BANDA ACEH – Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Aceh, Ismaniar AB Mizan, menilai peran perempuan Aceh dalam politik praktis selama ini sering dianggap sebagai orang yang tidak mampu di partai mereka masing-masing. Di dalam politik Aceh, mereka belum diandalkan.
Hal itu disampaikan Ismaniar berdasarkan dari pandangan dan kisah-kisah para politisi perempuan Aceh yang tergabung dalam KPPI Aceh.
Kepada portalsatu.com/, Selasa, 17 Januari 2023, Ismaniar mengatakan, selama ini peran politisi perempuan di lintas partai politik di Aceh terkesan hanya menjadi pelengkap semata, apalagi menjelang pemilu.
"Dari pengalaman mereka sebagai kader di partainya masing-masing, perempuan dianggap hanya sebagai pelengkap kuota 30% semata secara undang-undang," katanya.
Menurutnya, selama ini partai-partai politik kebanyakan menempatkan perempuan hanya sebagai untuk memenuhi administrasi semata.
"Partai-partai politik di Aceh menjaring kader perempuan bukan yang benar-benar bisa mewakili kaum hawa. Hanya melengkapi perintah undang-undang bahwa 30% perempuan harus menjadi pengurus sebuah partai," ujar mantan anggota DPR Aceh 3 periode itu.
Perempuan Hanya Jadi Pelengkap
Selain itu, sebut perempuan yang kini menjabat sebagai wakil Ketua Bidang Media dan Informatika partai Nasdem Aceh itu, perempuan juga hanya menjadi pelengkap 30% pada saat pemilu tiba.
Dengan demikian, sebagai ketua KPPI Aceh, Ismaniar meminta para politisi perempuan di lintas partai untuk tetap bersemangat dan menunjukan kualitas diri kepada partai, supaya perempuan menjadi bahan pertimbangan.
“Hal ini penting, supaya partai-partai melihat bahwa perempuan mampu berada setara dengan laki-laki dalam politik praktis,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, KPPI sendiri selama ini terus mengajak para politisi perempuan untuk terus menempa kualitas diri agar pada pemilu tahun depan mereka sudah siap.
Baca juga: Bendera Aceh: JASA Minta DPR Aceh Ambil Langkah Tepat untuk Bendera Bintang Bulan
Di sini, kata Ismaniar lagi, kelemahan partai-partai politik di Aceh tidak mempersiapkan tokoh-tokoh perempuan yang memang bisa diandalkan ke depan. Belum melihat bayang-bayang kuota 30% itu sepertinya agak jauh.
“Sebab, sudah tentu para kader perempuan tidak siap ketika menghadapi pemilu,” paparnya.
Dengan alasan itulah, tegas Ismaniar, di KPPI diri tetap meminta para politisi perempuan terus bersemangat. Tetap menunjukan kualitas diri, supaya partai dapat melihat bahwa perempuan mampu berada di situ dan bersanding dengan politisi laki-laki.
“Kader perempuan harus terus menempa kualitas diri, supaya pemilu nanti mereka sudah siap,” imbuhnya.
Terbuka Kemungkinan Perempuan Aceh Jadi Gubernur
Ismaniar juga optimis bahwa tak menutup kemungkinan nantinya para perempuan di Aceh akan menjadi gubernur, bupati dan wali kota. Hal itu bisa saja terjadi. Sebab, sudah ada beberapa tokoh perempuan Aceh yang sudah tampil dan pernah menjabat sebagai wali kota maupun DPR-RI.
“Ada ibu Illiza, mantan wali kota Banda Aceh yang kini jadi anggota DPR-RI. Artinya ada perempuan yang mampu,” ungkapnya.
Di samping itu, Ismaniar memaparkan, biarpun hari ini belum ada kaum hawa yang mengisi 30% keterwakilan perempuan di parlemen, namun 15% sudah diisi oleh perempuan. Ke depannya, semoga bisa lebih banyak perempuan yang tampil di ranah publik.
Selain itu, Ismaniar menjelaskan, permasalah perempuan untuk tampil ke ranah publik sedikit klasik. Misal, bila ada politisi perempuan yang hendak mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati dan wali kota selalu terkendala oleh partai mereka masing-masing.
“Kesempatan mereka untuk tampil ditahan-tahan oleh partai. Pun, sebaliknya, partai yang mengusung, malah masyarakat kita yang tak siap bila perempuan maju sebagai pimpinan daerah,” celetuk Ismaniar.
Menepis Isu Perempuan Haram Jadi Pemimpin
Di Aceh, kata Ismaniar lagi, perempuan memang harus berjuang maksimal untuk tampil ke ranah publik. Sebab, bila perempuan menjadi sebagai pimpinan daerah, maka nampak begitu tabu. Apalagi isu kaum hawa haram menjadi pemimpin masih masif menyeruak di tengah-tengah masyarakat.
Menepis isu tersebut, tambah Ismaniar, maka KPPI terus melakukan sosialisasi ke semua masayarakat untuk membuka matanya pada politik, bahkan selalu menyuarakan perempuan pilih perempuan.
“Yang perlu dipahami, menjadi bupati atau gubernur hanyalah sebatas pimpinan daerah. Artinya masih ada pimpinan lagi di atasnya, iya, presiden,” tukasnya.
Dengan sebab itu, maka KPPI selalu mempertanyakan kenapa perempuan tak boleh menjadi pimpinan daerah. Padahal, bila berkaca pada sejarah, Aceh dulunya juga pernah dipimpin oleh seorang sultanah. “Dulu kan belum ada aturan seperti sekarang. Kenapa malah sekarang tidak boleh,” pungkasnya.
Kalangan Perempuan Aceh yang Sudah Terjun ke Politik Praktis
Sejauh ini, banyak kalangan perempuan di Aceh sudah terjun ke dalam politik praktis, di antaranya aktivis, pengusaha, pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka rata-rata sudah bergelut di dunia politik.
Sementara, seperti perempuan dari kalangan dayah dan lainnya belum ada yang terjun ke politik praktis, bilapun keluhan mereka teramat sering terkait isu politik. “Ini nantinya juga menjadi PR (pekerjaan rumah) untuk KPPI dalam melakukan sosialisasi,” harapnya.
Selain itu, KPPI terus mensosialisasikan bahwa semua perempuan harus membuka matanya pada politik. Karena, semua kebijakan publik diputuskan dengan politik. Jika, perempuan tak mahu terjun, maka perempuan akan tertinggal.
“Justeru imbasnya kepada perempuan bila bahan pokok naik. Sebab perempuan lebih dekat dengan persoalan itu,” katanya.[]
Penulis: Adam Zainal
Editor: Thayeb Loh Angen.
