ACEH UTARA – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menggelar rapat khusus bersama para Imum Mukim dan Keuchik untuk mencari solusi mengatasi kekeringan lahan pertanian di delapan kecamatan kawasan Daerah Irigasi (DI) Krueng Pase. Rapat di Oproom Kantor Bupati di Landing Kecamatan Lhoksukon, Selasa, 16 Mei 2023, itu berlangsung alot.
Mewakili Penjabat Bupati, rapat itu dipimpin Asisten II Sekda Aceh Utara Ir. Risawan Bentara, M.T., didampingi Kepala Bappeda M. Nasir, S.Sos., M.Si., dan Kabag Administrasi Pembangunan Syamsul Rizal, S.T., M.A.P.
Selain para Imum Mukim dan Ketua Forum Keushik dari delapan kecamatan, rapat itu turut dihadiri pejabat kecamatan, Ketua Forum Mukim Aceh Utara Tgk. A. Hanan, Imum Mukim dari Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe (wilayah DI Krueng Pase), pejabat Humas dari PT Pema Global Energi (PGE) Jailani, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Erwandi, S.P., M.Si., dan pejabat dari Dinas PUPR Aceh Utara.
Dalam pemaparannya, Risawan Bentara mengatakan persoalan kekeringan areal pertanian yang luasnya lebih dari 8.000 hektare di kawasan DI Krueng Pase saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Mereka sudah lebih dari dua tahun tidak bisa bersawah karena tersendatnya penyelesaian pembangunan Bendung Irigasi Krueng Pase yang didanai APBN di bawah Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera I Kementerian PUPR, dan dikerjakan rekanan asal Surabaya, Jawa Timur.
“Kami sangat merasakan keresahan masyarakat tani di delapan kecamatan ini. Perlu juga diketahui bahwa Pemkab Aceh Utara, dalam hal ini di bawah pimpinan Bapak Pj. Bupati, tidak duduk manis dalam menyikapi persoalan ini. Apapun yang bisa kita lakukan dan upayakan, telah kita upayakan untuk membantu masyarakat,” kata Risawan.
Namun, kata Risawan, masalah pembangunan Bendung Krueng Pase itu bukanlah kewenangan Pemkab Aceh Utara. “Kita tidak bisa mengintervensi terhadap pelaksanaan pembangunan, karena hal itu di luar dari kewenangan Pemerintah Daerah. Begitupun, kami tidak lepas tangan, kami tetap menjalankan fungsi koordinasi, misalnya mendatangi pihak Balai Sungai untuk meminta penjelasan dan solusi dari mereka terhadap kekeringan di DI Krueng Pase,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Erwandi. Pihaknya telah menyiapkan sejumlah program untuk solusi, di antaranya akan membantu benih padi sebanyak 57,3 ton dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Juga budi daya bawang merah dan jagung, serta program pemanfaatan lahan pekarangan, serta pompanisasi. Pihaknya juga menyediakan satu traktor yang bisa dipinjam pakai masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Bappeda M. Nasir mengatakan pihaknya telah meminta sejumlah perusahaan untuk menyumbangkan dana CSR mereka guna membantu petani kawasan DI Krueng Pase.
“Kita usulkan pembangunan pompanisasi, atau bangun sumur dangkal, pengadaan benih padi lahan kering, atau budi daya kedelai, bawang merah dan jagung. Atau bisa juga dilakukan pasar murah untuk membantu masyarakat. Ini perlu kita musyawarahkan apa program yang cocok dilakukan di setiap lokasi,” ujar M. Nasir.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa rekanan pembangunan Bendung Irigasi Krueng Pase telah diputuskan kontraknya pada akhir Maret 2023 lalu. Saat ini progresnya dalam pemeriksaan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Setelah proses pemeriksaan selesai, pihak Balai Wilayah Sungai akan melakukan pelelangan ulang terhadap proyek dimaksud. Diprediksi pada Juni 2023 akan ada rekanan baru, sehingga pelaksanaan pembangunan Bendung Krueng Pase dapat dilanjutkan.
“Informasi yang kita terima dari pihak Balai, diperhitungkan pembangunannya bisa selesai pada Desember akhir tahun ini,” kata Risawan.
Menanggapi hal itu, para Imum Mukim dan Keushik menyambut positif terhadap berbagai program yang hendak dijalankan Pemkab Aceh Utara guna membantu petani menghadapi kekeringan pada areal sawah. “Harus segera action, tidak boleh main-main, karena kalau kita lihat dan dapat kita rasakan masyarakat di delapan kecamatan ini kondisinya sudah darurat ekonomi,” ungkap Tgk. A. Hanan, Ketua Forum Imum Mukim Aceh Utara.
Seorang Imum Mukim dari Kecamatan Meurah Mulia juga mengapresiasi apa yang telah dan akan dilakukan untuk membantu petani. Kata dia, terdapat sekitar 1.786 hektare areal sawah di Meurah Mulia yang terdampak langsung akibat mangkraknya pembangunan Bendung Krueng Pase. “Areal yang agak tinggi kita tanam palawija, padi gogo rancah juga bisa. Saat ini sudah empat kali tidak bisa bersawah, jika dihitung sudah berapa kehilangan pendapatan, karena untuk sekali panen saja bisa mencapai Rp200 miliar perputaran uang,” kata dia.
Keuchik Gampong Ampeh, Kecamatan Tanah Luas, Murhadi, mengusulkan untuk dilakukan pembangunan bendungan darurat untuk mengatasi kekeringan. Pihaknya mengusulkan sharing Dana Desa sebesar Rp10 juta perdesa untuk mendanai pembangunan bendungan darurat pada alur Krueng Pase.
“Kami perkirakan kebutuhan dana tidak sampai Rp2 miliar, hal itu bisa tercukupi jika setiap desa menyumbang Rp10 juta dari pos anggaran ketahanan pangan. Kami yakin hal ini bisa mengatasi kekeringan di delapan kecamatan,” ujar Murhadi.[](ril)
