BANDA ACEH – Pengamat Ekonomi Unsyiah, Rustam Effendi, S.E., M.Econ., menilai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe belum bergeliat hingga saat ini. Menurut Rustam, pemerintah harus mempercepat pengembangan KEK itu karena masa depan perekonomian Aceh berada di kawasan tersebut.
Rustam menyarankan Pemerintah Aceh mendorong para pengusaha lokal turut berinvestasi secara patungan di KEK Arun, selain berharap pada pemilik modal asing. Selain itu, Pemerintah Aceh juga dapat menginvestasikan sebagian APBA melalui Badan Usaha Milik Aceh untuk membangun industri/pabrik pengolahan hasil pertanian dan perikanan, sehingga akan memberi nilai tambah ekonomi terhadap petani dan nelayan.
“Seharusnya Aceh plot-kan itu dalam APBA-nya. Jangan dikelola dinas, Aceh mesti punya badan usaha yang kuat dengan manajemen yang bagus,” ujar Rustam.
Berikut selengkapnya wawancara portalsatu.com/ dengan Rustam Effendi, melalui telepon seluler, Sabtu, 30 Juni 2018, malam:
Keberadaan KEK Arun diharapkan membawa manfaat besar untuk masyarakat dan daerah ini. Misalnya, tersedia lapangan kerja baru yang lebih luas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, sejauh ini tampaknya belum ada progres yang signifikan. Bagaimana Anda melihat kondisi tersebut?
KEK Arun Lhokseumawe memang salah satu peluang Aceh untuk membuat daya ungkit ekonomi di Aceh lebih bagus. Juga menjadi jalan bagi lokomotif perekenomian Aceh. Dan itu bisa saja terwujud karena di situ akan ada investasi. Akan ada pihak yang menanam modal membuka usaha besar. Tapi sejauh ini belum tampak geliatnya, sehingga keinginan kita untuk menjadikan KEK Lhokseumawe sebagai tempat untuk menciptakan lapangan kerja belum terwujud. Sejauh ini memang kita belum tahu wujudnya.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengunjungi sejumlah negara untuk menawarkan peluang investasi di KEK Arun. Apakah cara-cara yang dilakukan gubernur itu efektif atau tidak?
Sebetulnya langkah beliau bagus. Beliau ingin menjual potensi kita, kan begitu. Ingin menyatakan kepada dunia, kepada pihak-pihak pemilik modal yang kuat bahwa Aceh punya potensi dan peluang bisnis dianggap menjanjikan. Hemat saya, langkah tersebut penting. Tetapi yang paling penting dalam pandangan saya adalah melakukan konsolidasi di dalam dulu. Misalnya, bagaimana beliau bisa menyambangi ke 23 kabupaten/kota di Aceh. Datang kepada para tokoh, ketua partai lokal dan nasional, ada tim, di 23 kabupaten/kota tersebut, dan sampaikan bahwa Aceh membutuhkan situasi iklim yang kondusif, minta semua pihak saling menjaga suasana damai.
Jangan nanti ketika ada tumpukan batu gunung satu mobil, ada tumpukan pasir satu mobil, datang pihak-pihak tertentu, minta ini, minta itu. Nah, inikan di dalam kita belum solid. Maksudnya, bahasa pembangunannya belum sampai ke kampung-kampung. Yang penting kan itu dulu dilakukan. Sehingga betul-betul yang namanya iklim usaha yang kondusif itu bukan hanya kertas klise, tapi dia realistis di lapangan. Bukannya di kalangan elite. Kan kesannya aman di atas saja. Aman-aman, semua aman, tapi di lapangan coba lihat itu.
Yang kedua, hemat saya, sebelum kita mengajak pengusaha asing atau pemilik modal asing masuk ke Aceh, tidak ada salahnya mengajak dulu pengusaha lokal dimanfaatkan. Untuk sumber dayanya dapat memanfaatkan alumni dari kampus yang ada di daerah, yang sudah hebat. Ada jagoan di Aceh ini, kalau jadi bupati, jadi gubernur pasti ada jagoannya kan. Misalnya, ada pengusaha, pengusaha B, pengusaha C, yang punya paket-paket besar di APBA dan APBK. Katakanlah ada 1, 2, 3, 4, 5 jagoan. Kan itu ada list-nya.
Di (Dinas) PU misalnya, panggil saja dulu, duduk saja dulu. Misalnya, Anda tahun ini dapat paket berapa dan nilainya itu berapa, ada berapa laba, sisihkan dari masing-masing jagoan tersebut. Rp10 M misalnya, gabung dari yang disisihkan tadi, buat usaha patungan, buat satu PT.
Kalau (gubernur) langsung go show ke luar negeri, menurut pandangan saya, butuh waktu itu (untuk menarik investasi dari investor asing).
Langkah lainnya, apa saja yang seharusnya dilakukan Pemerintah Aceh dan PT Patna (Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola/BUPP) untuk mengembangkan KEK Arun itu?
PT Patna menyusun business plan-nya, jual potensinya. Tinggal menangkap peluang. Yakinkan para pihak. Tapi, hemat saya, untuk saat ini BUMN yang mesti di depan. Karena secara kesiapan, BUMN. Tidak mungkin kita di depan, karena kemampuan kita masih terbatas. Pada tahap awal tidak masalah, Pelindo, PIM atau Pertamina di depan, karena secara kelembagaan sudah siap dan lebih meyakinkan pihak asing Setelah lima tahun berjalan, baru kita bahas ke presiden, kita pula yang di depan.
Tidak salahnya, kalau gubernur stay di Lhokseumawe sebulan dua kali, atau wagubnya juga boleh. Pantau KEK, bagaimana kondisi di lapangan. Karena itu kawasan lokomotif.
Soal perizinan dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan kepada calon investor agar mereka tertarik untuk berinvestasi di KEK Arun?
Teknis apa yang sudah dibuat kita tidak tahu. Maksud Pak Jokowi (Presiden) kan jelas, soal waktu, jangan berlama-lama, dipercepat. Jadi, saya pikir Aceh ikuti saja standar nasional. Adopsi sama Aceh.
Sebelum KEK Arun dibentuk, di kawasan itu memang sudah ada beberapa BUMN: PT Pertamina, PT PIM, dan PT Pelindo I, yang mengembangkan unit usaha mereka. Dengan dibentuknya KEK Arun, bukankah seharusnya ada realisasi investasi dari investor-investor luar, tidak hanya dari BUMN itu?
Ini yang sepatutnya kita pertajam. Makanya pada langkah awal, kita memotivasi biar kawan BUMN ini yang di depan, karena mereka punya networking yang bagus. PT Pertamina, PT PIM, dan PT Pelindo I, kita tempel saja dulu di situ. Sekian tahun kemudian kita ambil alih ketika sudah jalan semuanya.
Selain itu, APBA melimpah setiap tahun. Bukankah sebaiknya sebagian anggaran Aceh itu diinvestasikan dengan cara membangun industri/pabrik pengolahan hasil pertanian dan perikanan, sehingga akan memberi nilai tambah ekonomi terhadap petani dan nelayan?
Itu yang paling bagus. Kontribusi pertanian, secara Produk Domestik Regional Bruto, 30 persen, tapi semuanya masih dalam bentuk bahan mentah. Padi bahan mentah, cokelat bahan mentah. Begitu pula di perikanan, juga bahan mentah. Kita lemah di pengolahan, sehingga Aceh tidak mendapatkan nilai tambah yang signifikan. Dalam posisi seperti itu, Aceh tidak mendapat nilai yang membuat daya ungkit perekonomiannya kuat.
Kalau kita jual dalam bentuk bahan mentah, pasar kita akan dihadapkan pada situasi oligopsoni. Jadi, kita hanya punya sedikit pembeli, sementara yang kita jual bahan mentah, sehingga pembeli tadi mudah mempermainkan harga. Seharusnya Aceh plot-kan itu dalam APBA-nya. Jangan dikelola dinas, Aceh mesti punya badan usaha yang kuat dengan manajemen yang bagus.
Hal lainnya yang ingin Anda sampaikan terkait KEK Arun?
Dipercepat wujudnya, dibenahi. Masa depan kita di situ. Karena ada dua masa depan Aceh, yang bisa menjadi lokomotif. Selain KEK Arun Lhokseumawe, yang kedua adalah Sabang. Di Sabang, ada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).[]
Lihat pula:
Apa Kabar KEK Arun Lhokseumawe?
Ini Kata Kepala Unit Perizinan Kantor Administrator KEK Arun Soal Calon Investor
