terjadi realisasi yang signifikan,” tambah MTA.
Menurut MTA, ada program-program yang di-pending atau ditunda pelaksanaannya oleh Pemerintah Aceh. Misalnya, program-program pelatihan dan perjalanan dinas. “Tentu hal ini berakibat tidak terjadinya realisasi,” ucapnya.
MTA menyebut Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) kabupaten/kota juga masih rendah serapannya, sehingga realisasi amprahan lanjutan kab/kota masih belum. “Kita sudah komunikasikan dengan kab/kota agar segera lakukan pelaporan DOKA tahap pertama paling telat 5 Oktober. Karena 6-7 (Oktober) kita lakukan pengiriman ke kab/kota,” tutur Jubir Pemerintah Aceh itu.[](nsy)
