Selasa, Juli 23, 2024

Dinkes Gayo Lues Keluhkan...

BLANGKEJEREN - Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues mengeluhkan proses pencairan keuangan tahun 2024...

H. Jata Ungkap Jadi...

BLANGKEJEREN – H. Jata mengaku dirinya ditunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menjadi Pj....

Bandar Publishing Luncurkan Buku...

BANDA ACEH - Penerbit Bandar Publishing Banda Aceh meluncurkan sekaligus dua karya Dr....

Rombongan Thailand Selatan Kunjungi...

BANDA ACEH – Delegasi dari berbagai lembaga di Thailand Selatan mengunjungi Kantor Partai...
BerandaBerita LhokseumaweIni Penjelasan DKPP...

Ini Penjelasan DKPP Terkait Relokasi Keramba Warga dari Waduk Pusong

LHOKSEUMAWE — Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian (DKPP) Kota Lhokseumawe menyatakan belum memiliki data bantuan bagi pemilik keramba yang akan direlokasi dari waduk Pusong, Lhokseumawe ke Krueng Cunda dan sekitarnya.

Kepala DKPP Kota Lhokseumawe, Muhammad Rizal mengatakan data itu bisa jadi ada pada Muspika Banda Sakti. Ia menjelaskan, warga harus mendaftarkan diri kepada pihak Muspika untuk menjadi calon penerima bantuan, kalau memang ada bantuan keramba tersebut.

Menurutnya, belum pasti berapa jumlah penerima bantuan, karena itu ada kebijakan rapat bahwa penerima bantuan itu harus warga Kota Lhokseumawe, terutama warga Gampong Pusong Lama dan Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe.

“Bagi masyarakat itu yang merasa memiliki keramba, maka melaporlah kepada pihak Muspika dengan menunjukkan keramba yang ada. Akan tetapi sejauh ini kamu belum memiliki data calon penerima bantuan itu siapa saja dan berapa orang jumlahnya,” jelas Rizal, Sabtu, 27 November 2021.

Namun, menurut Rizal, terkait itu bisa dibuat 10 kelompok budidaya ikan. Minimal dalam satu kelompok beranggota 10 orang, dan maksimal bebas berapa angkanya. Maka sekarang perlu ditampung atau dilakukan pendataan terlebih dahulu. Karena pihak UPTD waduk dari PUPR Lhokseumawe itu akan membersihkan waduk tersebut.

“Maka pemerintah mencari cara alternatif, karena sebagian masyarakat setempat mata pencaharian hanya di sana. Sehingga keluarlah program penggantian keramba, tapi tidak lagi di waduk keramba tersebut. Terkait ada sebagian masyarakat yang tidak terima terhadap pembongkaran keramba yang ada sekarang di waduk, itu nanti bagaimana kebijakan pihak PUPR. Kalau kami di DKPP hanya sebagai penyedia jalur alternatif pilihan bagi warga,” ungkap Rizal.

Rizal menambahkan, kualitas ikan di waduk tersebut kurang sehat dikonsumsi bagi masyarakat. Kebijakan pelarangan itu mungkin pemerintah memikirkan untuk melindungi masyarakat Kota Lhokseumawe dari segi kondisi kesehatan.

“Maka sesuai arahan wali kota kepada kamia untuk menyediakan keramba guna menampung mereka. Kalau sudah terdata  nanti, kita akan memberikan fasilitas berupa keramba maupun bibit ikan. Sedangkan tempat untuk penempatan keramba selanjutnya di sungai Cunda dan sekitarnya. Lokasi itu tergantung kelompok nanti di mana kemauannya selain di waduk tersebut,” ujar Rizal.[]

Baca juga: