25.5 C
Banda Aceh
Jumat, Desember 2, 2022

Gugatan Fauzi Cempala Terkait PAW, Ini Putusan Sela Pengadilan Negeri Lhoksukon

LHOKSUKON – Pengadilan Negeri Lhoksukon telah mengeluarkan putusan sela atas perkara gugatan Fauzi alias Cempala terhadap Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PA Aceh Utara terkait Pergantian Antar-Waktu (PAW) Anggota DPRK.

Putusan sela atas perkara bernomor: 10/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lsk itu dikeluarkan pada Kamis, 7 Juli 2022.

“MENGADILI: Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II; Menyatakan Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang mengadili perkara ini; Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan; Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir,” bunyi amar putusan sela itu dikutip portalsatu.com dari laman resmi Pengadilan Negeri Lhoksukon.

Baca juga: KPA Sagoe Tgk Di Lhok Drien dan PA Sawang Tolak PAW Cempala

Kuasa Hukum Fauzi, Azhari, S.Sy., mengatakan Pengadilan Negeri (PN) Lhoksukon menggelar sidang dengan agenda putusan sela itu secara E-Litigasi.

“Dalam Putusan Sela (Perkara) Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lsk itu, Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan DPA Partai Aceh dan DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Utara selaku Tergugat I dan Tergugat II. Dengan ditolaknya eksepsi para Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melanjutkan persidangan,” kata Azhari dalam keterangan tertulis, Kamis (7/7).

Azhari menilai Majelis Hakim sudah tepat menolak eksepsi para Tergugat, karena Penggugat telah menempuh upaya hukum di Mahkamah Partai sebelum mengajukan gugatan ke PN Lhoksukon.

“Namun yang sangat disayangkan adalah DPRK Aceh Utara dan Gubernur Aceh (Nova Iriansyah) tidak menghormati upaya hukum yang sedang ditempuh oleh Penggugat,” ujar Azhari.

Azhari menyebut Gubernur Aceh pada 17 Juni 2022 telah mengeluarkan SK Nomor 171.1/894/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Fauzi sebagai Anggota DPRK Aceh Utara, dan SK Nomor 171.1/895/2022 tentang Peresmian Pengangkatan M. Dahlan Ilyas sebagai Pergantian Antar-Waktu Anggota DPRK Aceh Utara.

“Jelas bahwa SK tersebut bertentangan dengan UUD 1945, pasal 28D, ayat 1 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Karena proses hukum yang sedang ditempuh Penggugat di PN Lhoksukon belum mempunyai kekuatan hukum tetap,” ujar Azhari.

Menurut Azhari, Gubernur Aceh mengeluarkan SK itu sehari setelah sidang perdana perkara gugatan itu. Padahal, kata dia, DPRK Aceh Utara dan Gubernur Aceh sebagai Turut Tergugat diwakili kuasa hukumnya masing-masing hadir dalam sidang pertama pada 16 Juni 2022.

Sementara itu, DPRK Aceh Utara menindaklanjuti SK Gubernur tersebut dengan mengadakan rapat Panitia Musyawarah, Rabu, 6 Juli 2022, untuk menjadwalkan pelantikan calon PAW atas nama M. Dahlan Ilyas menggantikan Fauzi. “Ini bentuk pelecehan terhadap hukum karena jelas bertentangan dengan UUD 1945, pasal 28D, ayat 1,” ucapnya.

Baca juga: Fauzi Cempala: Ketua DPRK Aceh Utara Langgar Tatib

Ini Tanggapan Ketua DPRK Aceh Utara Terkait Tudingan Fauzi Cempala

Kuasa Hukum Penggugat mengaku sudah meminta Pj. Gubernur Aceh untuk mencabut/meninjau ulang SK Gubernur Nomor 171.1/894/2022, dan SK Gubernur Nomor 171.1/895/2022 batal demi hukum. “Karena syarat normatifnya tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kita meminta Gubernur menghormati upaya hukum dari Penggugat dalam mencari keadilan di PN Lhoksukon,” ujar Azhari.

Surat Kuasa Hukum Penggugat kepada Pj. Gubernur Aceh itu telah diagendakan di Kantor Gubernur Aceh pada 7 Juli 2022.

Dilihat portalsatu.com pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Lhoksukon, Fauzi mendaftarkan perkara gugatan itu pada Kamis, 9 Juni 2022. Selain DPA PA dan DPW PA Aceh Utara sebagai Tergugat I dan II, Fauzi turut menggugat DPRK Aceh Utara, KIP Aceh Utara, Bupati Aceh Utara, dan Gubernur Aceh sebagai Turut Tergugat.

Adapun petitum gugat yang dimohonkan Fauzi adalah: Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan para Tergugat berhak untuk menetapkan Penggugat sebagai Anggota Legislatif dari Partai Aceh Dapil IV Aceh Utara; Menyatakan para Tergugat berhak melakukan langkah administrasi internal yang dianggap perlu oleh para Tergugat guna memastikan penetapan Penggugat sebagai Anggota Legislatif dari Partai Aceh Dapil III Aceh Utara.

Berikutnya; Manyatakan surat yang dikeluarkan Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I, II, III, batal demi hukum; Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan Perkara ini; Memerintahkan para Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara serta merta; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pengadilan Negeri Lhoksukon sudah menggelar sidang perkara gugatan itu pada 16 Juni 2022, dilanjutkan 23, 27, dan 30 Juni. Lalu, 7 Juli, ditetapkan putusan sela. Sidang akan dilanjutkan pada 14 Juli 2022 dengan agenda pemeriksaan bukti surat para pihak.[](red)

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA POPULER

Terbaru

Berikan Bonus Atlet Peraih Medali Popda Aceh Barat, Ini Harapan Pj Bupati Pidie

SIGLI - Sebanyak 40 atlet dan pelatih Pidie peraih medali di Pekan Olahraga Pelajar...

PN Lhoksukon Tolak Praperadilan Tersangka Kasus Monumen Samudra Pasai

ACEH UTARA - Pengadilan Negeri Lhoksukon memutuskan menolak permohonan praperadilan yang diajukan kuasa hukum...

Urang Tue dan Camat Terangun Usulkan Pj Pengulu Tongra dan Garut, Ini Namanya

BLANGKEJEREN - Urang Tue dan Camat Terangun, Kabupaten Gayo Lues, mengusulkan nama Pj. Pengulu...

Tingkatkan Pemberdayaan UMKM, PT PIM Raih Penghargaan dari Pupuk Indonesia

SURABAYA - PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) memperoleh penghargaan kontribusi peningkatan pemberdayaan Usaha Mikro...

Hari Ketiga Pekan Imunisasi Polio di Pidie Capai 47 Ribu Lebih, Ini Kecamatan Tertinggi

SIGLI - Hingga hari ketiga Pekan Imunisasi Polio di Kabupaten Pidie, mencapai 47.331 anak...

Pimpinan dan Anggota MPU Aceh Utara 2023-2027 Dikukuhkan, Ini Kata Pj Bupati Azwardi

LHOKSUKON - Penjabat Bupati Aceh Utara, Azwardi, AP., M.Si., menghadiri pengukuhan Ketua, Wakil Ketua,...

Pendaftar Try Out PPPK Membludak, KNPI Gayo Lues Pindahkan Lokasi

BLANGKEJEREN - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Gayo Lues terpaksa memindahkan lokasi Try...

Pj Bupati Aceh Utara Lepas Kontingen 15 Cabor ke Pora Pidie

ACEH UTARA - Penjabat Bupati Aceh Utara, Azwardi Abdullah, melepas keberangkatan kontingen 15 cabang...

Walkot Subulussalam Janjikan Bonus Rp10 Juta Peraih Medali Emas di PORA Pidie 2022

SUBULUSSALAM - Wali Kota Subulussalam, H. Affan Alfian Bintang, S.E melepas keberangkatan kontingen Subulussalam...

Anggaran TPP Sampai Rp15 Miliar, Ketua DPRK Subulussalam: Laporan Kinerja Harus Real Jangan Manipulasi

SUBULUSSALAM - Ketua DPRK Subulussalam, Ade Fadly Pranata Bintang, S. Ked mengatakan pemerintah memplotkan...

DPRK Sahkan APBK Kota Subulussalam Tahun 2023 Rp 686 Miliar

SUBULUSSALAM - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam menyetujui dan mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja...

Tim Dinas Pengairan Provinsi Turun ke Tanggul Sungai yang Rusak di Aceh Utara

LHOKSUKON - Tim Dinas Pengairan Aceh turun ke Kabupaten Aceh Utara, Ahad, 27 November...

Disiapkan Layani Atlet PORA XIV Pidie, Pj Bupati Tinjau Kesiapan Dua Rumah Sakit

SIGLI - Dua rumah sakit (RS) milik Pemerintah Kabupaten Pidie disiapkan melayani atlet dari...

Tiga Artis Aceh Penutup Parade Maestro Seudati di Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE - Penampilan tiga artis Aceh, Jol Pase, Acun Lhok, dan Safira, menutup Parade...

Hadiri Rakornas Investasi 2022, Pj Wali Lhokseumawe Siap Ikuti Arahan Presiden

JAKARTA - Pj. Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Imran, mengikuti pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)...

Kakanwil Kemenkumham Aceh Kunjungi Pengungsi Rohingya di Bekas Kantor Imigrasi Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh, Drs. Meurah...

Ini Pagu Pokir Anggota DPRK Aceh Utara dan Lhokseumawe dalam RAPBK 2023

LHOKSEUMAWE – DPRK Aceh Utara dan Lhokseumawe telah menyetujui alias ketuk palu Rancangan Qanun...

Kakanwil Kemenkumham Aceh Tunjuk Efendi Plt. Kalapas Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh, Drs. Meurah...

MaTA: Anggaran Titipan di BRA Rp13 Miliar Penting Dilidik dan Audit

BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta aparat penegak hukum menyelidiki (lidik) pengelolaan...

Imran Paparkan Kebijakan Pengembangan Lhokseumawe, saat jadi Dosen Tamu di Universitas Indonesia

JAKARTA - Pj. Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Imran, M.Si., MA.Cd., menjadi dosen tamu pada...