September tahun 2002 Badan Transportasi mengabsahkan sertifikat operasional penerbangan, baru kemudian mengumumkan secara terbuka pada anggota parlemen sekaligus membicarakan soal pendanaan. Untuk pelantikan penerbangan ini, gubernur mengundang presiden Megawati yang disambut dengan seromonial spektakuler; 300 penari dan 500 undangan dari seluruh Aceh. Ini dilaksanakan pada tanggal 25 September 2002. Kunjungan presiden saat itu adalah kunjungan keduanya setelah ia sempat tampil ketakutan, tidur dalam tank- karena percaya ada ancaman GAM pada kunjungan pertamanya tahun lalu bulan yang sama.
Penerbangan ini langsung bekerja dua hari setelahnya. Dua penerbangan ke Medan dalam sehari dan dua penerbangan ke Jakarta dalam seminggu. Harga tiket penerbangan yang murah menyebabkan perebutan posisi agensi utama. Sebelumnya Sam Walean percaya bahwa perusahaanya yang menjadi penjual utama Tiket Selawah NAD Air akan tetapi terdapat pihak lain, seorang kontraktor Agam Patra yang diketahui punya hubungan dekat dengan gubernur juga berperan sebagai penjual tiket utama penerbangan ini di Banda Aceh. Oleh karenanya manajemen penerbangan menjadi buruk. Tingkat kekecewaan konsumen kian meningkat.
Sam Walean yang merasa dimanfaatkan dan haknya dirampas, melaporkan Usman Budiman dan Thantawi Ishak ke pengadilan di Banda Aceh. Mereka sempat meminta Sam Walean untuk mencabut laporanya yang kemudian ditanggapi dengan permintaan dana damai 3 milyar. Akhir November 2002 Polisi menggrebek Sam Walean di hotel sebelum menangkapnya atas tuduhan pelanggaran asusila (zina). Polemik ini kemudian baru berhenti bulan Maret tahun 2003. Saat itu, penerbangan ini dalam posisi bangkrut. Ketidakmampuan untuk bersaing dengan penerbangan lain serta hutang biaya sewa pesawat pada Transmile grup dan bahan bakar pada Pertamina yang mencapai 10 milyar ini menyebabkan penerbangan ini bangkrut.
Kasus lainnya adalah Jenerator Listrik dan Organisasi Amal sang Istri. Usman Budiman dan Tanthawi Ishak yang punya posisi penting di pemerintahan provinsi mengalihkan dana dari lembaga Panglima Laut sebanyak 8,4 milyar untuk menjamin bahan bakar Pertamina. Tidak hanya itu, melalui Usman Budiman, pinjaman atas nama penyediaan jenerator listrik sebanyak 30 milyar dari William Taylor juga ikut berperan dalam pelunasan hutang-hutang ini.
14 dari 25 jenerator listrik yang disediakan untuk Aceh kemudian diketahui adalah mesin bekas, 3 diantaranya tidak berfungsi sama sekali. Maka tidak mengejutkan kondisi listrik Aceh semakin memburuk selama masa konflik. Kasus lainnya terkait organisasi amal Nur Raudha binaan Istri keduanya, Marlinda Purnomo Yayasan Peduli Anak Bangsa yang dikait-kaitkan dengan korupsi dan favoritisme elit.
Peran dan pengaruh Abdullah Puteh nyatanya sama sekali belum runtuh, meskipun telah dihukum penjara. Ia masih eksis dalam perpolitikan meskipun lagi-lagi tersandung kasus dugaan penipuan yang kemudian diberi kasasi dari penjatuhan hukuman 3,5 tahun penjara awal tahun lalu. Ia masih berlenggang memantik jarinya dalam isu-isu kekinian, seperti soal advokasinya untuk pariwisata Gunung Lauser. Bahkan, sekelompok pihak dari kalangan birokrat Acehpun berpendapat bahwa Abdullah Puteh perlu lagi menjabat sebagai Gubernur Aceh demi program-programnya yang visioner dan ‘mantul’ ke masyarakat.[]
