28.7 C
Banda Aceh
Kamis, Februari 9, 2023

Tim USK Serahkan Draf Revisi UUPA, Ketua DPR Aceh Imbau Masyarakat Beri Masukan

BANDA ACEH – Tim Universitas Syiah Kuala (USK) menyerahkan naskah akademik dan draf revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Senin, 31 Oktober 2022. Serah terima dilaksanakan dalam ruang sidang paripurna yang diterima langsung Ketua DPR Aceh, Saiful Bahri.

Tim USK turut mempresentasikan naskah akademik dan draf revisi UUPA itu kepada pihak DPRA. Hadir dalam presentasi dan penyerahan naskah akademik tersebut Rektor USK, Prof. Dr. Marwan, akademisi Fakultas Hukum USK sekaligus tim penyusun naskah, Prof. Dr. Faisal A. Rani, S.H., M.Hum., Dr. Ria Fitri, S.H., M.Hum., Husni Jalil, dan Sanusi Bintang.

Dalam draf revisi tersebut, Tim Penyusun Naskah Akademik turut menilai ulang tentang sistem Pemerintahan Aceh di dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, tim juga menempatkan UUPA di dalam sistem hukum nasional.

Tim USK menemukan bahwa dalam UUPA terdapat beberapa pasal, khususnya terkait penyerahan wewenang, selalu dikunci berdasarkan norma standar. “Selalu dikunci dengan aturan perundang-undangan. Ini menjadi hambatan kita,” kata Juru Bicara Tim USK, Prof. Faisal A. Rani.

Menurut Faisal, akibat adanya frasa yang mengikat tersebut di dalam beberapa pasal UUPA turut mengakibatkan undang-undang tersebut menjadi tereliminir dengan berlakunya UU baru.

“Ini yang membuat kita banyak hambatan di dalam pelaksanaan, begitu kita ingin melaksanakan, itu selalu diuji dengan sistem hukum nasional. Karena itu keberadaan UU Pemerintahan Aceh di dalam sistem hukum nasional, tidak bisa kita baca tunggal. Dia harus dibaca sistem hukum nasional berdasarkan diversitas hukum, di dalamnya terdapat berbagai sumber hukum. Oleh karena itu, kita menempatkan UUPA sebagai subsistem dari sistem hukum nasional. Kalau kita menempatkan dia sebagai sistem hukum nasional, ini seperti kita tidak punya makna apa-apa,” ungkap Faisal.

Pemahaman tersebut, menurut Faisal, baru berlaku sekarang dan beda konteks saat UUPA disusun pada tahun 2006 lalu. Pada masa penyusunan awal, UUPA ditempatkan sebagai sistem hukum nasional. “Tetapi begitu kita terapkan, kita hadapi berbagai persoalan, norma hukum, tereliminir,” ujarnya.

Tim Penyusun Naskah Akademik dari USK juga mengkaji tentang asas hukum. Dalam asas hukum diketahui undang-undang yang lebih tinggi menghapus UU yang lebih rendah. “Undang-undang yang spesial menghapus undang-undang yang umum, undang-undang yang baru menghapus undang-undang yang lama,” kata Faisal.

Dari beberapa persoalan itulah kemudian membuat Tim USK berharap adanya penghapusan frasa-frasa di dalam beberapa pasal yang berbunyi “sesuai dengan aturan perundang-undangan.” Frasa tersebut, menurut Tim USK, sangat mengganggu dalam pelaksanaan UUPA.

“Dalam pandangan kami, penyerahan wewenang tidak boleh bersyarat. Kalau bersyarat, wewenang itu hampir dipastikan tidak bisa dijalankan dengan baik,” kata Faisal.

Faisal memaparkan terdapat beberapa pasal dalam UUPA yang menjadi catatan Tim USK untuk direvisi. Dia mencontohkan seperti Pasal 7, Pasal 67 terkait dengan masalah pejabat, Pasal 160, Pasal 165, Pasal 181, Pasal 183, Pasal 194, Pasal 235, Pasal 251, dan penambahan Pasal 254. Meskipun demikian, Faisal mengakui tidak banyak yang diubah dalam draf revisi UUPA versi USK.

“Kalau kita mengajukan banyak sekali (perubahan), nanti UU ini bukan direvisi, tetapi dicabut. Kita tahu suasana geopolitik yang pada saat UU ini ditetapkan dengan (kondisi) sekarang jauh berbeda di DPR RI,” ucap Faisal.

Faisal mengakui banyak pasal di dalam UUPA yang bermasalah, tetapi sejauh ini menurutnya belum mengganggu sistem Pemerintahan Aceh. “Kalau semua kita sentuh, ini bukan perubahan lagi, pencabutan nanti,” tegasnya lagi.

Ketua DPR Aceh, Saiful Bahri akrab disapa Pon Yaya, menyebutkan penyerahan naskah akademik dan presentasi draf revisi UU RI Nomor 11 tahun 2006 tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat-rapat yang pernah digelar Tim Advokasi UUPA. Dia mengatakan meski sudah ada draf yang disiapkan, tetapi DPR Aceh masih membuka ruang bagi masyarakat Aceh untuk memberi masukan-masukan terhadap pasal-pasal di dalam UUPA yang dianggap melemahkan kewenangan daerah tersebut.

“Nanti setelah ada sosialisasi di daerah-daerah, maka akan kita finalisasi lagi di DPR Aceh,” kata Saiful Bahri. “Jadi ini belum final, ini masih draf sementara,” tambahnya.

Selain itu, kata Saiful Bahri, kewenangan merevisi UU Nomor 11 tahun 2006 berada di DPR RI. Sementara DPR Aceh, menurut Saiful Bahri, hanya membuat Daftar Isian Masalah (DIM) tentang hal apa saja yang dianggap tidak sesuai dengan kewenangan dan butir-butir perjanjian damai di Helsinki.

“Kita bersama-sama telah menjumpai DPR RI untuk mempertanyakan tujuan revisi UU RI Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Apakah untuk memperkuat kewenangan Aceh atau justru sebaliknya,” kata Saiful Bahri.

Dalam pertemuan dengan Banleg DPR RI, kata Saiful Bahri, pihaknya mendapat masukan positif terkait wacana merevisi UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Menurut pengakuan Banleg DPR RI, mereka berkeinginan agar Aceh maju dan mendapat kewenangan seperti yang disepakati dalam MoU Helsinki. “Menurut keterangan dari Banleg DPR RI, maka itulah diharapkan partisipasi penuh dari semua anggota DPR Aceh dan masyarakat Aceh. Lantaran Banleg DPR RI meminta bantuan tersebut, maka kita penuhi untuk membuat naskah akademik dan draf revisi UUPA sesuai keinginan rakyat Aceh,” kata Saiful Bahri didampingi Wakil Ketua DPRA Dalimi dan Ketua Banleg Mawardi atau Teungku Adek.

Presentasi Naskah Akademik dan draf revisi UUPA tersebut turut dihadiri sejumlah anggota DPR Aceh dari lintas fraksi. Hadir pula para politikus, akademisi, dan praktisi hukum.[](ril)

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA POPULER

Terbaru

Edar Ganja, Seorang Kakek di Pidie Ditangkap Polisi

SIGLI - Seorang kakek berinisial B (60 tahun), warga Gampong Puuk, Kecamatan Delima, Kabupaten...

Normalisasi Sungai dan Drainase BPBD Pidie Kerahkan Enam Beko

SIGLI - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie mengerahkan enam alat berat ekskavator (beko)...

Habibi Inseun: Partai Buruh Aceh Konsisten Perjuangkan Hak Para Buruh

"Partai Buruh lebih bertekad dan berharap dapat mengisi parlemen, mendapat amanat dari rakyat, petani,...

Menyoal Komitmen Partai Lokal Aceh

Menurut lansiran laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, (akses Januari 2023) KPU telah menetapkan...

LSM Desak Pemko Lhokseumawe Tes Urine Semua Pejabat, Jangan Hanya Tenaga Kontrak

LHOKSEUMAWE - Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh mempertanyakan kebijakan Pemko Lhokseumawe yang...

PKK Subulussalam Serahkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Penanggalan Timur

SUBULUSSALAM - Tim Penggerak PKK Kota Subulussalam menyerahkan bantuan sembako, pakaian layak pakai dan...

Sepuluh Anggota PPS Pidie Diganti, Ini Alasan Ketua KIP

SIGLI - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie mengganti 10 anggota Panitia Pemungutan Suara...

Presiden Jokowi akan Kunjungi Aceh Utara, Korem Lilawangsa Gelar Apel Pasukan

LHOKSEUMAWE - Presiden RI, Joko Widodo, akan berkunjung ke Lhokseumawe dan Aceh Utara, Jumat,...

Tgk M Yunus Sambut Baik Pemberangkatan Umrah Melalui Bandara SIM

BANDA ACEH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Fraksi Partai Aceh, Tgk. M...

Rakor CSR, Pj Wali Kota Lhokseumawe: Janji-Janji, Realisasinya Mana?

LHOKSEUMAWE – Penjabat Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Imran, menunjukkan sikap tegas di hadapan perwakilan...

Ketua PKS Aceh: Semua Pihak Perlu Duduk Kembali, Rembuk UUPA

"Setahu saya, itu kan sudah disahkan oleh Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), tinggal, ya, kemudian...

MaTA Sorot Sejumlah Proyek APBN di Aceh Mangkrak, Bendungan Irigasi Hingga Rumah Susun Pesantren

BANDA ACEH – Masyarakat Transparasi Aceh (MaTA) menyoroti sejumlah proyek bersumber dari APBN tahun...

JASA Bireuen Nilai DPRA Bungkam Terkait Bendera Bintang Bulan

"Kami mempertanyakan, kami ingin DPRA memperjelas qanun bendera Aceh yang sudah disahkan oleh pemerintah...

Persaudaraan Aceh Seranto Sampaikan Dukacita Atas Gempa Turki

"Saya mewakili seluruh pengurus PAS Aceh meluangkan dukacita mendalam untuk korban gempa Turki dan...

PUPR Aceh Utara Paparkan Perjuangan Lahirnya Proyek Jembatan Sarah Raja, Balai Jalan Nasional Harus Tuntaskan

ACEH UTARA – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Utara merespons terkait...

Pengulu Desa Lestari Dipanggil Kejari Gayo Lues, Ini Kasusnya

BLANGKEJEREN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gayo Lues memanggil Pengulu (Kepala Desa) Lestari atas...

Proyek Jembatan Gantung Sarah Raja-Sarah Gala Diduga Mangkrak

ACEH UTARA - Warga Dusun Sarah Raja, Desa Lubok Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh...

Anies Baswedan Disebut Utang Rp 50 Miliar ke Sandiaga Uno

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif...

Terima Pengurus IDI, Ketua DPRK Diskusikan Stunting di Banda Aceh

BANDA ACEH - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar,...

Tekan Inflasi, Pemko Banda Aceh Gelar Pasar Murah 5 Hari Berturut-turut di 5 Lokasi

BANDA ACEH - Pemerintah Kota Banda Aceh terus melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan harga...