BANDA ACEH – Tim 9 Meukarya Aceh/Forum 9 Instansi Vertikal di Aceh (BPKP, BPK, BPS, BI, OJK, Kanwil Bea Cukai, DJP, DJPb dan DJKLN) belakangan ini gencar membangun komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan strategis di Aceh untuk membahas berbagai persoalan.
Dikutip portalsatu.com/ dari laman resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), disebutkan bahwa Tim Meukarya dalam upaya mendapatkan eksistensi terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan strategis di Aceh.
Tim Meukarya bersilaturahmi dengan Kajati Aceh, Dr. Muhammad Yusuf, S.H., M.H., di Ruang Rapat Kajati Aceh, Senin, 24 Mei 2021. Dalam pertemuan tersebut Tim Meukarya hadir secara lengkap. Sedangkan Kajati didampingi Asisten Intelijen, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Tata Usaha dan penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh. Hasil pertemuan tersebut disimpulkan sejumlah substansi menjadi topik bahasan yang perlu disinergi dan kalaborasikan para pihak.
Peta Perencanaan Strategis
Beberapa hari sebelumnya, tepatnya 21 Mei 2021, Tim 9 Meukarya melakukan pertemuan dengan Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin, di Ruang Rapat Rumah Jabatan Ketua DPRA. Pertemuan tersebut dalam upaya melengkapi informasi dan isu strategis terkait pembangunan di Aceh.
Isu menjadi topik pembahasan adalah menyangkut peta perencanaan strategis komprehensif yang harus dimiliki Pemerintah Aceh sebagai dasar untuk melakukan pembangunan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Peta program strategis tersebut harus dibuat dengan melibatkan asosiasi yang ahli di bidangnya, termasuk pihak yang ada di Jakarta atau dari luar negeri, agar potensi permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam membangun Aceh ke depan benar-benar teranalisis dengan baik dan komprehensif.
(Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin, saat menerima silaturahmi Tim 9 Meukarya Aceh di Ruang Rapat Rumah Jabatan Ketua DPRA, 21 Mei 2021. Foto: dok. BPKP Perwakilan Aceh)
Dengan demikian, siapapun yang akan menjadi pemimpin ke depan tidak menjadi masalah dalam mewujudkan cita-cita menyejahterkan rakyat Aceh dengan sumber daya yang ada di daerah, pusat, maupun dari kalangan swasta dan luar negeri.
Usulan tersebut dimunculkan karena dalam membangun Aceh saat ini belum ada peta program strategis sehingga tidak ada panduan dan dukungan data-data, serta analisis yang komprehensif. Akibatnya, pelaksanaan pembangunan yang ada saat ini tidak menuju kepada tujuan dan kebutuhan sesungguhnya di tengah-tengah masyarakat.
Dalam rapat koordinasi tersebut masing-masing pihak menyampaikan persoalan yang dihadapi sesuai Tupoksi untuk mendukung pembangunan di Aceh yang belum maksimal dan memanfaatkan semua resources yang ada.
Atas usulan tersebut, Ketua DPR Aceh sangat respek sekaligus berkomitmen untuk membahas di lingkungan DPRA yang selanjutnya secara teknis akan dikomunikasikan lagi dengan Tim Meukarya. Selanjutnya akan diwujudkan dalam kebijakan, perencanaan, dan aksi baik di lingkungan legislatif maupun eksekutif sehingga akan menjadi landasan hukum serta dasar pembangunan Aceh ke depan.
Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, juga berharap pertemuan seperti ini agar terus dilakukan. Dia meminta kepada Tim Meukarya membuka pintu bagi DPRA untuk berkomunikasi dan mendapat edukasi dari instansi tim agar pemahaman mengenai pembangunan sektor ekonomi, sosial dan pelayanan publik akan lebih baik bagi anggota DPRA dalam ikut merencanakan dan mengawal pembangunan di wilayah Aceh.
Enam Isu Strategis
(Tim 9 Meukarya Aceh melakukan pertemuan dengan Kapolda Aceh, Irjen Pol. Wahyu Widada, di Ruang Rapat Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, 20 Mei 2021. Foto: dok. BPKP Perwakilan Aceh)
Tim 9 Meukarya juga sudah melakukan pertemuan dengan Kapolda Aceh, Irjen Pol. Wahyu Widada, di Ruang Rapat Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, 20 Mei 2021. Dalam pertemuan tersebut dibahas isu-isu strategis yang ada di Aceh, terutama menyangkut tata kelola pemerintahan daerah, penyelamatan ekonomi, pengentasan kemiskinan, sosial, keamanan, dan permasalahan terkait pandemi Covid-19 yang akhir-akhir ini trennya sedang meningkat.
Semua pihak yang hadir saling berkomitmen untuk mempunyai persamaan niat dan tujuan guna mendorong tata kelola keuangan pemerintahan mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan dalam bentuk program kegiatan dan aktivitas. Sehingga output-nya benar-benar berakuntabilitas dan dapat menyasar tujuan strategis yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan rakyat Aceh.
Dalam pertemuan tersebut juga disepakati untuk semua pihak turut berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Aceh agar dapat berjalan efektif dengan menggunakan resources yang ada di masing-masing unit kerja instansi vertikal yang disediakan pusat melalui APBN dana PEN, Bansos dan UMKM.
Selain itu, semua pihak diharapkan ikut mendorong agar investor dari luar bersedia menanamkan investasinya di Aceh melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, memberikan pemahaman tentang potensi dan keunggulan Aceh, memastikan dari sisi keamanan dan ekonomi berdaya tinggi. Sehingga diharapkan ekonomi dan pengentasan kemiskinan akan secara terstruktur masive dan nyata dapat diwujudkan melalui peningkatan daya beli dan pembukaan lapangan pekerjaan.
Dalam pertemuan tersebut turut dibahas upaya-upaya yang harus dilakukan agar permasalahan hukum dalam pengelolaan keuangan mulai dari desa, kabupaten/kota, dan provinsi melalui pencegahan korupsi menggunakan pendekatan asistensi, konsultasi, dan tetap melakukan upaya represif bagi oknum-oknum yang tidak mau mengikuti pembinaan agar sesuai dengan ketentuan dan best practice.
Poin selanjutnya yang menjadi bahasan dari pertemuan ini mengenai upaya-upaya yang harus dilakukan dengan cepat, terkoordinasi, dan melibatkan pihak-pihak terkait dalam menangani wabah Covid-19 yang akhir-akhir ini tren penularannya meningkat khususnya di wilayah Aceh.
Akhir dari silaturahmi tersebut disepakati bahwa pertemuan membahas isu penting dan strategis serta menyangkut kesejahteraan masyarakat banyak khususnya di Aceh akan terus dilakukan secara reguler dan berkelanjutan agar Tim Meukarya dan Polda Aceh dapat memberikan karya terbaiknya untuk Aceh.
Meukarya adalah bahasa Aceh untuk menyebut berkarya. Forum 9 Instansi Vertikal itu menamakan Tim 9 sebagai Tim Meukarya karena ingin berkarya untuk Aceh. “Ya, kami ingin berkarya untuk ikut membantu tatakelola keuangan dan pembangunan di Aceh yang lebih baik, termasuk mencegah korupsi,” kata Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya, kepada portalsatu.com/, Senin, 24 Mei 2021.[](nsy/*)