Rabu, Juli 24, 2024

Puluhan Personel Polres Aceh...

LHOKSUKON - Polres Aceh Utara melakukan tes narkoba melalui metode tes urine menggunakan...

Ini Kata Abu Razak...

BANDA ACEH – Venue atau tempat pelaksanaan pertandingan 33 cabang olahraga wilayah Aceh...

DPMPPKB Aceh Utara dan...

ACEH UTARA - Penjabat Bupati Aceh Utara diwakili Plt. Asisten I Sekda Dr....

Puluhan Siswa MTs Swasta...

SIGLI - Diduga keracunan, puluhan siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Tgk Syik Dayah...
BerandaNewsDek Gam Desak...

Dek Gam Desak Kajati Aceh Tuntaskan Kasus Dugaan SPPD Fiktif Anggota DPRK Simeulue

BANDA ACEH – Anggota Komisi III DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh segera menuntaskan kasus dugaan dana perjalanan dinas/Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif Anggota DPRK Simeulue yang sudah lama mangkrak.

Desakan itu disampaikan Dek Gam saat ia bersama M. Nasir Djamil melakukan kunjungan kerja reses ke Kejaksaan Tinggi Aceh, Senin, 25 April 2022. Kedatangan dua Anggota Komisi Hukum DPR RI asal Aceh itu disambut Kajati Aceh, Bambang Bachtiar, dan jajarannya.

Kajati Bambang Bachtiar menyebut
kasus dugaan SPPD fiktif Anggota DPRK Simeulue sudah ditarik ke Kejati Aceh.

“Kasus dugaan SPPD fiktif Anggota DPRK Simeulue, Pak Kajati tolong segera diselesaikan, itu kasus sudah sangat lama,” kata Dek Gam.

Menurut Dek Gam, kasus tersebut seperti jalan di tempat dan tidak ada kepastian hukum. Seharusnya kasus tersebut tidak digantung dan harus diselesaikan segera.

“Saya menilai dalam kasus ini seperti dipolitisasi. Kenapa demikian, karena anggota DPRK dari partai (yang sama dengan) Bupati Simeuleu tidak ada yang diperiksa, ada apa ini? Ini informasi yang saya dapat dari sana (Simeuleu),” tegas Dek Gam.

Dek Gam meminta Kejati Aceh secepatnya menyelesaikan kasus tersebut. Kalau sudah cukup bukti segera ditetapkan tersangka. Jika memang tidak cukup bukti maka dihentikan saja.

“Jangan digantung, kasihan anggota DPRK Simeulue. Kasus ini saya menilai sudah menjadi senjata untuk membungkam anggota dewan yang kritis terhadap Pemkab Simeulue,” ungkap politikus PAN itu.

Di sisi lain, Dek Gam mengapresiasi kinerja Kejati Aceh dan Kejari seluruh Aceh dalam menyelesaikan kasus melalui Restorative Justice (RJ). Melalui keadilan restoratif dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa, menjadi terobosan baru dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ancaman pidananya tidak terlalu tinggi.

“Tapi jangan semua juga diselesaikan dengan Restorative Justice, bisa bahaya nantinya,” ucap Dek Gam.

Dek Gam berharap masyarakat melaporkan kepadanya apabila ada oknum jaksa yang meminta uang dalam menyelesaikan kasus melalui Restorative Justice.

“Pak Kajati tolong dipantau dan dilihat juga apabila ada oknum jaksa nakal itu harus ditindak. Ini tidak boleh terjadi, bisa mencoreng institusi kejaksaan,” tegas Dek Gam.

Lihat pula: Terima Kunjungan Anggota Komisi Hukum DPR RI, Kajati Aceh Paparkan Data Ini

[](ril)

Baca juga: