BerandaBerita Aceh UtaraTA Khalid: Pemerintah Harus Selesaikan Infrastruktur Pertanian di Aceh Utara

TA Khalid: Pemerintah Harus Selesaikan Infrastruktur Pertanian di Aceh Utara

Populer

ACEH UTARA – Anggota DPR RI asal Aceh, T.A. Khalid, mendesak pemerintah pusat menyelesaikan infrastruktur pertanian di Aceh Utara yang menjadi permasalahan mendasar sudah lama dikeluhkan ribuan petani di kabupaten ini.

“Saya lihat problem besar di Aceh Utara bukan bibit atau benih, tapi infrastruktur pertanian. Sebagai anggota DPR, saya kecewa. Irigasi dibangun oleh Belanda, sejak Belanda pulang (setelah Indonesia merdeka) irigasi itu tidak pernah direhab oleh pemerintah,” kata T.A. Khalid saat diwawancarai sejumlah wartawan di Lhokseumawe, Rabu, 26 Juli 2023.

Irigasi dimaksud T.A. Khalid adalah Bendung Daerah Irigasi Krueng Pase di Aceh Utara yang dibangun tahun 1940. Bendung tua tersebut jebol setelah diterjang banjir besar pada pengujung tahun 2020. Dampaknya, sawah seluas 8.922 hektare terbentang di delapan kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara, yakni Meurah Mulia, Nibong, Syamtalira Bayu, Samudera, Tanah Luas, Tanah Pasir, Syamtalira Aron, Matangkuli, dan satu kecamatan masuk wilayah Kota Lhokseumawe yaitu Blang Mangat sampai sekarang mengalami kekeringan.

Pemerintah melalui Kementerian PUPR memang telah mengalokasikan anggaran lebih Rp44,8 miliar dari APBN 2021 untuk Rehabilitasi Bendung DI Krueng Pase. Namun, sampai kontrak berakhir pada Desember 2022, perusahaan pemenang tender proyek tersebut, PT Rudy Jaya, hanya mampu menyelesaikan pekerjaan sekitar 35 persen. Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I kemudian melakukan pemutusan kontrak dengan kontraktor asal Surabaya itu.

Baca juga: Ini Kata Kepala Balai Wilayah Sungai dan BPKP Soal Audit Proyek Bendung Krueng Pase

Artinya, pemerintah belum berhasil merehabilitasi Bendung Krueng Pase, sehingga sudah tiga tahun ribuan petani di sembilan kecamatan itu tidak dapat menggarap sawah secara normal dan kini terancam krisis pangan.

“(Kesan yang muncul), petani di sembilan kecamatan itu lebih sejahtera pada masa Belanda. Apa perlu kita undang Belanda untuk rehab irigasi itu lagi. Inikan problem, maka negara kita minta hadir untuk menyelesaikan infrastruktur,” tegas T.A. Khalid.

Sebagai wakil rakyat Aceh di DPR RI, T.A. Khalid merasa penting menyampaikan hal itu, meskipun persoalan infrastruktur bukan ruang lingkup Komisi IV, tapi bidang tugas Komisi V.

Menurut T. Khalid, selama empat tahun bertugas di Komisi IV DPR RI (ruang lingkup tugas di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, dan kelautan), ia sudah memetakan masalah agar dapat menyelesaikan permasalahan. Dia menyebut permasalahan mendasar di Aceh Utara adalah infrastruktur pertanian yang masih sangat lemah.

“Seperti irigasi, jaringan tersier. Tapi, problem ini bukan ruang lingkup Komisi IV, tapi di Komisi Infrastruktur. Memang gara-gara irigasi tidak benar, efeknya ke Komisi IV. Kita kasih bibit yang bagus, pupuk yang cukup, tapi tidak ada air (irigasi bermasalah sehingga petani tak dapat menanam padi). Ini problem yang terjadi di Aceh Utara,” tutur T.A. Khalid.

Tingkatkan SDM petani

T.A. Khalid pulang ke Daerah Pemilihan Aceh II dalam rangka membuka Bimbingan Teknis bertajuk “Optimalisasi Pendayagunaan Sumberdaya Perkebunan Menuju Petani Mandiri dan Sejahtera di Kabupaten Aceh Utara”, di Hotel Diana Lhokseumawe, Rabu (26/7). Kegiatan kerja sama Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian itu diikuti ratusan warga Aceh Utara.

“Indonesia harus menjadi negara yang berdaulat pangan. Tapi, tidak mungkin itu terwujud kalau produksi pertanian tidak meningkat. Tidak mungkin kita meningkatkan produksi tanpa dibarengi dengan alat-alat pertanian yang canggih. Peralatan yang canggih juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM para petani,” kata T.A. Khalid kepada para wartawan usai membuka bimtek itu.

Itulah sebabnya, kata T.A. Khalid, Komisi IV DPR RI sepakat bahwa peralatan pertanian perlu ditingkatkan agar semakin modern. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga harus meningkatkan SDM para petani supaya seimbang dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekonologi.

“Sehingga alat-alat seperti mesin tanam padi bisa digunakan secara maksimal. Tujuan akhirnya petani bisa mandiri dan sejahtera, dan Indonesia berdaulat pangan. Ini program kami Komisi IV bersama Kementerian Pertanian. Begitu juga dengan program di bidang perikanan bekerja sama dengan KKP,” ujar T.A. Khalid.[](red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya