BerandaBerita Aceh UtaraIni Respons JPU Soal Hakim Terima Eksepsi Terdakwa Perkara Monumen Samudra Pasai

Ini Respons JPU Soal Hakim Terima Eksepsi Terdakwa Perkara Monumen Samudra Pasai

Populer

ACEH UTARA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Aceh Utara memberi sinyal akan memperbaiki dakwaan terhadap lima terdakwa perkara dugaan korupsi pada proyek pembangunan Monumen Islam Samudra Pasai di Aceh Utara. Pasalnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh menerima eksepsi terdakwa tersebut dalam putusan sela yang dibacakan saat sidang pada Senin, 5 Juni 2023.

Kajari Aceh Utara, Dr. Diah Ayu H. L. Iswara. Akbari, melalui Kasi Intelijen Kejari, Arif Kadarman, S.H., dikonfirmasi portalsatu.com, Selasa, 6 Juni 2023, mengatakan, “Sampai sekarang kami belum terima putusannya. Tapi kalau mengacu ke putusan MK (Mahkamah Konstitusi), JPU bisa memperbaiki dakwaannya dan diserahkan untuk disidangkan lagi”.

“Untuk lebih pastinya kami harus terima dulu putusannya untuk dipelajari. Jadi, tahu sikap apa yang harus diambil,” kata Arif Kadarman via telepon WhatsApp.

Menurut Arif, jika mengacu pada penafsiran baru putusan MK bahwa JPU dapat mengajukan kembali surat dakwaan yang batal demi hukum. Jika masih ada keberatan, kata dia, maka akan diputus hakim di putusan akhir.

“Tapi yang pasti ini bukan putusan final mereka (terdakwa) bebas murni, tidak. Kami pun belum menerima hasil putusannya sampai sekarang. Intinya kami akan melimpahkan kembali dan memperbaiki lagi dakwaan untuk kembali disidangkan di Pengadilan Tipikor,” ujar Arif.

Arif menyebut alasan penasihat hukum terdakwa bahwa dakwaan batal demi hukum itu terkait masalah kerugian negara tidak diuraikan satu persatu kepada terdakwa. “Padahal kan penguraiannya atau penjabarannya itu di (sidang) tuntutan atau saat masuk materi pokok perkara, bukan di dakwaan. Kemudian, terdakwa saat ini statusnya tahanan kota, artinya kalau tahanan kota berarti kan perkaranya masih berjalan,” tuturnya.

“Kalau dakwaan batal demi hukum itu mengacunya kepada Pasal 143 ayat (3) KUHAP, pada intinya telah mengatur secara jelas mengenai norma kebolehan perbaikan surat dakwaan,” tambah Arif.

Menurut Arif, pihaknya menghormati putusan hakim. “Kami tetap menjalankan upaya-upaya yang masih diberikan oleh aturan-aturan, seperti apakah nanti kita buat perlawanan (verzet), atau nanti memperbaiki dakwaan kami untuk dilimpahkan lagi ke pengadilan sebagaimana yang sudah diputuskan dalam putusan MK,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh menerima eksepsi lima terdakwa perkara dugaan korupsi pada proyek pembangunan Monumen Islam Samudra Pasai di Aceh Utara.

Dalam putusan sela dibacakan Majelis Hakim diketuai R. Hendral, S.H., M.H. (Hakim Ketua), didampingi Sadri, S.H., M.H., dan R. Deddy Harryanto, S.H., M.Hum. (Hakim Anggota), saat sidang di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Senin, 5 Juni 2023, juga menyatakan, “Dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Membebaskan terdakwa dari tahanan”.

Adapun lima terdakwa perkara tersebut
yakni Fathullah Badli sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pekerjaan lanjutan konstruksi fisik pembangunan Monumen Islam Samudra Pasai Kabupaten Aceh Utara tahap I sampai V tahun anggaran 2012-2016, Nurliana NA (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK proyek itu tahap I sampai VI tahun anggaran 2012-2017), T. Maimun (Direkur PT Lamkaruna Yachmoon selaku rekanan proyek itu tahap II tahun 2013, tahap III tahun 2014, tahap V tahun 2016, dan tahap VI tahun 2017), T. Reza Felanda (Direktur PT Perdana Nuasa Moely selaku rekanan proyek itu tahap I tahun 2012 dan tahap IV tahun 2015), dan Poniem (Direktris CV Sarena Consultant sebagai konsultan pengawas proyek tersebut).

Baca juga: Hakim Terima Eksepsi Terdakwa Perkara Monumen Samudra Pasai, ‘Dakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum’.[]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya