26.8 C
Banda Aceh
Minggu, Oktober 17, 2021

Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa, BPKP: Jika Hasil Audit Diabaikan, Jangan Sampai Menyesal Kemudian

LHOKSEUMAWE – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya, menegaskan BPKP sebagai auditor pemerintah bekerja secara profesional dan bertanggug jawab. Jika hasil audit BPKP dibaikan, kata Indra, risikonya harus ditanggung sendiri oleh pihak yang meminta dilakukan audit terhadap kasus dugaan korupsi. Indra mengingatkan jangan sampai menyesal kemudian apabila muncul risiko lantaran mengabaikan hasil audit tersebut.

Indra menyampaikan itu kepada portalsatu.com melalui telepon WhatsApp (WA), Jumat, 25 Juni 2021. Sebelumnya, portalsatu.com mengirim pertanyaan kepada Indra via pesan WA: BPKP berwenang mengaudit/menghitung kerugian keuangan negara atas perkara dugaan korupsi. Menurut BPKP yang telah melakukan audit kasus pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa Lhokseumawe sumber dana Otsus tahun 2020 dan menemukan kerugian keuangan negara Rp4,3 miliar, apakah kasus tersebut perkara korupsi, atau? (Karena Auditor BPKP akan menjadi saksi ahli kalau kasus itu diproses secara hukum sebagai perkara korupsi).

Menurut Indra, audit investigasi yang dilakukan BPKP Aceh terhadap kasus proyek tanggul Cunda-Meuraksa tahun anggaran 2020 senilai Rp4,9 miliar itu berawal dari permintaan Kajari Lhokseumawe melalui surat resmi. Setelah itu, kata dia, dilakukan ekspose substansi kasus antara penyidik dari Kejari Lhokseumawe dengan auditor BPKP di Kantor BPKP Aceh. Ekspose tersebut merupakan SOP bagi BPKP sebelum diputuskan layak atau tidak untuk dilakukan audit investigasi.

“Berdasarkan hasil ekspose, disepakati kasus tersebut memenuhi syarat dan terdapat unsur melawan hukum dan kerugian keuangan negara, untuk selanjutnya dilakukan audit investigasi oleh BPKP Aceh. Jadi, semua itu dimulai dari kesepakatan atau sikap bersama antara penyidik dan auditor atas hasil ekspose itu. Tanpa kesepakatan itu, BPKP tidak akan mengeluarkan surat perintah tugas untuk dilakukan audit investigasi,” tutur Indra.

Indra melanjutkan, karena sudah ada kesepakatan terhadap hasil ekspose tersebut maka BPKP Aceh mengeluarkan surat perintah tugas kepada tim auditor untuk melakukan audit investigasi. Sehingga tim auditor memeriksa semua dokumen terkait proyek tanggul Cunda-Meuraksa sumber dana Otsus tahun 2020 dan juga meminta klarifikasi kepada pihak terkait.

“Hasilnya, ditemukan pelanggaran hukum. Semua proses yang dilakukan pihak terkait itu melanggar ketentuan, karena rekayasa semua. Terus pembayarannya direkayasa juga. Artinya, barang yang dibeli itu sudah salah secara aturan, uang negara yang keluar dari kas juga menyalahi aturan. Ini terbukti dengan dikembalikannya uang tersebut ke Kas Daerah. Kalau tidak melanggar, mengapa dikembalikan lagi? Waktunya juga berbeda, bukan pada hari yang sama, uang negara keluar pada tahun 2020 Rp4 miliar lebih, terus dikembalikan pada tahun 2021,” ungkap Indra.

Indra menegaskan berdasarkan hasil audit investigasi BPKP Aceh terhadap kasus tersebut “ada unsur melanggar hukum, ada kerugian negara, dan ada orang-orang yang terlibat”.

“Dan, BPKP sudah menyerahkan hasil audit (dengan nilai kerugian keuangan negara setelah dikurangi pajak lebih dari Rp4,3 miliar). Sekarang terserah dia mau dipakai atau tidak, silakan. Kita tidak ada urusan. Kalau tidak mau dipakai, risikonya harus ditanggung sendiri. Jangan sampai nanti menyesal kemudian (apabila muncul risiko lantaran mengabaikan hasil audit tersebut),” tegas Indra.

“Ibarat orang sakit pergi ke dokter, diberikan resep. Kalau tidak mau pakai resep itu, jangan sampai kemudian baru menyesal ketika muncul risikonya, misalnya sakitnya bertambah parah,” ujar Indra menamsilkan.

Indra menambahkan bahwa audit investigasi merupakan tahapan awal mengungkap sebuah kasus. “Nanti pada tahapan penyidikan di APH (aparat penegak hukum) akan ada audit perhitungan kerugian keuangan negaranya yang akan menjadi dasar diproses hukum pengadilan,” ujarnya.

Soal pemeriksaan fisik tidak dilakukan, menurut Indra, karena proses pengadaan mulai dari pemilihan pemenang, pembayaran, dan pertanggungjawaban melanggar hukum semua.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah mahasiswa Unimal dan Uniki menggelar aksi demo di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe, Rabu, 23 Juni 2021. Mereka meminta Kejari Lhokseumawe segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan lanjutan tanggul Cunda-Meuraksa Lhokseumawe sumber dana Otsus tahun 2020.

Mahasiswa kemudian diterima beraudiensi dengan Kajari Lhokseumawe, Dr. Mukhlis, S.H., M.H., didampingi Kasi Intelijen Miftahuddin, S.H., M.H. Kepada mahasiswa, Mukhlis menyampaikan bahwa ketika pihaknya sedang melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait, rekanan kemudian mengembalikan uang proyek itu ke Kas Daerah Pemko Lhokseumawe.

“Fisiknya (tanggul) masih ada, barangnya (uang) ada, tapi melanggar hukum cara membuatnya, dan apakah semua itu korupsi?” kata Mukhlis. (Baca: Demo Kejari Lhokseumawe, Mahasiswa: Segera Tetapkan Tersangka Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa)

Sementara itu, kepada para wartawan, Kajari Lhokseumawe, Mukhlis, menyebut perkara ini unik mulai dari fisik dikerjakan tanpa tender, kemudian tendernya dilaksanakan setelah pekerjaan selesai. “Karena pekerjaan (pembangunan tanggul Cunda-Meuraksa) fisiknya ada, pengembalian uang negara juga ada. Artinya, setelah uang negara dikembalikan, dan fisiknya sudah menjadi catatan aset negara, sehingga sekarang negara dalam keadaan untung secara fisik,” ujarnya.

“Saya minta sebenarnya BPKP Aceh melihat fisik, tapi BPKP tidak melihat fisik dan mereka hanya mengaudit berkas kontrak-kontrak semua. Saya berkoordinasi dengan Pak Kajati Aceh tentang apa yang harus kami (Kejari) lakukan, terkait persoalan ada pembangunan fisik dan persoalan ada pengembalian dana. Kami belum mengambil kesimpulan, karena pengendali perkara itu adalah Pak Kajati. Kalau petunjuk Kajati bahwa perkara ini dilanjutkan, tentu saya lanjut, dan tidak ada masalah. Sejauh ini kita masih menunggu petunjuk dari Kajati tentang akan ada ekspose, karena beberapa hari lalu tidak jadi,” tutur Mukhlis.

“Terkait pembangunan tanggul itu yang dikerjakan terlebih dahulu memang melanggar, ditenderkan melanggar, tapi inikan persoalan penilaian dan pelanggaran ini korupsi apa tidak,” ucap Mukhlis.

Menurut Mukhlis, ada beberapa tindakan hukum, “apakah tindakan hukum perdata atau tindakan hukum tata negara. Akan tetapi kita (Kejari) tidak bertolak belakang dengan BPKP, kita seiring saja. Persoalan penentuan tindak pidananya ada di kejaksaan, tentu kita sedang menunggu bagaimana petunjuk dari Kajati Aceh seperti apa nantinya”. (Baca: Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa, Kajari Lhokseumawe Tunggu Petunjuk Kajati Aceh)[](red)

Lihat pula: Usai Demo, Begini Debat Hukum Mahasiswa vs Kajari Soal Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA POPULER

Terbaru

Aceh Hari Ini: Abdullah Syafii Lahir

17 Oktober 1955, Abdullah Syafii lahir di Gampong Seunebok Rawa, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen....

Alhamdulillah, Kafilah Subulussalam Juara Umum MQK Tingkat Provinsi Aceh

SUBULUSSALAM - Kafilah Kota Subulussalam berhasil meraih juara umum pada event Musabaqoh Qiraatil Kutub...

Ini Respons Kuasa Hukum Dinas PUPR Soal Gugatan Rekanan Gedung Kesenian Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE - Dinas PUPR Lhokseumawe belum memberikan penjelasan soal belum dibayarnya sisa pekerjaan 25...

Babak Kualifikasi Musabaqah Qiraatil Kutub II Aceh Tuntas

BANDA ACEH – Babak kualifikasi Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK)-II Aceh yang digelar di Kompleks...

Kemal Attaturk Dinilai Tidak Pantas Dijadikan Nama Jalan di Indonesia

BANDA ACEH – Rencana pemerintah menabalkan nama tokoh sekuler Turki Kemal Attaturk sebagai nama...

Aceh Hari Ini: Rakyat Aceh Rebut Perusahaan Numora Jepang

Pada 16 Oktober 1945, perusahaan perkebunan Jepang, Numora yang mengelola sembilan perkebunan besar di...

Rekanan Pembangunan Gedung Kesenian Lhokseumawe Tahap II Gugat Dinas PUPR ke Pengadilan

LHOKSEUMAWE - Wakil Direktur III CV Muhillis & Co., Rustam (58), melalui kuasa hukumnya,...

Aceh dan Sumut Bersiap Helat PON 2024

PAPUA – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, diwakili Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, bersama Gubernur Sumatera...

Pengacara Warga Krueng Luas Minta Polisi Tetapkan Bupati Aceh Selatan Sebagai Tersangka

BANDA ACEH - Muhammd Reza Maulana, S.H., kuasa hukum atau pengacara Jasman HR., warga...

Jabatan Keuchik Gampong Paya Bilie Lhokseumawe Lowong

LHOKSEUMAWE - Jabatan Keuchik Gampong Paya Bilie, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, lowong. Pasalnya,...

‘Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa Mangkrak Bisa Mencoreng Institusi Kejaksaan’

LHOKSEUMAWE – Pemerhati hukum, Muji Al-Furqan, S.H., turut menyoroti Kejaksaan Negeri Lhokseumawe yang hingga...

Aceh Hari Ini: Ulama Aceh Mengeluarkan Maklumat Perang Sabil

Pada 15 Oktober 1945, ulama Aceh menggelar muzakarah  membahas upaya-upaya mengakhiri kekuasaan Jepang, dan...

Program TMMD Selesai, Walkot Bintang Resmikan Jalan Tembus Darussalam-Singkohor

  SUBULUSSALAM - Wali Kota Subulussalam, H. Affan Alfian Bintang, S.E meresmikan pemakaian jalan tembus...

Kasus Korupsi di Dinas Syari’at Islam Gayo Lues Dilimpahkan ke PN Tipikor Banda Aceh

BLANGKEJEREN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Gayo Lues telah melimpahkan berkas perkara...

Begini Kondisi Terkini Wastafel Disdik Provinsi di SMA/SMK Aceh Utara dan Lhokseumawe

ACEH UTARA – Pengadaan ratusan wastafel dan sumur bor oleh Dinas Pendidikan Provinsi Aceh...

Harga Kopi Gayo Naik Lagi, Ini Daftar Terbaru

BLANGKEJEREN - Harga gabah kopi gayo di Kabupaten Gayo Lues kembali mengalami lonjakan. Harga...

Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa: ‘Tugas Kejari Menegakkan Hukum, Bukan Bicara Untung-Rugi’

LHOKSEUMAWE – LSM Gerakan Transparansi dan Keadilan (GerTaK) kembali mempertanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi...

Aceh Hari Ini: Show of Force Pejuang Aceh Melawan Jepang

Usai salat hajat dan salat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman, Residen Aceh Teuku Nyak...

UAS Resmikan Pesantren Darul Affani, Ziarah ke Oboh, Hadiri Peringatan Satu Dekade PMDR

SUBULUSSALAM - Ustadz Abdul Somad (UAS) meresmikan Pondok Pesantren Darul Affani Desa Harapan Baru,...

‘PLTU Lhoknga tak Beroperasi, PT SBA Berpotensi Rugikan Keuangan Negara 15 Miliar/Hari’

BANDA ACEH - Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad, menemukan data baru terkait...
Butuh CCTV, dapatkan di ACEH CCTV. ALAMAT: Jln Tgk Batee Timoh lr Peutua II, Gampong (Desa) Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh. Kode Pos 23114. TLP/WA : 0822.7700.0202 (MUSRIADI FAHMI). Taqiyya Cake and Bakery, Tersedia: Brownies, Bolu pandan, Bolpis, Bolu minyak, Bolu Sungkish, Ade, Donat, Serikaya, Raudhatul Jannah (082269952496), Perum Gratama Residence No 5 Mibo Lhoong Raya Banda Aceh. Kunjungi Showroom Honda Arista. Jl. Mr. Teuku Moh. Hasan No.100, Lamcot, Kec. Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23242. Hubungi: No Tlp/WA : 082236870608 (Amirul Ikhsan). Kunjungi Usaha Cahaya Meurasa/ Kue Kacang Alamat: Perumahan Cinta Kasih, Gampong (Desa) Neuheun, Kec. Masjid Raya, Aceh Besar. Tersedia Kue Malinda/Kacang dan Nastar. Hubungi TLP/WA: 085277438393 (Nurjannah) - Bimbel Metuah, Almt: Jl. Seroja No. 5, Ie Masen Kayee Adang, Ulee Kareng, Banda Aceh. HP/WA: 0823 6363 2969 (Ola). Instagram: @bimbelmetuah @metuah_privat