LHOKSUKON – Anggota Komisi II DPRK Aceh Utara, Terpiadi A. Majid, menyoroti rencana pencarian sumber migas baru (seismik 3D) di Wilayah Kerja/Blok B yang sekarang dikelola PT Pema Global Energi (PGE), anak perusahaan PT Pembangunan Aceh (Pema).
“PT Gelombang Seismic Indonesia (GSI) akan segera beroperasi menyurvei di wilayah kerja PT Pema, perusahaan milik Pemerintah Aceh yang mengelola Blok B peninggalan Mobil Oil indonesia Inc. di Aceh Utara,” kata Terpiadi dalam keterangannya diterima portalsatu.com/, Jumat, 5 Agustus 2022.
Terpiadi menyebut survei seismik adalah langkah awal dalam sebuah kegiatan pencarian sumber minyak dan gas bumi (migas). Akan tetapi, bukan kegiatan awal yang disaksikan masyarakat Aceh Utara, karena mereka sudah menonton sejak pertama sekali Mobil Oil melakukan pekerjaan pencarian minyak di kawasan Aceh Utara 50 tahun lalu yaitu 1972.
“Kini kejadian yang sama akan berulang kembali. Sebaiknya pemerintah daerah tidak mengizinkan kegiatan PT GSI tersebut dilakukan lagi, karena penemuan lapangan minyak Aron belum bisa menyejahterakan rakyat. Karena yang dicari adalah energi yang tidak terbarukan, maka biarkan anak cucu kita sendiri yang akan mengeksplorasikan kembali di masa depan untuk kesejahteraannya. Ladang minyak (dan gas) ini kita wariskan kepada mereka pemilik masa depan negeri ini,” ujar Terpiadi.
Menurut Terpiadi, dalam pertemuan dengan pemangku kekuasaan di Kantor Bupati Aceh Utara, Party Manager PT GSI menyampaikan bahwa kegiatan ini akan menampung 1.008 orang tenaga kerja dengan berbagai macam kompetensi keilmuan.
“Di antaranya, 80 persen untuk putra daerah, sudah dapat kita pastikan buruh kasar harian lepas. Yang 20 persen lagi posisi putra daerah jangan berharap banyak, karena jatah orang luar,” kata Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRK Aceh Utara itu.
“PT GSI tentu sebagai main contractor, lalu bagaimana subcontractor? Apakah akan diberi peluang kepada pengusaha lokal atau akan dibawa dari luar? Bagaimana dengan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan? Akankah digunakan jasa BPJS atau asuransi lain atau tidak keduanya?” Terpiadi mempertanyakan.
Survei ini akan dikerjakan di wilayah 13 kecamatan di Aceh Utara dan satu kecamatan di Aceh Timur. Sehingga banyak lintasan yang akan disurvei. “Lintasan yang dilalui mungkin tidak dituntut ganti rugi,” ucapnya.
Terpiadi mempertanyakan bagaimana dengan potensi kerusakan lingkungan, tanah, bangunan, tanaman, dan fasilitas umum. “Siapa yang akan bertanggung jawab (jika itu terjadi). Bagaimana dengan ketidaknyamanan warga ketika pekerjaan itu dilakukan, akankah ada ganti rugi? Jikapun terhadap semua digantirugikan, apa pedomannya? Sudah adakah surat keputusan Gubernur Aceh tentang itu?”
Oleh sebab itu, menurut Terpiadi, Bupati Aceh Utara jangan begitu mudah memberikan izin untuk pekerjaan tersebut.
Sebelumnya diberitakan, PT PGE melakukan sosialiasi kegiatan pencarian sumber migas baru (seismik 3D) kepada para pemangku kepentingan di Kabupaten Aceh Utara, di Kantor Bupati, Landing, Lhoksukon, Rabu, 3 Agustus 2022.
Kegiatan tersebut dihadiri Pj. Bupati Aceh Utara, Azwardi Abdullah, Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali, perwakilan Korem 011/Lilawangsa, Polres Aceh Utara, Kodim 0103/Aceh Utara, para kepala dinas, camat, BPMA, dan manajemen PGE.
Direktur Utama PT PGE, Teuku Muda Ariaman, dalam sambutannya menyampaikan saat ini kondisi Wilayah Kerja B peninggalan ExxonMobil dan PHE NSB yang dikelola PGE sudah mendekati batas akhir keekonomian. Sementara kontrak PGE selama 20 tahun ke depan. Komitmen kerja pasti yang diperintah oleh pemerintah untuk tiga tahun pertama, salah satunya studi seismik untuk keberlangsungan Wilayah Kerja (WK) B yang diprediksi keekonomiannya hanya bisa bertahan dua sampai tiga tahun ke depan.
“Kalau tidak dilakukan pencarian sumber migas baru maka PGE akan berhenti beroperasi. Maka akan sangat besar kerugian bagi Aceh. Oleh karena itu, kami mohon dukungan sepenuhnya dari semua pihak untuk menyukseskan kegiatan ini” ujar Teuku Muda.
Ia menambahkan jika kegiatan pencarian ini berjalan dengan baik dan dapat ditemukan sumber baru, maka migas yang dihasilkan oleh PGE akan sangat mendukung pemasukan daerah setelah berkurangnya transfer dana Otsus oleh pemerintah pusat. Selain itu, juga dapat menjawab kebutuhan bahan bakar untuk menghidupkan kawasan industri lainnya seperti KEK Arun Lhokseumawe dan PT PIM di Aceh Utara.
Perwakilan Badan Pengelola Migas Aceh (PBMA), Muhammad Makmun, menyebutkan kegiatan seismik 3D yang dilakukan PGE itu pertama kali di bawah pengawasan BPMA. Setelah adanya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang melahirkan PP 23 Tahun 2015 yang memungkinkan Aceh mengelola migas sendiri.
“Kami berharap agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal untuk menambah devisa negara, yang kemudian dikembalikan dalam bentuk dana bagi hasil migas ke daerah penghasil” ujar Makmun.
Pj. Bupati Aceh Utara, Azwardi Abdullah, menyampaikan masyarakat Aceh harus bersyukur dengan rencana survei sesimik ini. Karena hal ini merupakan harapan baru untuk masa depan Aceh secara umum dan Aceh Utara khususnya.
Menurut Azwardi, untuk menyukseskan kegiatan itu perlu adanya harmonisasi dan komunikasi yang baik dengan semua pemangku kepentingan hingga masyarakat di desa-desa yang akan dilewati oleh kendaraan seismik tersebut.
“Kegiatan ini menyangkut dengan kesejahteraan anak cucu kita ke depan. Maka kegiatan ini harus kita dukung bersama, kami akan mengawal kegiatan ini, karena ini menyangkut kekayaan alam kita. Apalagi saat ini sudah ada undang-undang yang mengatur Aceh bisa mengelola migas sendiri dengan hadirnya BPMA,” ujar Azwardi.
Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali, menyampaikan sebagai wakil rakyat Aceh Utara ia sangat mendukung kegiatan pencarian sumber migas baru oleh PGE demi penambahan PAD Aceh Utara ke depan.
“Kegiatan ini perlu keterlibatan berbagai pihak khususnya masyarakat setempat dan butuh komunikasi yang baik hingga level paling bawah agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Saya mewakili DPRK Aceh Utara dan KPA wilayah Pase menyatakan dukungan untuk kegiatan ini,” ujar Arafat.
Untuk diketahui, kegiatan seismik 3D PGE akan dilakukan seluas 250 KM² di dua kabupaten yaitu Aceh Utara dan Aceh Timur. Di Aceh Utara meliputi Kecamatan Syamtalira Bayu, Samudera, Meurah Mulia, Nibong, Tanah Luas, Syamtalira Aron, Lhoksukon, Baktiya, Baktiya Barat, Seunudon dan Lapang. Sementara Aceh Timur hanya Kecamatan Madat.
Survei seismik 3D PGE akan menggunakan mobil vibroseis yang akan melakukan getaran pada tanah untuk menghasilkan data yang kemudian ditangkap dan unit mobil lainnya. Teknisnya, saat beroperasi truk vibroseis ini akan menurunkan alat semacam vibrator yang ditempelkan ke tanah. Dari vibrator itu muncul getaran. Getaran ini yang nantinya ditangkap oleh unit lainnya yang disebut Lobo untuk diteliti oleh tim ahli.[](ril)
