Rabu, Juli 24, 2024

Hendry Ch Bangun Tanggapi...

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun menegaskan,...

Puluhan Personel Polres Aceh...

LHOKSUKON - Polres Aceh Utara melakukan tes narkoba melalui metode tes urine menggunakan...

Ini Kata Abu Razak...

BANDA ACEH – Venue atau tempat pelaksanaan pertandingan 33 cabang olahraga wilayah Aceh...

DPMPPKB Aceh Utara dan...

ACEH UTARA - Penjabat Bupati Aceh Utara diwakili Plt. Asisten I Sekda Dr....
BerandaNewsHasil Audit BPKP...

Hasil Audit BPKP Kerugian Negara Proyek Tanggul Cunda-Meuraksa Rp4,9 M, HMI Kawal Kasus Ini

LHOKSEUMAWE – Ketua HMI Komisariat Hukum Unimal Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara, Muhammad Fadli, menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses hukum kasus dugaan korupsi proyek tanggul Cunda-Meuraksa sumber dana Otsus. HMI concern mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat.

Penegasan tersebut merespons hasil audit investigasi BPKP Aceh terhadap pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa, Lhokseumawe, kerugian negara mencapai lebih Rp4,9 miliar.

“Kami dari HMI Komisariat Hukum Unimal akan terus mengawal kasus dugaan proyek fiktif 4,9 miliar ini hingga tuntas. Karena dari awal investigasi yang kami lakukan bersama Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) memang sangat besar indikasi korupsi dalam proyek tersebut. Ahamdulillah saat ini badan auditor resmi yaitu BPKP sudah menyampaikan hasil auditnya, dan itu sesuai dengan dugaan kita selama ini, bahwa ada kerugian negara yang mengakibatkan masyarakat menjadi korban,” kata Muhammad Fadli dalam keterangannya kepada portalsatu.com, Sabtu, 20 Maret 2021.

Menurut Fadli, sekarang publik tinggal menunggu integritas dan keberanian dari Kajari Lhokseumawe untuk mengusut tuntas kasus ini. Sebab, kata dia, bukti permulaan sudah ada, tahap selanjutnya diharapkan langsung ke penyidikan kejaksaan hingga penetapan tersangka, apakah dari pihak Pemerintah Kota Lhokseumawe ataupun rekanan.

“Masyarakat Kota Lhokseumawe ingin melihat apakah Kajari Lhokseumawe akan meninggalkan prestasi selama mengabdi di Kota Lhokseumawe, atau akan meninggalkan catatan hitamnya. Kita percayakan sepenuhnya penegakan hukum tersebut kepada Kejari Lhokseumawe, khususnya kepada Bapak Kajari. Masyarakat akan bersama Kejari Lhokseumawe, dan kami mahasiswa akan terus mengawal dan memantau perkembangan kasus ini,” tegas Fadli.

Fadli menambahkan, “mungkin hampir semua masyarakat Kota Lhokseumawe tahu dan paham bahwa salah satu faktor yang membuat Kota Lhokseumawe masih tertinggal dalam segi pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi karena banyaknya praktik korupsi selama ini”.

“Namun baru kali ini yang bisa dibuktikan secara fakta hukum. Ini harus menjadi momentum untuk menghukum tangan-tangan jahat yang selama ini terus menggerogoti uang rakyat dengan kebijakan populis yang akhirnya hanya untuk kepentingan kelompok saja. Jika kali ini lolos maka ke depannya tangan-tangan jahat tersebut akan semakin semena-mena dalam melakukan tindakan koruptif,” kata Fadli.

Fadli juga menyampaikan bahwa hasil penelusuran pihaknya dugaan korupsi tersebut dilakukan pada tahun anggaran 2020. “Di mana pada tahun 2020 adalah awal dunia berperang melawan pandemi Covid-19. Sungguh miris di tengah negara dan masyarakat melawan wabah yang sangat mematikan tersebut, ada oknum-oknum yang menggunakan kesempatan untuk ‘mematikan’ masyarakat secara tidak langsung dengan melakukan korupsi,” ungkapnya.

“Melakukan korupsi di tengah bencana alam, baik bencana alam konvensional atau nonkonvensional bisa dijatuhkan hukuman mati. Ini sesuai dengan yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), di dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan ‘Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta, dan paling banyak Rp1 miliar”.

“Pada ayat (2) disebutkan ‘Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan’,” kata Fadli.

Fadli berharap kepada Kejari Lhokseumawe jika alat bukti sudah cukup, berani untuk menjerat para tersangka dengan hukuman terberat yaitu hukuman mati. “Karena melakukan korupsi di tengah bencana pandemi Covid-19, selain melakukan pelanggaran hukum, juga menabrak moralitas dan hati nurani sebagai seorang manusia,” ujarnya.

“Ini langkah awal bagi Kota Lhokseumawe untuk berbenah menjadi lebih baik. Tumor ganas korupsi yang masif selama ini harus segera diamputasi. Kita percaya Kajari Lhokseumawe berani dan berintegritas untuk menyelesaikan kasus ini,” pungkas Ketua HMI Komisariat Hukum Unimal Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara ini.

Diberitakan sebelumnya, tim Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh telah melakukan audit investigasi terhadap proyek tanggul Cunda-Meuraksa, Lhokseumawe, sumber dana Otsus.

“Hasil audit investigasi terhadap pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa, Lhokseumawe, yang bersumber dari dana Otonomi Khusus Kota Lhokseumawe dari tim audit sudah selesai dengan modus rekayasa proses lelang dan pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan kontrak, merugikan keuangan negara lebih dari 4,9 miliar,” kata Kepala BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya, kepada portalsatu.com via pesan WhatsApp, Kamis, 18 Maret 2021, malam.

Indra menyebut proses berikutnya akan dilakukan quality assurance oleh tim Kantor Pusat BPKP. Setelah itu, kata dia, “hasilnya disampaikan ke instansi penyidik untuk proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat memanipulasi dana Otsus–yang tujuan mulia untuk kesejahteraan rakyat Aceh dan pembangunan fasilitas publik tersebut–sesuai dengan perbuatannya masing-masing”. [] (*)

Baca juga: