Minggu, Juli 21, 2024

Tokoh Masyarakat Kota Sigli...

SIGLI - Para tokoh masyarakat dari 15 gampong dalam Kecamatan Kota Sigli menyatakan...

Tim Polres Aceh Utara...

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., bersama jajarannya...

Pasar Malam di Tanah...

SIGLI - Kegiatan hiburan Pasar Malam yang digelar di tanah wakaf Tgk. Dianjong,...

Tutup Dashat, Kepala DPMPPKB...

ACEH UTARA – Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang dilaksanakan secara serentak...
BerandaNewsTaqiyuddin Muhammad: Qanun...

Taqiyuddin Muhammad: Qanun Cagar Budaya Penting untuk Aceh

BANDA ACEH – Peneliti Independent dan penasehat Mapesa (Masyarakat Peduli Sejarah Aceh, Taqiyuddin Muhammad, menyambut baik DPRK Banda Aceh, yang menetapkan Rancangan Qanun (Raqan) tentang Pelestarian Situs dan Sejarah serta Cagar Budaya.

Taqiyuddin mengatakan, raqan tersebut menjawab kekhawatiran Masyarakat Aceh, saat ini penelitian untuk tinggalan bersejarah Aceh Darussalam masih sangat minim, dan dikhawatirkan ke depan, tinggalan sejarah tersebut akan lenyap.

“Akibat perkembangan kota, tinggalan situs sejarah makin hari makin kurang, juga karena pertumbuhan pemukiman penduduk, hal ini akan membuat tinggalan sejarah hilang. Ditambah tata ruang kota yang tanpa konfirmasi dan konsultasi yang bagus pada pekerja budaya atau pihak berwenang yang faham, ini akan merusak cagar sejarah budaya Aceh,” ungkapnya, Rabu 3 Februari 2016.

Taqiyuddin mengatakan, Qanun tersebut menjadi sangat penting, karena yang kita amati selama ini, tinggalan sejarah banyak yang terabaikan, dan jauh dari pelestarian, serta kesadaran masyarakat sangat kurang akan pentingnya merawat sejarah.

“Kita mengharapkan Qanun tersebut juga mengatur suatu sistem koordinasi dalam kepemerintahan, supaya kehidupan-kehidupan modern juga terpenuhi dengan tanpa merusak tinggalan sejarah, menurutnya hal ini akan sangat berarti bagi generasi pengurus,” kata penulis buku Daulah Shalihiyyah di Sumatra ini.

Taqiyuddin mengatakan, pihaknya telah menemukan contoh kasus di beberapa tempat dalam wilayah Banda Aceh. Oleh karena itu, katanya, wilayah ini sangat membutuhkan Qanun yang dapat menaungi atau memelihara peninggalan sejarah.

Taqiyuddin mengatakan, Mapesa sudah bertahun-tahun melakukan gotong royong setiap Minggu di makam-makam bersejarah akan sangat mendukung penggarapan qanun itu, dan sangat terbuka untuk setiap informasi yang dibutuhkan nantinya, Mapesa juga akan siap untuk membantu. Dengan tujuan agar qanun itu dapat mengakomodir pelestarian dan penelitiannya.

“Saat ini agak sedikit rumit untuk meregistrasi situs-situs bersejarah, dan juga kajian arkeologis hanya dapat dilakukan oleh jumlah yang terbatas sekali, kaenanya kita ingin qanun ini dapat membuka peluang dan kesempatan terutama bagi sarjana-sarjana yang ingin mengkaji dan meneliti sejarah-sejarah Aceh,” jelas Taqiyuddin.

Masyarakat Peduli Sejarah Aceh (Mapesa) yang diketuai Mizuar Mahdi, selama ini aktif mengkaji dan meneliti peninggalan-peninggalan sejarah Aceh, yang tersebar di Bandar Aceh dan sekitarnya. Mereka juga aktif menyampaikan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat luas melalui media sosial dan website.

Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menetapkan 20 Rancangan Qanun (Raqan) dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2016. Lima Raqan di antaranya usulan inisiatif dari para Anggota DPRK Banda Aceh.

Hal tersbut di tetapkan pada paripurna mendengarkan penyampaian penjelasan dan laporan dari Badan Legislasi (Banleg) DPRK Banda Aceh terhadap program legislasi Kota Banda Aceh tahun 2016, Jumat 29 Januari 2016 di ruang paripurna DPRK Banda Aceh.

Pimpinan sidang yang juga Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Heri Julius dalam kesempatan itu mengatakan, dari 20 Raqan, baik rancangan Qanun prioritas yang diajukan oleh eksekutif maupun inisiatif dari dewan, kesemuanya itu telah dikaji urgensinya secara teliti oleh badan legislasi bersama-sama tim dari eksekutif. Kemudian diinventarisir ke dalam program legislasi prioritas di tahun 2016 ini

Heri mengatakan bahwa Raqan yang diajukan dalam Prolegda tersebut telah terseleksi dan teruji secara komprehensif sehingga telah dicantumkan dalam format draf ajuan. Sehingga dalam proses pembahasan nantinya, dapat ditetapkan dan disahkan menjadi Qanun Kota Banda Aceh.[]

Baca juga: