Kamis, Juli 25, 2024

Spanduk Dukungan Bustami Maju...

LHOKSEUMAWE - Sejumlah spanduk berisi dukungan kepada Bustami Hamzah untuk mencalonkan diri sebagai...

Yayasan Geutanyoe Rayakan Hari...

LHOKSEUMAWE - Yayasan Geutanyoe merayakan Hari Anak Nasional tahun 2024 bersama 227 anak...

Hendry Ch Bangun Tanggapi...

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun menegaskan,...

Puluhan Personel Polres Aceh...

LHOKSUKON - Polres Aceh Utara melakukan tes narkoba melalui metode tes urine menggunakan...
BerandaNewsMahasiswa Desak BPN...

Mahasiswa Desak BPN Aceh Ukur Ulang HGU PT Asdal Prima Lestari

BANDA ACEH – Sejumlah mahasiswa melaporkan sengketa lahan antara warga Aceh Selatan dengan PT Asdal Prima Lestari kepada Kepala BPN Aceh, Mursil, SH, Jumat, 26 Februari 2016. 

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat kantor BPN Aceh dihadiri oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS) Banda Aceh, Muhammad Saleh, perwakilan Pema Universitas Abulyatama, dan perwakilan KAMMI Aceh. 

Muhammad Saleh kepada Kepala BPN mengatakan sengketa di wilayah Trumon Timur tersebut sangat mendesak untuk segera dituntaskan. Apalagi, menurut Muhammad Saleh, PT Asdal Prima Lestari tidak mengindahkan ketentuan SK Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/4966/2011 Tentang Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan dengan nomor Hak Guna Usaha (HGU): 15/HGU/BPN/1996 Tanggal 27 Mei 1996. 

“Salah satu ketentuan tersebut bahwa PT Asdal Prima Lestari membangun kebun plasma masyarakat atau mitra dengan petani di sekitar areal kebun minimal 30 persen dari luas areal,” ujarnya seperti rilis yang dikirim ke portalsatu.com.

Selain itu, Saleh mengatakan, saat ini banyak lahan-lahan masyarakat yang diklaim menjadi HGU PT Asdal Prima Lestari.

“Kita ingin kepastian tentang batasan-batasan lahan HGU PT Asdal Prima Lestari dengan tanah masyarakat, dan ini perlu dilakukan pengukuran ulang segera,” kata Muhammad Saleh.

Dia mengatakan HAMAS dan masyarakat Aceh Selatan turut menjamin keamanan Tim BPN saat melakukan pengukuran ulang nantinya. Mereka juga diminta untuk tidak takut mengukur ulang HGU PT Asdal Prima Lestari.

Sementara itu, Ketua KAMMI Aceh, Darlis Aziz, mengatakan persoalan sengketa lahan dan pelanggaran SK Gubernur Aceh oleh PT Asdal Prima Lestari ini diminta untuk diselesaikan secepatnya. Pasalnya persoalan ini sudah sangat berlarut-larut sehingga dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. 

Darlis juga menilai BPN Aceh sangat lamban dalam menangani kasus-kasus sengketa antara masyarakat dengan perusahan. “Kita melihat BPN tidak bereaksi cepat dalam penyelesaian kasus itu,” ujar Darlis. 

Dia juga melihat belum adanyan political will dari pemerintah, baik provinsi dan daerah, dalam menyelesaikan masalah tersebut. 

Sementara itu, Pema Universitas Abulyatama, Muslim, mengatakan persoalan tapal batas ini merupakan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahan. Sebagai mahasiswa asal Aceh Selatan, Muslim mengaku tidak ingin persoalan sengketa lahan ini masuk ke ranah politik.

Ia juga mengatakan HGU yang diterima PT Asdal Prima Lestari sudah sangat lama. Dalam kesempatan tersebut, Muslim turut mempertanyakan kesesuaian data yang tercatat di BPN tentang lahan HGU milik PT Asdal Prima Lestari.

“Karena di lapangan saat ini ada lahan masyarakat yang diklaim masuk ke dalam HGU perusahaan,” katanya. 

Muslim turut mempertanyakan apakah BPN telah mengirimkan surat pemberitahuan dan penetapan jadwal pengukuran lahan tersebut kepada Pemkab Aceh Selatan.

“Kami berharap BPN sedikit inisiatif soal penetapan jadwal pengukuran lahan tersebut, sehingga jangan ada lagi berlarut-larut,” katanya.

Menyikapi hal tersebut, Kepala BPN Aceh, Mursil, mengaku pihaknya selama ini terkendala dengan data sehingga harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. “Kami siap turun ke lapangan, dan kita dorong sama-sama,” ujarnya kepada para mahasiswa dan jajaran BPN Aceh.

Dia juga mengaku akan menyurati Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, DPRK dan perusahaan tentang penetapan jadwal pengukuran ulang HGU PT Asdal Prima Lestari ini. 

“Memang kami mengakui belum mengirimkan surat secara resmi kepada pihak terkait untuk penetapan jadwal pengukuran ulang lahan tersebut,” katanya. 

Ia mengatakan, ke depan harus ada aturan yang jelas di tingkat kabupaten soal penyaluran Dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. “Sehingga jangan dibantu beras satu sak sudah dianggap CRS,” katanya.[](bna)

Baca juga: