Selasa, Juni 25, 2024

Yayasan HAkA Minta APH...

BANDA ACEH - Berdasarkan pemantauan yang dilakukan Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh...

HUT Ke-50, Pemkab Agara-Bulog...

KUTACANE - Momentum HUT Ke-50, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tenggara bekerja sama dengan...

Pemilik Gading Gajah Super...

BLANGKEJEREN - Satreskrim Polres Kabupaten Gayo Lues berhasil mengungkap kasus kepemilikan dua gading...

YARA Minta Polisi Transparan...

ACEH UTARA - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mendesak kepolisian serius menangani kasus...
BerandaOpiniSekilas Perjuangan Pembangunan...

Sekilas Perjuangan Pembangunan Bendung Krueng Pasai

Keberadaan Bendungan (Bendung) Krueng Pasai di Gampong Lubok Tuwe, Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara, sangat penting bagi ribuan petani di delapan kecamatan wilayah tengah Kabupaten Aceh Utara, dan satu kecamatan masuk Kota Lhokseumawe. Bendung dibangun Belanda sebelum Indonesia merdeka itu mampu mengaliri sawah mencapai 8.922 hektare.

Bendung Krung Pasai memiliki dua sayap. Sayap kanan meliputi Kecamatan Nibong, Tanah Luas, sebagian Matangkuli, Syamtalira Aron, dan Tanah Pasir (Aceh Utara). Sayap kiri meliputi Meurah Mulia, Syamtalira Bayu, Samudera (Aceh Utara), dan Balang Mangat (Lhokseumawe).

Dalam catatan sejarah, pembangunan bendung tersebut dibangun jelang kemerdekaan Republik Indonesia oleh Belanda, ketika pasukan Belanda menduduki wiyalah Aceh Utara. Saat itu Belanda mengerahkan warga di sejumlah kecamatan untuk kerja bakti menyelesaikan proyek berkapasitas tergolong besar saat itu. Alhasil, masyarakat di wilayah tengah Aceh Utara sampai tahun 2020 dapat memanfaatkan air berpola tanam dua kali pertahun dengan hasil panen mencapai 4-5 ton perhektare.

Pada tahun 2008, bendung yang menjadi tumpuan harapan masyarakat itu rusak berat sehingga tidak bisa difungsikan sebagaimana biasanya, tidak mampu lagi membendung debit air sungai untuk dialiri ke hamparan sawah. Bendung tersebut rusak diduga akibat dimakan usia dan pengaruh hutan yang sudah gundul sehingga debit air tinggi di pedalaman Geureudong Pase menyebabkan arus deras bercampur potongan kayu yang sering menghantam bendung itu.

Bupati Aceh Utara saat itu (tahun 2008) dijabat Ilyas A. Hamid atau Tgk. Ilyas Pase yang terpilih pada Pilkada pertama pascakonflik, 2006. Beberapa hari setelah bendung itu rusak, Bupati menggelar rapat dengan dinas terkait untuk diupayakan dapat direnovasi sehingga masyarakat tidak terkendala dalam bercocok tanam.

Melalui Dinas Sumber Daya Air, permohonan dilayangkan ke Kementerian PUPR di Jakarta. Sehingga dalam setahun setelah rusak, mampu direhab ringan pada masa Bupati Ilyas Pase.

Seiring berjalan waktu, Ilyas Pase mengajukan proposal ke Pemerintah pusat untuk dibangun bendung baru yang mampu mengaliri air lebih luas capaian area sawah dari bendung lama. Pembangunan baru di lokasi Lhok Jok, Meurah Mulia, sekira 1 kilometer dari bendung lama. Proses survei dan penyiapan DED pun berjalan lancar sesuai skedul, selanjutnya pembebasan lahan juga rampung.

Dalam dua tahun kemudian, harapan masyarakat ditampung oleh Kementerian PUPR dan pada akhirnya sampailah pada peletakan batu pertama setelah kepemimpinan Ilyas Pase berakhir. Acara seremonial pun dilakukan Bupati baru jelang Pilkada 2012, yakni Penjabat Bupati Alibasyah dengan menghadirkan para Kepala Dinas/SKPK, pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera I, unsur Forkopimda, para camat, ulama, tokoh masyarakat, termasuk imum mukim dan penyuluh pertanian.

Kegiatan utama setelah penyelesaian DED adalah pembebasan lahan warga baik untuk bendung maupun kanal-kanal dan genangan air. Pembangunan tahap awal terhenti karena terkendala masalah pembebasan lahan. Ada pemilik lahan tidak rela melepaskan haknya walaupun dibeli oleh pemerintah dengan harga sesuai berlaku di kecamatan tersebut.

Karena pihak masyarakat menempuh proses hukum maka uang untuk pemilik lahan dititip pada Pengadilan Negeri Lhoksukon. Saat ini kondisi bangunan baru tersebut terbengkalai, tidak dilanjutkan penyelesaiannya.

Pada akhir tahun 2020, bangunan yang sempat direhab ringan kembali dihantam arus deras Krueng Pasai. Bendung itu ambruk, rusak parah, tidak bisa direnovasi ringan, melainkan harus direhab berat.

Bupati saat itu, Muhammad Thaib mengusulkan pembangunan kembali bendung bekas peninggalan Belanda itu di lokasi lama. Muhammad Thaib mampu mengajak Wakil Menteri PUPR ke lokasi bendung. Pada awal 2021, pihak Kementerian PUPR melakukan survei dan melelang proyek itu pertengahan tahun 2021. Tender proyek itu dimenangkan PT Rudi Jaya asal Jawa Timur. Mulai dikerjakan akhir Oktober 2021 dan pada Desember terkendala dengan banjir. Demikian juga pada awal 2022 sering diterjang banjir. Saat itu Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf juga sempat turun ke lapangan memantau progres pekerjaan.

Seiring perjalanan waktu masa jabatan Bupati Muhammad Thaib berakhir 12 Juli 2022, dan dilantik Pj. Bupati Aceh Utara Azwardi Abdullah. Pj. Bupati Azwardi juga terus memantau perkembangan kemajuan pekerjaan. Ia beberapa kali ikut rapat dengan pihak BWS Sumatera I, juga pertemuan dengan para camat, mukim, dan tokoh masyarakat.

PT Rudi Jaya hanya mampu menyelesaikan pekerjaan konstruksi bendung kurang dari 40 persen, dan akhirnya pihak BWS Sumatera I memutuskan kontrak kerja.

Dalam sepuluh hari kerja, Pj. Bupati Aceh Utara Dr. Mahyuzar turun langsung ke lapangan yang diagendakan dalam sebuah kunker setelah sidang paripurna di DPRK Aceh Utara. Di mana para anggota dewan pada umumnya merekomendasikan bahwa pembangunan dan penyelesaian Bendung Krueng Pasai wajib ditindaklanjuti untuk kepentingan masyarakat.

Di lokasi proyek itu, Pj. Bupati Mahyuzar berdialog dengan tokoh masyarakat dan mencari solusi dengan menampung saran masyarakat hingga pihak BWS Sumatera I berjanji akan membuka sungai pengalih sayap kanan dan sayap kiri. Pj. Bupati juga telah mencari jalan keluar terkait kebutuhan pompanisasi dan arus listrik untuk energi mesin pompa.

Mahyuzar baru-baru ini juga mengutus para Camat untuk mengikuti rapat penting dengan pihak BWS Sumatera I dan mengevaluasi hasil kerja selama ini.

Informasi terbaru dari BWS Sumatera I, untuk pekerjaan lanjutan akan segera ditender, karena telah diterima hasil audit BPKP RI Perwakilan Aceh. Kita doakan bersama semoga bisa berjalan lancar.

Dari periode ke periode Bupati/Pj. Bupati sejak 2008 sampai 2023 telah menjalankan tugas dan fungsinya terhadap persoalan rakyat. Namun, terkadang diduga ulah segelintir kontraktor yang kurang bertanggung jawab telah membuat masyarakat menderita. Ini menjadi pengalaman pahit bagi kelangsungan pembangunan infrastruktur publik di mana pemangku kepentingan di pusat harus benar-benar melakukan seleksi ketat rekanan pelaksana dan pengawasan yang profesional. Sehingga tidak terjadi kerugian negara dan keterpurukan kondisi ekonomi masyarakat dalam 8 kecamatan di Aceh Utara dan 1 kecamatan di Lhokseumawe.

Kepada para anggota DPR dan DPD RI juga harus berperan maksimal dalam mengawal pembangunan infrastruktur daerah. Akhirnya masyarakat hanya bisa berdoa semoga pembangunan bendung monumental tersebut cepat selesai dan bisa fungsional pada akhir tahun 2023 atau awal 2024.

Penulis: Hamdani, S.Ag., M.Sos., putra Kecamatan Meurah, Aceh Utara.

Baca juga: