Pernahkah anda membayangkan hidup seperti ini: tidak perlu bekerja, tapi tetap menerima gaji sehingga sedikit-banyak bisa menjalani hidup semau-mau, sesuka hati. Ah, indahnya. Seperti mimpi. Tampak terlampau gurih untuk sebuah realitas.
Namun, bukan berarti itu tak bisa diwujudkan. Nyatanya, warga Eropa sedang ramai membicarakan model hidup seperti itu–tak perlu bekerja, tetap punya penghasilan, dan paling penting: bisa bersenang-senang.
Lantas, apa yang memungkinkan manusia untuk bisa mewujudkan hal tersebut?
Otomatisasi
Satu fenomena yang bisa membuat ide utopis semacam itu menjadi kenyataan adalah transformasi sistem produksi ekonomi ke arah otomatisasi. Suka-tidak suka, kita sedang menyongsong apa yang dinamakan sebagai Revolusi Industri 4.0, ketika tenaga dan pikiran manusia diprediksi akan digantikan oleh robot dan kecerdasan buatan (AI)
Laporan New York Times berjudul The Future of Not Working menuliskan bahwa kita, umat manusia, sedang berada di ambang Revolusi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence Revolution) yang dapat membawa umat manusia ke era pascakerja (postwork future).
Transformasi menuju arah itu telah ditunjukkan sejak beberapa tahun terakhir ketika kecerdasan-kecerdasan buatan telah mampu menjalankan berbagai peran yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia.
Misalnya, teknologi kecerdasan buatan bisa membaca hasil pemindaian kanker, menggerakkan mobil, sampai menganalisis pertandingan olahraga ke dalam bentuk prosa. Bahkan, menurut The Future of Work, pekerjaan bersifat repetitif seperti analisis finansial, pemasaran, dan pekerjaan di bidang hukum, segera dapat digantikan oleh kecerdasan buatan. Ah, betapa hebat, bukan?
Firma konsultansi McKinsey pada November 2017 merilis laporan tentang masa depan dunia kerja di era otomatisasi. Menurut laporan itu, tahun 2030–dalam skenario terburuk–diprediksi ada 800 juta pekerjaan di seluruh dunia yang akan digantikan oleh teknologi robotik dan kecerdasan buatan. Wah.
Meski demikian, laporan tersebut juga mengungkapkan, teknologi tidak melulu bersifat destruktif. Secara optimistik, laporan itu menyatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan baru juga akan tercipta, peran di berbagai bidang pekerjaan akan teredefinisi, dan pekerja akan mendapat kesempatan untuk berganti karier.
Tapi tetap saja, perubahan yang sedemikian radikal itu akan menyisakan berbagai persoalan seperti kesenjangan pendapatan yang kian melebar, instabilitas politik akibat pengangguran, dan durasi waktu yang dibutuhkan pekerja profesional paruh baya untuk berlatih agar melek teknologi.
Dengan proyeksi ekonomi seperti itu, jurnalis New York Post Anne Lawrey memperingatkan, transformasi cara berproduksi tersebut akan menempatkan manusia di ambang krisis yang ditandai dengan munculnya berbagai masalah, misalnya peningkatan kesenjangan kekayaan dan pendapatan, kemiskinan, pengangguran, serta penyusutan usia angkatan kerja produkstif.
Persoalannya, jika apa yang dikhawatirkan itu benar-benar terwujud, yaitu ketika pekerja digantikan oleh robot dan teknologi kecerdasan buatan, lantas siapa yang akan membeli barang yang diproduksi oleh robot itu, mengingat sebagai pekerja, satu-satunya cara untuk berpenghasilan adalah dengan menjual tenaga kerja?
Nah, salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk mengantisipasi persoalan tersebut adalah dengan kebijakan Basic Income.
Bullshit Jobs
Narasi tentang ancaman robot atau mesin yang akan menggantikan pekerjaan manusia bukanlah cerita baru. Antropolog London School of Economic and Political Science, David Graeber, mengatakan: sejak 1930, ekonom John Maynard Keynes telah memprediksi bahwa pada akhir abad ke-20, ketika teknologi di negara-negara seperti Inggris atau Amerika Serikat telah begitu maju, para pekerja di negara-negara tersebut hanya akan bekerja 15 jam per minggu.
Tapi seperti peribahasa jauh panggang daripada api, prediksi Keynes ternyata keliru. Di era teknologi serba canggih ini, alih-alih bekerja 15 jam per minggu, banyak bidang pekerjaan yang sengaja diciptakan untuk–meminjam istilah Graeber–just for the sake of keeping us all working. Dengan kata lain, banyak manusia dengan pekerjaan di tangan mereka yang sebetulnya tidak bermakna apa-apa.
Di Inggris, orang-orang yang merasa punya pekerjaan sia-sia–atau dalam bahasa yang diperkenalkan David Graeber, Bullshit Jobs–sedang gencar-gencarnya mengampanyekan isu Basic Income. Bagi mereka, daripada punya pekerjaan yang tak bermakna, lebih baik dibayar untuk leyeh-leyeh saja di rumah, sambil berupaya menyumbang sesuatu yang bermakna bagi masyarakat.
Maka dengan meminjam kutipan David Graeber, mereka mulai mengampanyekan kesadaran kelas pekerja terhadap isu ini, dengan menyebarkan pamflet-pamflet di kereta-kereta bawah kota London bertuliskan: It’s as if someone were out there making up pointless jobs just for the sake of keeping us all working–di dalam kereta-kereta bawah kota London, Inggris.
Terkait fenomena itu, Graeber, dengan memparafrasakan ucapan Fyodor Dostoyevsky, pernah mengatakan, kalau ingin menghancurkan sisi psikologis seseorang dengan cara yang jauh lebih buruk dari penyiksaan fisik, cukup dengan mempekerjakan mereka pada pekerjaan yang sia-sia. Karena tidak ada yang lebih kejam dibanding mempekerjakan seseorang untuk membaktikan hidup mereka ke profesi yang sepenuhnya sia-sia.
Misalnya, mempekerjakan orang untuk memindahkan tandon air raksasa, hanya untuk mengembalikannya lagi ke tempat semula (ya, mungkin sebagian dari anda langsung teringat pada sosok Sisifus pada mitologi Yunani yang dihukum mengangkat batu besar ke atas bukit untuk digelindingkan ke bawah, hanya untuk mengangkat dan menggelindingkannya lagi dari tempat yang sama).
Bagi Graeber, pekerjaan sia-sia bisa jadi merupakan pekerjaan terlalu administratif seperti tukang cap, atau pegawai birokrasi pemerintah yang mengurus bertumpuk-tumpuk persyaratan dokumen untuk diisi masyarakat.
Atau yang lebih buruk: pegawai kantoran yang saban hari, selama kurang lebih 8 jam, hanya menonton YouTube atau Facebook di meja kerja sambil bersungut-sungut merutuki nasib mereka, tanpa bisa berbuat apa-apa karena mereka masih membutuhkan gaji. Ya ya, terlihat santai menyenangkan, memang. Tapi sesungguhnya, dari kacamata lain bisa dibilang menyedihkan–dan membosankan.
Satu pekerjaan, menurut Graeber, bisa tampak keren di Curriculum Vitae atau LinkedIn seseorang, namun sama sekali tak disukai oleh mereka, atau setidaknya, mereka menganggap apa yang mereka kerjakan sama sekali tak punya manfaat bagi masyarakat.
Jenis pekerjaan semacam itu adalah pekerjaan yang, kalaupun para pekerjanya mogok, dampaknya tak dirasakan signifikan oleh masyarakat atau perusahaan. Menyedihkan, memang.
Pendapat Graeber bukan isapan jempol belaka. Pada 2015, survei YouGov UK mengungkap bahwa 37 persen pekerja di Inggris menganggap pekerjaan mereka sama sekali tak berguna untuk masyarakat.
Menurut Graeber, salah satu metode untuk mengatasi persoalan bullshit jobs ini adalah dengan menerapkan Basic Income. Lewat program itu, Graeber membayangkan orang-orang yang mempunyai karier di lingkup pekerjaan bullshit memiliki keberanian untuk keluar dari pekerjaan mereka, sekaligus dapat memilih cara untuk berkontribusi bagi masyarakat.
Satu opsi terbaik yang didukung oleh Graeber adalah dengan menerapkan skema Basic Income. Menurut dia, pada dasarnya manusia, meski seorang kriminal sekalipun, punya keinginan besar untuk berkontribusi dan bermanfaat bagi masyarakat.
Jadi, tidak ada bedanya antara membayar orang untuk melakukan hal yang sia-sia, dengan membayar orang untuk “leyeh-leyeh” di rumah sampai mereka bosan.
Memahami Basic Income
Philippe Van Parijs, ekonom asal Harvard University, menjelaskan pengertian dasar Basic Income dalam bukunya, Arguing for Basic Income: Ethical Foundation for Radical Reform. Menurutnya, Basic Income merupakan pendapatan tanpa syarat yang dibayarkan oleh negara ke setiap warga negara produktif (usia kerja) pada level individu, bukan keluarga, tanpa disertai syarat apa pun dan bukan merupakan program yang sifatnya uji coba.
Berdasarkan penjelasan di situs Basic Income Earth Network (BIEN)–organisasi transnasional yang mengampanyekan skema redistribusi Basic Income, BI setidaknya memiliki lima karakteristik penting.
Pertama, setiap warga harus mendapatkannya pada jangka waktu tertentu, entah setiap minggu atau setiap bulan. Yang jelas dalam skema ini, pendapatan tidak diberikan sekali seumur hidup. Kedua, BI harus dibagikan dalam bentuk uang tunai, macam Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada era Susilo Bambang Yudhoyono, bukan seperti program KJP, KIP apalagi Raskin.
Ketiga, pendapatan ini harus ditujukan untuk masing-masing individu, bukan keluarga. Keempat, BI harus bersifat universal, tanpa memandang kelas sosial dan gender. Terakhir, kelima, BI harus dibayarkan tanpa disertai syarat apapun.
Itu artinya, dalam skema BI ini, siapapun, entah orang kaya atau miskin, pekerja atau pengangguran, akan memperoleh pendapatan minimum secara cuma-cuma dari negara. Dengan begitu, tanpa bekerja pun, masyarakat masih bisa hidup dan justru bisa menjalani hidup dengan cara yang mereka inginkan.
Basic Income sebetulnya bukan ide baru. BIEN melacak bahwa ide ini punya sejarah yang panjang. Ide ini telah disinggung, setidaknya sejak era renainssance di abad ke 15 oleh dua orang filsuf humanis; Thomas More dan karibnya, Johanes Ludovicus Vives. Mereka mendorong penerapan Basic Income sebagai kompensasi atas perubahan agraria yang berlangsung di Inggris pada saat itu–ketika tanah-tanah petani yang bersifat common land berubah sifatnya menjadi milik privat.
BI juga pernah didukung oleh salah satu pahlawan sekaligus pendiri Amerika Serikat; Thomas Paine. Sama seperti More, Paini mendukungnya sebagai respons atas perubahan agraria di Amerika yang mengubah bentuk kepemilikan tanah dari yang bersifat common menjadi milik pribadi.
Sementara pada abad ke-19, tokoh sosialisme utopis Charles Fourier dan filsuf serta ekonom Inggris John Stuart Mill menekankan pentingnya masyarakat memperoleh BI.
Sampai abad ke-20 hingga 21 kini, dukungan atas skema BI telah melampaui spektrum ideologis, meski dengan formulasi yang tentu berbeda. Skema itu misalnya juga didukung oleh ekonom neoliberal Milton Friedman, hingga ekonom sosialis macam Andre Gorz, Erik Olin Wright, Yanis Varoufakis, hingga CEO Facebook Mark Zuckeberg.
Meskipun didukung oleh ahli-ahli ekonomi lintas ideologi, tetap saja ada perbedaan mendasar di antara dua spektrum ideologis itu dalam memahami kebijakan Basic Income.
Menurut penuturan jurnalis Vox, Dylan Matthews, diskursus mengenai Basic Income dalam spektrum ideologi kanan sebenarnya tak hanya bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan, namun juga menghilangkan skema negara kesejahteraan (welfare state).
Matthews mencontohkan pandangan akademisi sayap kanan Amerika, Charles Murray, tentang Basic Income. Murray, lewat bukunya In Our Hands, menganjurkan agar penerapan skema BI dapat menggantikan beberapa program jaminan sosial yang telah berlaku di Amerika seperti jaminan pensiun, jaminan kesehatan, bantuan pemerintah federal di bidang pendidikan, maupun asuransi untuk pengangguran.
Pandangan Murray ini menurut Matthews problematis karena proposal Basic Income yang diajukan bernilai lebih rendah dibanding total nilai jaring pengaman sosial yang kini berlaku di Amerika–proposal Basic Income Murray–sebesar USD 13 ribu per tahun. Sementara nilai seluruh jaring pengaman sosial itu mencapai USD 16 ribu per tahun.
Sebaliknya, Yanis Varoufakis, ekonom dan mantan menteri ekonomi Yunani, dalam artikelnya yang dipublikasikan di Project Syndicate, The Universal Right to Capital Income, punya pendapat cukup radikal. Varoufakis menempatkan Basic Income dalam konteks kerentanan yang dialami oleh kelas pekerja.
Menurutnya, saat ini pekerja sedang dihadapkan pada kondisi kerja yang serba tidak pasti (precarious condition), mulai dari upah mereka, status ketenagakerjaan, perlindungan sosial, hingga ancaman otomatisasi. Dengan kondisi seperti itu, menurutnya kebijakan Basic Income menjadi kembali relevan.
Mengenai kebijakan Basic Income sendiri, Varoufaksi menekankan, sebetulnya pemerintah tak perlu bingung mencari sumber pendanaan untuk membiayai kebijakan ini. Menurutnya, negara tak perlu menggunakan pajak sebagai sumber pendanaan, melainkan melalui pungutan dividen perusahaan.
Hal itu bisa diterapkan apabila negara menuntut perusahaan untuk memberikan beberapa persen porsi saham mereka di setiap Initial Public Offering (IPO). Konsep pendanaan ini, oleh Varoufakis, dinamakan Universal Basic Dividend (UBD), suatu skema yang dapat menyelesaikan masalah pendanaan kebijakan BI tanpa perlu melemahkan sistem negara kesejahteraan.
Sampai saat ini, beberapa negara secara serius mempertimbangkan penerapan skema Basic Income. Finlandia telah mengadakan uji coba atas penerapan skema itu sejak Januari 2017 dengan membayar 2.000 pengangguran di negara tersebut.
Belanda sedang mengkaji langkah uji coba skema tersebut. Begitu pun Kanada yang kemungkinan akan segera melakukan uji coba di Ontario.
Di negara-negara berkembang, India telah menginisiasi Basic Income kepada 6.000 rakyat miskin. Sementara di Kenya, organisasi GiveDirectly–yang didanai perusahaan-perusahaan teknologi Sillicon Valley–telah menerapkan skema itu di lebih dari 40 desa di Kenya sampai 12 tahun ke depan.
Seperti yang disinggung jurnalis New York Times, Anne Lawrey, dalam laporannya,The Future of Not Working, perusahaan-perusahaan teknologi Sillicon Valley tampak gusar jika penemuan-penemuan mereka akan mengguncang stabilitas sosial dan politik masyarakat.
Kombinasi antara otomatisasi, kesadaran manusia untuk tidak bekerja di sektor yang sia-sia, dan kebutuhan perusahaan untuk menjual produk mereka, sepertinya membuat skema Basic Income ini relevan. Jadi mungkin saja, kita akan memasuki era pascakerja (post-work era) dengan menghabiskan hari leyeh-leyeh, namun tetap berduit.[] Sumber: kumparan.com
