BANDA ACEH – Tingginya angka kemiskinan di Aceh disebabkan sempitnya lapangan kerja dan belum maksimalnya kinerja pemerintahan. Dana yang melimpah belum mampu membuat masyarakat Aceh sejahtera.
Hal itu disampaikan mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Aceh, Furqan Firmandez, Jumat, 19 Februari 2021, menangapi polemik angka kemiskinan di Aceh mencapai 15,43 persen.
Menurutnya, Aceh memiliki dana otonomi khusus (Otsus) dan anggaran daerah dari sumber lainnya mencapai belasan triliun, tapi ironisnya menjadi provinsi termiskin di Sumatera.
“Aceh memiliki sumber dana yang besar dibandingkan dengan provinsi lain yang penduduknya lebih banyak, tapi dana besar itu tidak bisa dimanfaatkan untuk menurunkan angka kemiskinan di Aceh,” jelasnya.
Baca Juga: Aceh Harus Dorong Ekspor, Ini Kata Pakar Ekonomi.
Furqan menilai, sempitnya lapangan kerja ikut memengaruhi laju pertumbuhan penduduk miskin di Aceh. Hal itu diperparah lagi dengan kinerja Pemerintah Aceh yang tidak maksimal dalam mengelola anggaran untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Masyarakat sulit mendapat pekerjaan, apalagi dalam masa pandemi Covid-19 yang membuat dunia usaha ikut lesu. Akibatnya banyak masyarakat yang tidak punya penghasilan, sehingga perputaran uang dalam masyarakat sangat sedikit. Besarnya anggaran di Aceh lebih banyak lari ke infrastruktur, bukan ke sektor riil,” tambahnya.
Di sisi lain kata Furqan, pengusaha di Aceh yang selama ini bergantung pada proyek pemerintahan, sulit mendapatkan pekerjaan. Yang mendapatkan pekerjaan hanya di kalangan tertentu saja, sehingga perputaran roda perekonomian tidak merata. Dampaknya ikut dirasakan para pekerja di berbagai perusahaan yang sebagian besar masyarakat Aceh itu sendiri.
Bahkan beberapa perusahaan secara terpaksa harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawannya. “Ini terlihat simpel tapi multiplier effect-nya luar biasa di masyrakat. Apalagi ditambah kondisi pandemi Covid seperti ini. Pemerintah harus sadari ini,” lanjut Furqan.
Baca Juga: Terkait Pilkada 2022, Kekhususan Aceh Tidak Bisa Diintervensi Surat Edaran.
Sementara terkait belum maksimalnya kinerja pemerintah, Furqan menilai program dan perencanaan untuk menurunkan angka kemiskinan di Aceh masih ada yang tidak urgent. Seharusnya, sumber dana yang besar bisa diutamakan untuk program yang menjadi kebutuhan mendasar yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh.
Ia berharap pemerintah Aceh bisa segera berbenah untuk kebaikan Aceh di masa yang akan datang, dengan cara menyusun program dan perencanaan yang bisa membantu menurunkan angka kemiskinan di Aceh.
“Kita berharap Pemerintah Aceh segera berbenah untuk kebaikan di Aceh. Khususnya Sekda Aceh yang merangkap Ketua TAPA, lebih pekalah dengan keadaan dan persoalan masyarakat saat ini. Kalau sekarang tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan di Aceh, bagaimana nanti ketika dana Otsus berakhir?” pungkasnya.[]
Baca Juga: Gubernur Aceh Laporkan Perkembangan Investasi Kepada Kepala BKPM.
