Kamis, Juli 25, 2024

Siswa Diduga Keracunan Selepas...

SIGLI - Jumlah siswa yang dirawat akibat dugaan keracunan setelah konsumsi nasi gurih...

Spanduk Dukungan Bustami Maju...

LHOKSEUMAWE - Sejumlah spanduk berisi dukungan kepada Bustami Hamzah untuk mencalonkan diri sebagai...

Yayasan Geutanyoe Rayakan Hari...

LHOKSEUMAWE - Yayasan Geutanyoe merayakan Hari Anak Nasional tahun 2024 bersama 227 anak...

Hendry Ch Bangun Tanggapi...

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun menegaskan,...
BerandaBerita Aceh UtaraDirut PT Bina...

Dirut PT Bina Usaha Diangkat Kembali Sampai 2027, Begini Reaksi Ketua Komisi III DPRK

LHOKSUKON – Diduga secara diam-diam Bupati Aceh Utara periode 2017-2022, Muhammad Thaib, menjelang berakhir masa jabatannya sekitar Mei 2022 lalu, menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan Daerah Bina Usaha (Perseroda). RUPS itu untuk mengangkat kembali Direktur Utama (Dirut) PT Bina Usaha (PTBU), T. Asmoni, dengan masa jabatan sampai tahun 2027. Hal itu sama seperti pengangkatan kembali Direktur PT Pase Energi Migas (Perseroda), Azman Hasballah.

Baca juga: Ternyata Azman Hasballah Diangkat Kembali Sebagai Direktur PT Pase Energi Migas Sampai 2027

Informasi diperoleh portalsatu.com, hasil RUPS PTBU kemudian dibuat Akta Berita Acara Perseroda tersebut. Dua Anggota Direksi PTBU yang diangkat kembali yakni T. Asmoni, S.E. (Dirut), dan Jufrisyah, S.E. (Direktur Umum). Berdasarkan Akte Notaris Nomor 01 tanggal 2 Mei 2022, masa jabatan mereka berakhir Mei 2027.

Sedangkan Komisaris atau Dewan Pengawas PTBU, Ir. Risawan Bentara, M.T., H. Fathani, dan Marzuki, S.H., M.M., juga berdasarkan Akte Notaris Nomor 01 tanggal 2 Mei 2022, masa jabatan mereka berakhir Mei 2027.

Catatan portalsatu.com, T. Asmoni dilantik sebagai Dirut Perusahaan Daerah Bina Usaha (PDBU) oleh Bupati Aceh Utara, Muhamammad Thaib alias Cek Mad, Selasa, 10 Juli 2018. Masa jabatan Dirut PDBU empat tahun.

Baca: Lantik Dirut PDBU, Ini Kata Bupati Cek Mad

Soal PDBU, Cek Mad: Bek Lage Keulide

Bentuk hukum PDBU kemudian diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bina Usaha berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2020. Qanun itu ditetapkan Bupati Aceh Utara pada 22 Desember 2020.

Dalam Qanun Aceh Utara 3/2020 itu disebutkan Anggota Direksi PTBU diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu lima tahun, dan dapat diangkat kembali sejauh memenuhi syarat untuk itu.

Atas dasar itulah, digelar RUPS PTBU sekitar Mei 2022 lalu untuk mengangkat kembali Dirut periode 2022-2027. Akan tetapi, hal itu diduga dilakukan secara diam-diam sehingga tidak banyak yang tahu. Pihak Komisi III DPRK Aceh Utara yang merupakan mitra kerja perusahaan daerah, juga mengaku tidak tahu.

“Itu saya belum tahu (Dirut PTBU sudah diangkat kembali pada Mei 2022 sampai 2027),” kata Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara, Razali Abu, dikonfirmasi portalsatu.com melalui telepon, Senin, 26 September 2022.

Lihat pula: Komisi III DPRK Aceh Utara Rekomendasikan Pj Bupati Berhentikan Direktur PT Pase Energi Migas

Lantas, bagaimana sikap Komisi III DPRK Aceh Utara terhadap pengangkatan kembali Dirut PTBU sampai 2027?

Nyoe baro ta teupeu (sekarang baru kita tahu saat dikonfirmasi portalsatu.com). Sebelumnya kita cuma tahu (setelah diberitakan portalsatu.com) Dirut PT Pase Energi sudah diangkat kembali. Pengangkatan kembali Dirut PTBU sampai 2027 secara diam-diam itu sangat kita sayangkan,” ujar Razali Abu.

Razali Abu menyatakan sikap Komisi III DPRK terhadap pengangkatan kembali Dirut PTBU, sama seperti Dirut PT Pase Energi Migas. “Perusahaan daerah yang menjadi mitra kerja Komisi III, menurut kami tetap harus dievaluasi kembali, harus diganti dan diangkat Dirut yang lebih kompeten,” tegasnya.

“Karena menurut penilaian kami, kinerja Dirut PDAM, Dirut PT Bina Usaha, dan Dirut PT Pase Energi Migas siblah dua blah (sama saja). Tidak ada yang menggembirakan, yang ada ‘ro ie mata (membuat kita menangis)’. Bahkan, lebih parah lagi PTBU, karena selama ini begitu banyak aset Aceh Utara tidak mampu dikelola dengan baik untuk menghasilkan PAD,” ungkap Razali Abu.

Jadi, kata Razali, Abu, pihaknya menilai kebijakan Bupati Aceh Utara yang lama mengangkat kembali Dirut PTBU (melalui RUPS), “itu salah, apalagi tidak diumumkan kepada publik. Bahkan, kami sebagai wakil rakyat pun tidak tahu. Perusahaan daerah ini bukan milik pribadi, setiap keputusan penting harus dibuka kepada publik”.

Razali Abu menyebut sampai saat ini PTBU belum mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Pemkab Aceh Utara. Padahal, salah satu tujuan perubahan bentuk hukum PDBU menjadi PTBU adalah meningkatkan keuntungan yang optimal berkelanjutan guna meningkatkan PAD. Oleh karena itu, Ketua Komisi III DPRK menilai tidak layak Dirut PTBU diangkat kembali sampai 2027.

“Dirut PTBU, Dirut PDAM, dan Dirut PT Pase Energi itu para penjual ‘kencing harimau’, sehingga Aceh Utara tidak akan pernah maju,” ucap politikus Partai Aceh itu.

Atas nama Komisi III DPRK, Razali Abu meminta Pj. Bupati Aceh Utara, Azwardi, segera menggelar RUPS PTBU untuk memberhentikan Dirut Perseroda tersebut.

Razali Abu kemudian mengirimkan kepada portalsatu.com via WhatsApp, tangkapan layar Pasal 25 Qanun Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum PDBU menjadi PTBU. Pasal 25 di antaranya berbunyi: “Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS; Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya”.

“Menurut kami, alasan untuk memberhentikan Dirut PTBU adalah tidak mampu menghasilkan PAD,” ujar Razali Abu.

Lihat pula: Komisi III DPRK Aceh Utara Panggil Dirut PD Bina Usaha Soal PAD

Razali Abu turut mengirimkan tangkapan layar Pasal 30 Qanun 3/2020 itu. Di antaranya, berbunyi: Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PTBU sesuai ketentuan perundang-undangan; Direksi wajib menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan PTBU yang telah mendapat persetujuan Komisaris kepada Bupati melalui unit kerja Sekretariat Daerah Aceh Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan Badan Usaha Milik Kabupaten Aceh Utara.

Selain itu, laporan kinerja dan laporan keuangan PTBU dilaporkan setiap tiga bulan; Bupati melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban PTBU; dan laporan keuangan dan laporan kinerja PTBU wajib dilaporkan oleh Bupati kepada DPRK setiap satu tahun sekali setelah diaudit oleh akuntan publik.

Asisten II Sekda Aceh Utara, Risawan Bentara, menjawab portalsatu.com, Senin (26/9), mengaku tidak ingat tanggal digelar RUPS PTBU oleh Bupati Muhammad Thaib menjelang berakhir masa jabatannya. Risawan yang juga Komisaris Utama PTBU mengaku tidak hadir saat RUPS tersebut. Namun, dia membenarkan Bupati saat itu sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) atas nama Pemkab Aceh Utara selaku pemegang saham telah mengangkat kembali T. Asmoni sebagai Dirut PTBU sampai 2027.

“Pemegang saham hak dialah, keputusan terakhir RUPS, tidak bisa diveto pihak lain. Bupati yang menentukan, karena ada hak pemegang saham untuk angkat kembali (Dirut PTBU), tidak bisa diprotes pihak lain,” ujar Risawan.

Sejak 2007 tak ada PAD

Dirut PT Bina Usaha, T. Asmoni, mengatakan sejak tahun 2007 PDBU memang tidak menyumbang PAD lantaran perusahaan ini sudah lama sekali bangkrut. “Jadi, jangan lihat dua tahun, harus realistis, harus logis, harus berdasarkan data. Artinya, bicara data bahwa PDBU tidak menghasilkan PAD sejak tahun 2007, sudah 15 tahun lebih,” ujar T. Asmoni dikonfirmasi portalsatu.com melalui telepon, Senin (26/9), sore.

Lalu, apa bedanya Dirut PTBU sekarang dengan Dirut-Dirut PDBU sebelumnya? “Potensi PAD kita ada, karena kita punya produk, toko di Geudong (Kecamatan Samudera, Aceh Utara) dan di Pasar Inpres Lhokseumawe. Kalau semua produk ini berhasil kita jual, itulah PAD. Karena dalam qanun, kita mesti serahkan 50% keuntungan ke Pemda, 30% ke perusahaan, 20% cadangan,” tutur Asmoni.

“Jadi, apa yang dibangun itu adalah potensi PAD, walaupun belum selesai dan belum berhasil kita jual. Dan, jangan dibayangkan PAD itu dalam bentuk uang kertas, itu keliru. Potensi PAD itu harus dilihat dari harta yang sudah mampu kita ciptakan,” ucap Asmoni akrab disapa Moni.

Moni menyebut toko tersebut sudah lama mulai dibangun, tapi terkendala pandemi Covid-19. “Terganggu pembiayaan dari bank, orang mau investasi kan juga terganggu. Kondisi ekonomi masyarakat juga tidak bagus. Tapi, paling tidak kita sudah punya produk, itu potensi PAD,” ujarnya.

Dia mengakui masa jabatannya telah diperpanjang sampai 2027 berdasarkan hasil RUPS PTBU sekitar April atau Mei 2022 lalu lantaran PDBU telah berubah menjadi PTBU.

“Mungkin faktor diperpanjang karena dilihat ada banyak proyek yang belum selesai. Saya sendiri secara pribadi sebenarnya tidak ingin lagi melanjutkan pekerjaan di PD (PT) Bina Usaha, tapi karena memang ada yang belum selesai, saya selesaikan. Setelah selesai ini, tanpa harus menunggu lima tahun ke depan, saya juga akan resign (berhenti). Ini hanya bentuk tanggung jawab saya untuk menyelesaikan beberapa proyek yang belum kelar, jangan mangkrak,” kata Moni.

Moni menambahkan, “Saya bukan mau bertahan di sini (PTBU), saya hanya ingin menyelesaikan tanggung jawab saya yang belum selesai. Ini bentuk komitmen saya kepada Pj. Bupati, termasuk Komisi III, setelah selesai itu tanpa disuruh mundur saya akan mundur. Saya akan berkarya di tempat lain lagi”.

“Tapi inikan bentuk tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Ada gaji karyawan yang belum selesai, kalau produk (toko) ini terjual, saya bisa bayar, sehingga nanti tidak dituntut lagi Dirut baru untuk bayar gaji karyawan. Tanggung jawab saya sudah saya selesaikan, karyawan sudah dapat merasakan hasil kerjanya,” pungkas Moni.[](red)

 

Baca juga: