BerandaBerita Aceh UtaraSoal PT Pase Energi Migas, MaTA: Kontrakkan Atau Bubarkan Saja!

Soal PT Pase Energi Migas, MaTA: Kontrakkan Atau Bubarkan Saja!

Populer

LHOKSUKON – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak DPRK dan Pj. Bupati Aceh Utara menggunakan kewenangannya secara maksimal untuk mengevaluasi PT Pase Energi Migas (Perseroda).

“DPRK secara kelembagaan, dan juga Pj. Bupati, perlu segera mengevaluasi keberadaan PT Pase Energi Migas, apa manfaatnya selama ini bagi Aceh Utara. Saya pikir ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan, dikontrakkan kepada pihak lain agar manajemennya lebih profesional dan tidak lagi menjadi beban Pemkab Aceh Utara. Atau, dibekukan saja,” kata Koordinator MaTA, Alfian, saat menghubungi portalsatu.com, Senin, 3 Oktober 2022, sore.

Alfian menyebut saat DPRK Aceh Utara membahas rancangan qanun sebelum didirikan Perusahan Daerah Pase Energi (PDPE), MaTA salah satu pihak yang menentang rencana pembentukan badan usaha tersebut. Pasalnya, saat itu MaTA melihat rencana mendirikan perusahan daerah ini akan membebani Pemkab Aceh Utara.

PDPE dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Utara Nomor 13 tahun 2010. PDPE kemudian diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pase Energi Migas dengan Qanun Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2020.

“Saya langsung ikut hadir di DPRK saat pembahasan qanun dulu (sebelum lahir PDPE). Malah narasi yang dibangun waktu itu, perusahaan daerah ini tidak akan menjadi beban bagi daerah. Ternyata apa yang kita khawatirkan dulu, sekarang terbukti dengan kondisi perusahaan tersebut terutang lebih Rp1 miliar. Siapa yang akan bertanggung jawab membayar utang cukup besar itu, ujung-ujungnya nanti akan dibebankan kepada daerah, sementara kondisi keuangan Pemkab Aceh Utara saat ini tidak aman,” ungkap Alfian.

Baca juga: Utang PT Pase Energi Migas Lebih Rp1 Miliar, Bagaimana Cara Bayar?

Alfian mengingatkan Dirut PT Pase Energi Migas tidak lagi mengumbar pernyataan “mengabdi untuk Aceh Utara melalui perusahaan daerah”. Sebab, kata dia, narasi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. “Perusahaan ini sudah cukup lama, bukan kemarin sore. Jadi, kalau bicara seharusnya menunjukkan bukti konkret, tidak cukup dengan kata-kata, karena publik sudah gerah mendengar narasi-narasi yang tidak sesuai kenyataan saat ini,” ujarnya.

“Pekerjaan yang sudah Anda (Dirut PT Pase Energi Migas) lakukan selama ini apa manfaatnya bagi Aceh Utara. Apa kontribusi kepada daerah selama perusahaan beroperasi,” tegas aktivis antikorupsi itu.

Lihat pula: Komisi III DPRK Siapkan ‘Jurus Baru’ Jika Pj Bupati tak Berhentikan Dirut PT Pase Energi Migas

Selain itu, kata Alfian, publik ingin melihat konsistensi DPRK dan Pj. Bupati Aceh Utara, apakah tetap memelihara perusahaan daerah yang menjadi beban bagi pemkab, atau memutuskan untuk dibekukan. “Harus ada langkah tegas, karena tidak ada istilah membangun daerah itu ‘enak tidak enak’. Kalau prinsip itu dipertahankan maka Aceh Utara akan terus terpuruk,” ucapnya.

“DPRK punya kewenangan besar, kita berharap mereka menggunakan kewenangannya itu secara maksimal untuk segera mengevaluasi, jangan cuma mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Pj. Bupati juga jangan mencari aman, karena tugasnya bukan hanya membenahi SKPK, tapi juga badan-badan usaha milik daerah yang hari ini perlu dievaluasi secara serius,” tegas Alfian.

Alfian menilai bukan hanya PT Pase Energi Migas yang perlu dievaluasi, tapi juga perusahaan daerah lainnya milik Pemkab Aceh Utara. “Perusahaan daerah yang tidak produktif saya pikir dibekukan saja, atau dikontrakkan kepada pihak ketiga agar pengelolaannya lebih profesional. Artinya, jangan lagi membebani keuangan daerah yang kondisinya tidak sehat,” tuturnya.

Baca juga: Dirut PT Bina Usaha Diangkat Kembali Sampai 2027, Begini Reaksi Ketua Komisi III DPRK.[](nsy)

4 KOMENTAR

  1. meunyoe peugah haba, tiyong pih jeut. meunyoe buet peusalah gob, aneuk mit keumah. sang droe teuh malaikat, yang na bak mata teuh mandum buet gob salah, apa kapluk

  2. Pertamima dan BUMN saja masih menjadi Beban Negara, kenapa mereka Hidup? Karena ada harapan dan memang seharusnya mereka mengelola negeri. Hutang dalam perusahaan wajar dan pasti ada. Pertamina juga punya Hutang Milyaran. MATA harusnya lebih jeli melihat masalah yang terjadi, bukan hanya duduk mebela Mereka yang sering Bayarin Kopi.

  3. Pertamima dan BUMN saja masih menjadi Beban Negara, kenapa mereka Hidup? Karena ada harapan dan memang seharusnya mereka mengelola negeri. Hutang dalam perusahaan wajar dan pasti ada. Pertamina juga punya Hutang Milyaran. MATA harusnya lebih jeli melihat masalah yang terjadi, bukan hanya duduk mebela Mereka yang sering Bayarin Kopi.

  4. BUMD harus menjadi beban Pemerintah,karena itu milik pemerintah daerah. Kenapa tidak berkembang karena tidak ada modal. Pemerintah harusnya tempatkan modal. Tengku MATA kan seperti Gong gong kafilah berlalu

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya