Minggu, Juli 14, 2024

Tanggapan Ketua DPRK Aceh...

ACEH UTARA - Mendagri Tito Karnavian memperpanjang masa jabatan Pj. Bupati Aceh Utara...

Selamat! 2 Siswa Kota...

SUBULUSSALAM - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Balai Pengembangan Talenta...

Besok, Mahyuzar akan Terima...

ACEH UTARA - Dr. Mahyuzar, M.Si., akan menerima Surat Keputusan (SK) Mendagri tentang...

Jabatan Pj Bupati Aceh...

ACEH UTARA - Masa jabatan Penjabat Bupati Aceh Utara, Dr. Mahyuzar, genap satu...
BerandaSosiolog: Kebijakan Gubernur...

Sosiolog: Kebijakan Gubernur Aceh Semacam Memberi Hukuman

LHOKSUKON – Sosiolog Universitas Malikussaleh (Unimal) Dr. Nirzalin menilai kebijakan mutasi pejabat eselon II yang dilakukan Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Jumat malam lalu, menimbulkan persoalan. Bahkan, secara hukum bermasalah dan dapat disebut ilegal. Sebab, dalam UUPA tidak diatur secara detail terkait perombakan kabinet atau Kepala SKPA di akhir masa jabatan gubernur.

“Tidak diaturnya itu dalam UUPA, maka tindakan yang dilakukan Doto Zaini (Zaini Abdullah) secara hukum bermasalah dan dapat disebut ilegal,” ujar Nirzalin dihubungi portalsatu.com, Senin, 13 Maret 2017.

Nirzalin menyebut soal mutasi pejabat diatur secara terang dan jelas dalam UU yang berlaku secara nasional.

Menurut Nirzalin, barangkali sebetulnya dorongan Doto Zaini melakukan perombakan kepala SKPA bukanlah alasan yang objektif. Misalnya saja, kata dia, karena kinerja pejabatnya rendah atau dianggap lamban dalam upaya penyiapan kegiatan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) XV yang akan segera digelar di Aceh.

“Tapi memang statement beliau, ia mengatakan ingin membersihkan orang-orang yang menjadi ‘jarum’ dalam tubuhnya. Artinya, yang ia ganti kali ini adalah orang-orang yang dianggap tidak signifikan membantunya. Bahkan, yang dianggap tidak loyal terhadapnya. Jadi, sebetulnya semacam memberi hukuman, bukan atas kepentingan birokrasi pemerintahan agar berkinerja baik,” kata Nirzalin.[]

Baca juga: