BerandaBerita LhokseumaweBanleg DPRK Lhokseumawe Bahas Perubahan Qanun Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Banleg DPRK Lhokseumawe Bahas Perubahan Qanun Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Populer

LHOKSEUMAWE – Tim Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe membahas Rancangan Qanun Perubahan Kedua atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, di Ruangan Banleg DPRK, Senin, 10 April 2023.

Mulanya, pada Senin pagi, tim Banleg DPRK Lhokseumawe menggelar rapat pembahasan sepihak terhadap Rancangan Qanun (Raqan) Perubahan Kedua atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 tahun 2011 tentang Penyelengaran Administrasi Kependudukan. Dilanjutkan dengan pembahasan sepihak terhadap Raqan Kota Lhokseumawe tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Usai siang, tim Banleg melakukan pembahasan dua pihak terhadap Raqan Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Rapat tersebut dipimpin Ketua Banleg DPRK Lhokseumawe, Murhaban, didampingi Wakil Ketua Banleg Zulkaidi, S.E., Anggota Banleg H. Jailani Usman, S.H., M.H., dan anggota Banleg lainnya. Dari Pemko Lhokseumawe dihadiri Kabag Hukum Setda dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Anggota Banleg DPRK Lhokseumawe, Jailani Usman, dikonfirmasi usai rapat dua pihak itu mengatakan Raqan Perubahan Kedua atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan itu merupakan usulan eksekutif.

“Saat dibuat qanun itu sebelumnya ada pasal yang mengatur tentang denda. Seperti hilang atau rusak KTP didenda Rp10 ribu, atau hilang KK (Kartu Keluarga) denda Rp25 ribu saat pembuatan baru. Tujuannya supaya masyarakat lebih mandiri, berhati-hati menjaga KTP dan KK agar tidak mudah hilang atau rusak,” kata Jalani.

[Banleg DPRK Lhokseumawe menggelar rapat pembahasan dua pihak terhadap Raqan Perubahan Kedua atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, di Ruangan Banleg DPRK, Senin, 10 April 2023. Foto: Istimewa]

Namun, lanjut Jailani, ternyata kemudian ada peraturan perundang-undangan lebih tinggi menyatakan bahwa tidak boleh dikenakan denda bagi warga yang hilang KTP, KK, dan dokumen terkait lainnya saat membuat baru.

“Karena belakangan ada undang-undang yang mengatur tidak boleh ada denda itu, maka pihak eksekutif mengajukan Raqan Perubahan Kedua atas Qanun Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan untuk dihapus pasal yang mengatur tentang denda terkait hilang atau rusak KTP, KK, dan dokumen lainnya,” tutur Jailani.

Menurut Jailani, langkah selanjutnya setelah pembahasan dua pihak terhadap Raqan tersebut, tim Pemko dan Banleg DPRK Lhokseumawe akan melakukan konsultasi kepada Pemerintah Aceh.

“Setelah itu nantinya akan diagendakan rapat paripurna DPRK Lhokseumawe untuk mengambil keputusan persetujuan bersama terhadap Raqan tersebut menjadi Qanun yang baru,” ujar Jailani.

Untuk diketahui, Raqan Perubahan Kedua atas Qanun Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan itu salah satu dari delapan Raqan yang akan dibahas DPRK bersama Pemko Lhokseumawe pada tahun 2023 ini.

Tujuh Raqan lainnya yakni tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2023–2043; Ketertiban Umum; Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe; Pertanggungjawaban APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022; Perubahan APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023; dan APBK Tahun Anggaran 2024.[](adv)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya