Sabtu, Juli 13, 2024

Tanggapan Ketua DPRK Aceh...

ACEH UTARA - Mendagri Tito Karnavian memperpanjang masa jabatan Pj. Bupati Aceh Utara...

Selamat! 2 Siswa Kota...

SUBULUSSALAM - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Balai Pengembangan Talenta...

Besok, Mahyuzar akan Terima...

ACEH UTARA - Dr. Mahyuzar, M.Si., akan menerima Surat Keputusan (SK) Mendagri tentang...

Jabatan Pj Bupati Aceh...

ACEH UTARA - Masa jabatan Penjabat Bupati Aceh Utara, Dr. Mahyuzar, genap satu...
BerandaBerita Aceh UtaraKomisi III DPRK...

Komisi III DPRK Siapkan ‘Jurus Baru’ Jika Pj Bupati tak Berhentikan Dirut PT Pase Energi Migas

LHOKSUKON – Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara, Razali Abu, menyatakan sudah dapat memprediksikan jawaban yang akan disampaikan Pj. Bupati terkait rekomendasi tentang pemberhentian Dirut PT Pase Energi Migas (PEM). Komisi III pun menyiapkan sejumlah “jurus baru” alias langkah berikutnya jika Pj. Bupati tidak memberhentikam jabatan Dirut PT PEM.

Seperti diketahui, Komisi III DPRK Aceh Utara merekomendasikan kepada Pj. Bupati untuk segera memberhentikan jabatan Direktur Utama PT PEM, Azman Hasballah. Rekomendasi itu diserahkan Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara, Razali Abu, kepada Pimpinan DPRK untuk disampaikan kepada Pj. Bupati, usai rapat paripurna, Jumat, 16 September 2022, malam.

Baca juga: Komisi III DPRK Aceh Utara Rekomendasikan Pj Bupati Berhentikan Direktur PT Pase Energi Migas

Lihat pula: Dirut PT Bina Usaha Diangkat Kembali Sampai 2027, Begini Reaksi Ketua Komisi III DPRK

“Terhadap telaah hukum yang sedang dilakukan oleh Pemkab dan akan disampaikan Asisten II Sekda Aceh Utara kepada kami, saya sudah bisa memprediksi jawabannya bahwa pengangkatan Dirut PT Pase Energi Migas dan PT Bina Usaha sudah sesuai,” kata Razali Abu dalam siaran persnya dikirim kepada portalsatu.com, Kamis, 29 September 2022.

Pasti awak nyan ijaweub meunan, cuma hana pue-pue (pasti pihak Pemkab Aceh Utara akan memberikan jawaban seperti itu, tapi tidak apa-apa),” ucap Razali Abu.

Razali Abu menyebut DPRK merupakan lembaga resmi. Apabila rekomendasi Komisi III melalui Pimpinan DPRK tidak diindahkan Pemkab Aceh Utara, kata dia, maka pihaknya akan merekomendasikan pelaksanaan Pansus Khusus BUMD dalam waktu dekat.

“Nanti setelah hasil rekomendasi Pansus kita sampaikan dalam paripurna istimewa juga tidak diindahkan pemerintah, ke depan kami upayakan PTUN terhadap keputusan tersebut,” ujar Razali Abu.

Menurut Razali Abu, langkah ini salah satu upaya pihaknya untuk membenahi Aceh Utara. “Selanjutnya terserah rakyat menilai bagaimana kinerja pemerintah. Yang penting kami terus mengupayakan yang terbaik untuk daerah,” tuturnya.

Razali Abu menyatakan kinerja pihaknya selama ini sudah dapat dilihat masyarakat. Contohnya, mendorong PT Pema Globa Energi (PGE) untuk pembangunan empat ruas jalan dan saat ini sedang dikerjakan.

“Permohonan (pembangunan) jalan ini menarik ketika tokoh masyarakat dan pimpinan dayah meminta ini beberapa tahun lalu dengan menghadirkan salah seorang Menteri pun tidak berhasil. Ketika Komisi III DPRK Aceh Utara mendorong secara kontinu dengan PGE dan BPMA baru bisa dibangun,” ujar Razali Abu.

Selain itu, kata Razali Abu, juga ada proses pengalihan Participating Interest 10% Blok B yang progresnya sudah mencapai 90% dan sebentar lagi akan dilakukan penandatanganan kontrak dengan Kementerian ESDM.

“Bila BUMD tidak profesional, maka masyarakatlah yang menerima dampak kerugian. Semoga Penjabat Bupati bisa mendengar aspirasi rakyat melalui kami Komisi III DPRK Aceh Utara,” pungkas Razali Abu.[](ril)

Baca juga: