Kamis, Juli 25, 2024

BI Lhokseumawe Gelar ToT...

LHOKSEUMAWE - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe bersama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota...

PPK Sawang: Uang Operasional...

ACEH UTARA - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sawang di bawah Komisi Independen Pemilihan...

Cari HP di Bawah...

Mencari HP dengan harga terjangkau namun tetap memiliki performa yang handal memang bisa...

Siswa Diduga Keracunan Selepas...

SIGLI - Jumlah siswa yang dirawat akibat dugaan keracunan setelah konsumsi nasi gurih...
BerandaNewsMaTA Kembali Pertanyakan...

MaTA Kembali Pertanyakan Kepastian Hukum Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa, Kajari: Tanya Kasi Intel

LHOKSEUMAWE – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) kembali mempertanyakan kepastian hukum terhadap kasus dugaan korupsi pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa yang merugikan negara Rp4,3 miliar berdasarkan audit investigasi BPKP. Jika Kejari Lhokseumawe menghentikan pengusutan kasus tanggul Cunda-Meuraksa sumber dana Otsus tahun 2020 itu, MaTA akan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan supervisi.

Untuk diketahui, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembagunan (BPKP) Perwakilan Aceh sudah menyerahkan hasil audit investigasi terhadap proyek tanggul Cunda-Meuraksa tahun anggaran (TA) 2020 kepada Kejari Lhokseumawe, Kejati Aceh, dan Kejagung pada 19 Mei 2021. Nilai kerugian keuangan negara—setelah dikurangi pajak—mencapai Rp4,3 miliar lebih dari pagu proyek itu Rp4,9 miliar.

Baca: BPKP Serahkan Hasil Audit Proyek Tanggul Cunda-Meuraksa ke Kejagung, Kejati, dan Kejari

BPKP Aceh melakukan audit investigasi tersebut atas permintaan Kajari Lhokseumawe melalui surat pada 25 Januari 2021, perihal permintaan audit investigasi terhadap pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa TA 2020.

Namun, tujuh bulan berlalu setelah menerima hasil audit dari BPKP Aceh, Kejari Lhokseumawe belum menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi tersebut. Itulah sebabnya, MaTA kembali mempertanyakan kepastian hukum terhadap kasus tanggul Cunda-Meuraksa. MaTA menduga proyek itu fiktif lantaran tidak ada pekerjaan pembangunan tanggul pada masa kontrak.

“Setelah kejaksaan menerima hasil audit kerugian negara pada Rabu, 19 Mei 2021, sampai sekarang belum ada kepastian hukum atau perkembangan terhadap kasus tersebut. Kalau kita hitung sudah 214 hari sejak 19 Mei (menerima hasil audit) sampai 21 Desember 2021, kasus tersebut tidak ada perkembangan,” kata Koordinator MaTA, Alfian, dalam pernyataan tertulis dikirim kepada portalsatu.com, Selasa (21/12).

Baca juga: Ini Data dan Fakta Proyek Pengaman Pantai Cunda-Meuraksa Bernilai Puluhan Miliar

MaTA menduga kasus tersebut melibatkan penyelenggara negara di Kota Lhokseumawe, sehingga berakibat terjadinya kerugian keuangan negara. “Jadi, makin lama kasus tersebut tidak ada kepastian hukum, maka publik makin kuat dugaan kasus tersebut sengaja didiamkam, biar publik lupa. Itulah yang mereka (Kejari Lhokseumawe) inginkan selama ini,” ujar Alfian.

Alfian juga mempertanyakan konsistensi Kejati Aceh terhadap kasus tersebut. “Kali ini Kejati bagaikan telah disertir khusus terhadap kasus ini, Kejati dibuat tidak berdaya. Beda reaksinya kalau pada kasus korupsi yang lain. Publik sangat pantas menilai kasus ini telah disertir oleh para pihak yang diduga terlibat,” ungkapnya.

“Seharusnya kalau memang (sikap) kejaksaan sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Kajari waktu bertemu dengan mahasiswa saat demo waktu itu, ‘tidak ada korupsi dalam pembangunan tanggul tersebut’, maka segera hentikan, kenapa harus digantung. Dugaan kita sejak awal diproses penyelidikan ternyata memang benar terjadi,” tambah aktivis antikorupsi itu.

Baca juga: Usai Demo Begini Debat Hukum Mahasiswa Vs Kajari Soal Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa

MaTA akan melakukan koordinasi terhadap kepastian hukum kasus tersebut dengan Kejaksaan Agung dan Komisi III DPR RI. “Kalau memang dihentikan maka kita dapat meminta KPK untuk melakukan supervisi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya,” tegas Alfian.

Sementara itu, sejumlah kalangan di Lhokseumawe yang menelepon portalsatu.com mengaku memperoleh informasi bahwa Kejari Lhokseumawe diduga sudah menghentikan pengusutan kasus tanggul Cunda-Meuraksa. Informasi itu diperkuat oleh sumber lainnya yang layak dipercaya saat ditanyakan portalsatu.com.

Dikonfirmasi terkait informasi tersebut, Kepala Seksi Intelijen Kejari Lhokseumawe, Miftahuddin, belum bersedia memberikan keterangan.

Blom bisa comen (belum bisa komentar, red),” tulis Miftahuddin melalui pesan WhatsApp (WA), Senin (20/12), saat portalsatu.com menanyakan apakah benar Kejari Lhokseumawe sudah menghentikan penanganan kasus tanggul Cunda-Meuraksa?

Lihat pula: Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa Dilanjutkan atau Dihentikan? Kejari Lhokseumawe: Tidak Lama Lagi Keluar Keputusan

Tanya Kasi Intel

(Foto: dok. portalsatu.com)

Kajari Lhokseumawe, Mukhlis, dihubungi lewat telepon seluler, Selasa (21/12), pagi, meminta portalsatu.com mengkonfirmasi dengan Kasi Intelijen. Saat disampaikan bahwa sudah dikonfirmasi tapi Kasi Intelijen belum bersedia memberi penjelasan, Mukhlis tetap mengarahkan agar ditanyakan kepada bawahannya itu.

“Nanti tanya Kasi Intel, ya,” ucap Mukhlis saat portalsatu.com menanyakan apakah benar kasus tanggul Cunda-Meuraksa sudah dihentikan?

Sebelumnya, portalsatu.com beberapa kali berupaya mewawancarai Kajari Mukhlis soal perkembangan kasus itu, tapi ia terkesan mengelak. “Konfirmasi dengan Kasi Intel saja,” kata Mukhlis ditemui saat keluar dari Masjid Jamik usai salat Jumat, 23 Juli 2021.

Walaupun sudah disampaikan bahwa belum ada penjelasan dari Kasi Intel soal kenapa “belum ada perkembangan” kasus itu, Mukhlis mengatakan, “sudah saya sampaikan kepada Kasi Intel. Konfirmasi saja dengan Kasi Intel”.

Baca: Apa Kabar Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa? Begini Jawaban Kejari Lhokseumawe

Portalsatu.com juga mengkonfirmasi Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Aceh, H. Munawal, apakah benar informasi yang menyebutkan Kejari Lhokseumawe sudah membalas surat Kejati Aceh–yang menanyakan perkembangan kasus tanggul Cunda-Meuraksa–dengan jawaban bahwa kasus tersebut sudah dihentikan?

“Saya cek dulu, ya,” tulis Munawal via pesan WA, Selasa (21/12). Sebelum menjabat Kasi Penkum Kejati Aceh, Munawal merupakan Kasi Intelijen Kejari Lhokseumawe.[](red)

Lihat juga: LSM Antikorupsi Sebut Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa Telah Disetir Mafia

Baca juga: