LHOKSEUMAWE – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) kembali mempertanyakan kepastian hukum terhadap kasus dugaan korupsi pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa yang merugikan negara Rp4,3 miliar berdasarkan audit investigasi BPKP. Jika Kejari Lhokseumawe menghentikan pengusutan kasus tanggul Cunda-Meuraksa sumber dana Otsus tahun 2020 itu, MaTA akan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan supervisi.Untuk diketahui, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembagunan (BPKP) Perwakilan Aceh sudah menyerahkan hasil audit investigasi terhadap proyek tanggul Cunda-Meuraksa tahun anggaran (TA) 2020 kepada Kejari Lhokseumawe, Kejati Aceh, dan Kejagung pada 19 Mei 2021. Nilai kerugian keuangan negara—setelah dikurangi...