BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Pj. Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) untuk melakukan evaluasi khusus secara menyeluruh terhadap kinerja BPKS. Hal tersebut untuk mempercepat terwujudnya Kawasan Sabang sebagai pusat utama pelayanan perdagangan dunia sebagaimana visi yang diusung BPKS.
"Selama ini kami menilai Dewan Kawasan Sabang tidak memiliki perhatian yang serius. Apalagi berdasarkan informasi yang kami dapatkan kepala BPKS yang sekarang jarang berada di tempat. Tentunya hal tersebut sangat mempengaruhi kinerja manajemen BPKS, sehingga terkesan pada publik BPKS sebagai badan yang diduduki oleh orang-orang yang tidak bertangung jawab, dan juga tidak dapat memberi dampak positif terhadap Aceh sesuai harapan awal sejak dibentuknya BPKS sejak tahun 2000," kata Koordinator MaTA, Alfian, dalam keterangannya diterima portalsatu.com/, Rabu, 7 Juni 2023.
Di sisi lain, kata Alfian, pembiayaan negara terhadap keberlangsungan kinerja BPKS sejak dulu sampai sekarang telah mengeluarkan uang cukup besar. "Sehingga patut menjadi perhatian penuh bagi pihak yang bertangung jawab untuk memastikan BPKS berjalan sesuai dengan harapan publik semua," tegasnya.
Berdasarkan penelusuran MaTA dan analisis terhadap kinerja BPKS selama ini, kata Alfian, sudah sepatutnya dilakukan evaluasi khusus dengan sejumlah alasan. Yakni, Aspek Pengelolaan Aset. Berdasarkan Laporan Kajian Fiskal Regional Provinsi Aceh Tahun 2022 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan RI, BPKS Sabang menjadi satker yang menyumbang PNBP terkecil pada satker BLU Pusat.
BPKS Sabang hanya menghasilkan pendapatan Rp4,18 miliar, walaupun meningkat dibandingkan tahun 2020 yang hanya Rp3,58 miliar. Hal ini disebabkan belum optimalnya jasa layanan pelabuhan dan kawasan oleh konsorsium swasta yang masih terkendala regulasi pemanfaatan aset BLU.
"Seharunya regulasi ini menjadi perhatian sejak dulu oleh pihak manajemen BPKS. Jadi kalau kita bandingkan dengan kampus USK jauh sekali, karena USK menjadi penyumbang PNBP terbesar dari satker BLU di Aceh Rp261,36 miliar atau 68,90 persen, diikuti UIN Ar-Raniry Rp91,7 miliar. Jadi kalau kita lihat dari segi pengelolaan aset BPKS memang tidak pernah serius, sementara aset dibangun dengan anggaran triliunan telah dihabiskan. Oleh sebab itu evaluasi terhadap manajemen komersialisasi maupun tata kelola barang milik Negara (BMN) di lingkungan BPKS, termasuk memastikan jenis dan nillai BMN," ungkap Alfian.
Alasan berikutnya Aspek Perizinan Terpadu. Belum tuntasnya proses pelimpahan kewenangan pengusahaan Kawasan Sabang dari Pemerintah khususnya penerbitan NSPK (norma standar prosedur dan kriteria) maupun aturan lainnya serta potensi tumpang tindihnya aturan pelaksanaan investasi di Kawasan Sabang, masih menjadi catatan hingga tahun 2023 (atau 23 tahun setelah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang diterbitkan).
"Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Sabang dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar belum sepenuhnya menyerahkan kuasa perizinannya kepada BPKS. Fungsi layanan perizinan dari Pusat Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) masing-masing rumpun pemerintahan tersebut masih berlangsung secara terpisah. Hal ini termasuk masih terdapat berbagai Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas fungsi penerbitan izin juga masih menyelenggarakan aspek perizinannya di Kawasan Sabang. Oleh sebab itu penting adanya harmonisasi dan sinkronisasi bidang perizinan dan non perizinan di Kawasan Sabang dengan melibatkan Pemerintah pusat," tutur Alfian.
Aspek Kelembagaan Dewan Kawasan Sabang. DKS terdiri dan beranggotakan Gubernur Aceh, Wali Kota Sabang, dan Bupati Aceh Besar yang kepemimpinan dan periodesasinya ditetapkan oleh Presiden, dengan tugas dan wewenang sesuai Undang-Undang tentang Kawasan Sabang.
"Berdasarkan penelusuran, ditemukan dua Keputusan Presiden, yaitu Keputusan Presiden Nomor 284/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dewan Kawasan Sabang yang ditetapkan pada 21 September 2000, dan Keputusan Presiden Nomor 2/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si., sebagai Ketua Dewan Kawasan Sabang yang ditetapkan pada 4 Januari 2001. Selain dua Keputusan Presiden tersebut, belum ditemukan dokumen legalitas lainnya terkait penetapan DKS termasuk penetapan Pj. Gubernur Aceh saat ini, Achmad Marzuki sebagai Ketua DKS," ungkap Alfian.
Di masa lalu, kata Alfian, administrasi DKS dilaksanakan Sekretariat DKS yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 193/280/2003 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Kawasan Sabang. Namun saat ini, melalui Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/500/2018 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Kawasan Sabang, terjadi perubahan nomenklatur.
"Oleh karena itu, perlu adanya penguatan terhadap kelembagaan Dewan Kawasan Sabang, dan Sekretariat. Khususnya dalam pelibatan Organisasi Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota," kata Alfian.
Aspek Kelembagaan BPKS. Secara kelembagaan, BPKS termasuk ke dalam rumpun Lembaga Pemerintah Nonstruktural (LNS) sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Selain itu, BPKS juga dikelompokan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) Pengelola Kawasan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
Alfian menyebut pola tata kelola BPKS saat ini mengacu kepada Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dijabarkan lebih lanjut melalui Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/19/2016 tentang Penetapan Pola Tata Kelola Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
"Jadi,perlu adanya penyesuaian ruang lingkup organisasi, khususnya penyesuaian dengan rencana strategis Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Pusat terkait kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas," ujar Alfian.
Aspek Perencanaan Strategis. Hingga saat ini, rencana induk pengembangan Kawasan Sabang mengacu kepada Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 59 Tahun 2014 tentang Review Masterplan Kawasan Sabang Tahun 2007-2021 dan Rencana Strategis Ekonomi dan Bisnis Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Tahun 2012-2016.
Adapun dokumen tersebut disusun pada tahun 2007 dan secara periode telah berakhir pada 2021 yang lalu. "Karena itu perlu adanya penyesuaian arah pengembangan kawasan, khususnya penyesuaian dengan rencana strategis Pemerintah Aceh maupun Pemerintah pusat terkait kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas," tegas Alfian.
Aspek Pengadaan Barang dan Jasa di BPKS. Pada sektor pengadaan barang dan jasa, MaTA juga menemukan potensi adanya perusahaan cangkang yang dikendalikan pihak orang dalam ULP, sehingga paket pekerjaan di kerjakan sendiri dengan menyamarkan kepemilikan perusahaan bisnis yang sebenarnya.
"Modus atau gaya ini sudah sepatutnya aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga ada kepastian penegakan hukum," pungkas Alfian.[](rilis)