LHOKSEUMAWE – Empat ketua partai politik bersama sejumlah pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara tergabung dalam Koalisi Aceh Utara Maju (KAUM) menggelar rapat terbatas menyikapi keresahan masyarakat terkait indikasi kecurangan pada seleksi PPK dan PPS oleh KIP.
Rapat berlangsung di salah satu kafe di Lhokseumawe, Ahad, 8 Januari 2023, malam, dihadiri Ketua Partai Demokrat Aceh Utara Tantawi, S.IP., M.A.P., yang juga Anggota DPRA, Ketua PPP Aceh Utara Dr. H. Zainuddin Iba, Ketua Partai Nanggroe Aceh (PNA) Aceh Utara Misbahul Munir, S.T., yang juga Wakil Ketua III DPRK Aceh Utara, Ketua Partai Nasdem Aceh Utara Zubir HT., yang juga Anggota DPRK, Wakil Ketua I DPRK dari Partai Demokrat Hendra Yuliansyah, Wakil Ketua II DPRK dari PPP Khairuddin, S.T., Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRK T. Zulkhaidir, Ketua Fraksi PPP DPRK H. Ismed Nur Aj. Hasan, S.Sos., Ketua Fraksi PNA-Nasdem-PKB DPRK Anzir, S.H., Anggota Komisi I DPRK dari Partai Demokrat Nazir Abubakar, dan Anggota Komisi I DPRK dari PPP Mukhtar.
Juru Bicara Koalisi Aceh Utara Maju, Zubir HT., mengatakan KAUM adalah koalisi antarfraksi di DPRK Aceh Utara yang dibentuk sejak tahun 2019 beranggotakan Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PPP (PPP dan Golkar), serta Fraksi Panas (PNA, NasDem, dan PKB). “Koalisi ini dibentuk untuk keseimbangan arah kebijakan keputusan DPRK dan arah pembangunan Kabupaten Aceh Utara,” ujar Zubir saat konferensi pers usai rapat itu.
Baca juga: Lagi, Diduga Ada Peserta Gagal Administrasi jadi Anggota PPK, Ini Klarifikasi KIP Aceh Utara
Zubir menyebut dalam pertemuan silaturahmi itu KAUM menyepakati beberapa hal terkait arah kebijakan dan pembangunan Aceh Utara, serta isu-isu terbaru di tengah masyarakat. Di antaranya, terkait hasil seleksi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan perekrutan calon petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang sedang dilakukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara.
Lihat pula: Teuku Kemal Fasya: Panwaslih Harus Panggil KIP Aceh Utara Terkait Seleksi PPK Bikin Riuh
KAUM mencatat banyak masyarakat memprotes terhadap hasil seleksi anggota PPK untuk Pemilu 2024 yang berujung dilaporkannya KIP Aceh Utara ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KAUM berharap hal serupa tidak terulang kembali dalam perekrutan PPS.
Baca juga: LSM Ini Laporkan KIP Aceh Utara ke DKPP Terkait Dugaan Pelanggaran Seleksi Anggota PPK
“KAUM menduga ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan terhadap proses rekruitmen tenaga Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang hari ini (Ahad, 8/1) telah dilaksanakan tahapan ujian tulis,” kata Zubir.
Oleh karena itu, KAUM mengingatkan KIP Aceh Utara agar seleksi calon petugas PPS dilaksanakan secara adil, akuntabel, dan transparan agar tidak menzalimi hak dari perserta yang jumlahnya mencapai 15.000 orang. KAUM meminta perekrutan dilakukan sesuai dengan pedoman tata cara seleksi PPS sebagaimana ketentuan dalam PKPU. KAUM berkomitmen mengawal proses seleksi PPS sampai tuntas.
“KAUM sebagai representasi rakyat di DPRK Aceh Utara dan selaku peserta Pemilu Tahun 2024, akan melaksanakan rapat koordinasi secara rutin untuk menyikapi dinamika menghadapi pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah, serta kabijakan-kebijakan, dan isu yang berkembang di masyarakat demi terwujudnya pembangunan Aceh Utara yang lebih baik,” pungkas Zubir.[](red)