Sinar matahari merangkak naik saat Surati menyeret kakinya keluar tenda darurat. Sejurus kemudian, perempuan 70 itu berjalan gontai membawa timba berisi air.

Air tersebut untuk mencuci piring dan memasak makanan. Nenek itu bersama cucu semata wayangnya masih bertahan di tenda darurat Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Rabu, 25 Februari 2026.

Tenda milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut didirikan di depan Kompleks Hunian Sementara (Huntara) Desa Bundar. Huntara itu dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Kalau tidak diangkut (air) pagi-pagi, nanti antrean agak lama,” ucap Surati kepada portalsatu.com/.

Tangannya yang keriput dan gemetar meletakkan timba di sisi tenda itu. Dibantu cucunya, Surati lalu memasak nasi dan lauk seadanya. “Kadang hanya telur atau ikan asin”.

Surati salah satu warga yang kehilangan tempat tinggal setelah rumahnya ditelan banjir bandang pada akhir November 2025.

Suratan takdir, Surati sudah tiga bulan di tenda pengungsian. Ketika angin berembus kencang, dia merasa khawatir tenda itu roboh.

“Kalau hujan deras dan angin kencang, air bisa masuk. Kami angkat-angkat barang supaya tidak basah,” ungkap Surati.

Surati mengaku kini harus lebih berhemat. Dia mengandalkan sisa bantuan, uluran tangan tetangga, dan relawan.

Tiga bulan pascabanjir, harapan akan hunian tetap (huntap) belum menjadi kenyataan. Sejumlah korban banjir bahkan masih menunggu kepastian bantuan huntara. Surati pun hanya bisa bersabar.

“Yang penting bisa berteduh dulu. Tapi, kalau bisa, ingin sekali punya rumah lagi untuk tempat tinggal yang layak,” kata Surati.

Surati melanjutkan, “Sebelumnya memang ada pihak yang melakukan pendataan dengan meminta identitas berupa KK. Tapi sampai sekarang belum ada perkembangan bagaimana informasi selanjutnya mengenai bantuan rumah. Mungkin belum cukup kuota untuk bantuan hunian, kita kurang tahu juga apa kendalanya”.

Kondisi pengungsi lanjut usia (lansia) seperti Surati harus mendapat perhatian khusus. Selain rentan secara fisik, mereka juga menghadapi tekanan psikologis akibat kehilangan tempat tinggal dan rasa aman.

Namun, di tengah keterbatasan, Surati tetap berusaha tabah di antara deretan tenda pengungsian.

Selain Surati, sejumlah korban banjir lainnya hingga kini juga masih bertahan di tenda pengungsian depan Kompleks Huntara Desa Bundar.

“Rasanya sedih, karena hingga saat ini kami belum mendapatkan tempat tinggal yang layak. Setiap hari kami harus menghadapi panas terik, debu yang masuk ke dalam tenda, kondisi lingkungan yang kurang sehat,” ungkap seorang warga Desa Bundar yang tidak ingin disebutkan namanya.

Dia berkata, “Para korban berharap kepada pemerintah dapat memberikan perhatian dan perlakuan yang adil, sebagaimana warga terdampak banjir lainnya yang telah memperoleh hunian layak huni”.

Menteri PU: ‘Insya Allah, Kita Upayakan Warga di Tenda Secepatnya Keluar’

Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo, menyatakan pihaknya akan mempercepat penyelesaian huntara bagi warga terdampak banjir di Aceh Tamiang. Hal tersebut disampaikan usai silaturahmi dan sahur bersama warga di huntara terdiri dari 13 blok di Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Rabu (25/2).

Dody melihat langsung kondisi warga yang telah menempati huntara. Dia menilai masyarakat terlihat bahagia, meskipun masih terdapat sejumlah warga yang tinggal di tenda pengungsian dan mengeluhkan lambatnya proses pemindahan ke huntara.

“Insya Allah, kita coba bisa kejar sebelum lebaran (Idulfitri 1447 H) untuk segera diselesaikan. Ada empat titik lagi yang diminta kepada kita untuk dikerjakan huntara di daerah Aceh Tamiang. Kami mohon dukungan semua pihak agar warga-warga kita yang masih tinggal di tenda pengungsian bisa semuanya masuk ke rumah hunian,” ujar Dody kepada wartawan.

Dody menjelaskan, terkait penentuan penghuni huntara itu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kementerian PU berfokus pada pembangunan huntara beserta fasilitas pendukung lainnya.

Menurut Dody, pemerintah daerah telah memiliki daftar nama warga yang berhak menempati huntara dan terus berkoordinasi dengan BNPB dalam proses penetapannya. Proses pencarian lahan untuk pembangunan huntara juga dinilai bukan perkara mudah, namun seluruh tahapan saat ini masih terus berjalan.

Dody menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, seluruh pengungsi dipastikan akan mendapatkan hunian yang layak.

“Semua pengungsi sesuai arahan Presiden akan masuk rumah hunian. Hanya tinggal masalah waktu saja, karena ada persiapan lahan untuk proses pembangunan hunian tersebut,” ungkap Dody.

Dody menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan huntara bagi warga terdampak bencana, khususnya di wilayah Aceh dan Sumatera.

Menurutnya, proses pembangunan huntara akan langsung dikerjakan selama lahan telah tersedia. “Sesuai arahan Presiden adalah membangun kembali wilayah terdampak dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya”.

“Karena Pak Presiden juga menyatakan untuk Aceh maupun Sumatera harus dibangun lagi dengan lebih baik. Untuk huntara di bawah Kementerian Pekerjaan Umum khususnya di Aceh terdapat 1.224 unit, namun hari ke hari permohonan dari para bupati melalui BNPB bertambah terus,” ujar Dody.

Dody menambahkan, pemerintah terus berupaya agar warga yang masih bertahan di tenda darurat dapat segera menempati huntara yang lebih layak. Kondisi di tenda darurat saat ini cukup memprihatinkan, karena suhu panas yang menyulitkan para pengungsi.

“Insya Allah kita upayakan warga yang masih di tenda darurat secepatnya keluar dari tenda, karena di sana cukup panas,” katanya.

Menurut Dody, pemerintah pun terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan ketersediaan lahan serta percepatan proses pembangunan huntara, agar para penyintas bencana dapat segera tinggal di tempat yang lebih aman dan nyaman.[]