LHOKSEUMAWE – Pemko Lhokseumawe menerima APBD Awards Tahun 2024 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk Kategori Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Tertinggi Tingkat Kota.
Dari lima kota di Provinsi Aceh, hanya Lhokseumawe yang mendapatkan penghargaan pada kategori itu. Sedangkan seluruh Indonesia, penghargaan Kategori Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Tertinggi Tingkat Kota, selain Lhokseumawe juga diterima empat kota lainnya, yaitu Pontianak, Tebing Tinggi, Tual, dan Bengkulu.
Penghargaan untuk Kota Lhokseumawe tersebut diterima Penjabat Wali Kota A. Hanan, diserahkan Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti pada Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Awards Tahun 2024, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu, 18 Desember 2024. Acara tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto, para kepala daerah, serta pejabat tinggi lainnya dari seluruh Indonesia.
APBD Awards merupakan ajang penghargaan tahunan yang diadakan Kemendagri untuk mengapresiasi pemerintah daerah terkait percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pj Wali Kota A. Hanan mengatakan pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras bersama seluruh elemen Pemko Lhokseumawe dan dukungan masyarakat. “Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe, mulai dari ASN hingga mitra kerja yang telah bekerja keras bersama untuk mencapai hasil ini. Saya juga berterima kasih kepada masyarakat Lhokseumawe yang selalu mendukung program pembangunan yang kami jalankan,” ujar Hanan dalam rilis Pemko Lhokseumawe dikutip pada Kamis (19/12).
Hanan menjelaskan penghargaan ini bukti dari pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dia berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Penghargaan ini adalah dorongan bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi. Dengan pengelolaan yang baik dan transparan, kami ingin memastikan bahwa APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Semoga Lhokseumawe dapat terus menjadi contoh daerah yang mampu menjalankan program pembangunan secara efektif dan efisien,” tambahnya.
Menurut Hanan, APBD Awards 2024 yang diraih Lhokseumawe untuk Kategori Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Tertinggi menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memaksimalkan penggunaan anggaran demi memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Kota Lhokseumawe, lanjut Hanan, berhasil mencapai tingkat penyerapan APBD yang optimal, sekaligus memastikan belanja daerah benar-benar memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
Hanan menambahkan penghargaan ini akan menjadi pemicu untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang. “Penghargaan ini bukan hanya sebuah pencapaian, tetapi juga amanah bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Insya Allah, pada tahun 2025, kami akan berupaya meraih capaian yang lebih baik lagi demi kemajuan Lhokseumawe,” ucapnya.
Realisasi APBK 2023
Data dihimpun portalsatu.com/, realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe tahun 2023 senilai Rp755,94 miliar (M) lebih atau 98,37% dari target Rp768,47 M lebih. Realisasi Belanja Daerah Rp728,46 miliar lebih atau 91,26% dari jumlah yang dianggarkan Rp798,26 M lebih. Penerimaan pembiayaan daerah Rp10,54 M lebih, dan pengeluaran pembiayaan Rp1 M, sehingga pembiayaan neto Rp9,54 M lebih.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 senilai Rp37,02 M lebih, yang merupakan selisih lebih antara surplus anggaran dengan pembiayaan neto.
Empat Kategori
Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan dalam laporannya pada acara itu mengatakan APBD Award 2024 diberikan kepada daerah dengan empat kategori.
Pertama, daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi. Kedua, daerah dengan realisasi belanja tertinggi. Ketiga, daerah dengan realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi. Keempat, daerah dengan rasio belanja terhadap pendapatan tertinggi. Masing-masing kategori penghargaan tersebut diberikan kepada 10 provinsi, lima kabupaten, dan lima kota.
“Penilaian didasarkan dari perhitungan melalui laporan realisasi anggaran (LRA). Dari LRA dibentuk tim yang akhirnya memutuskan masing-masing penerima penghargaan pada hari ini,” ujar Horas Maurits.
Maurits menegaskan Kemendagri berkomitmen melakukan langkah-langkah strategis untuk menggenjot realisasi APBD. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Kemendagri terus mendorong percepatan realisasi APBD dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi bersama kementerian dan lembaga terkait. Kemendagri juga melakukan monitoring dan asistensi, serta turun langsung ke daerah. Kemendagri juga melakukan rapat koordinasi baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota,” ujar Horas Maurits.
Berikut nama-nama daerah penerima APBD Award 2024:
Penghargaan Kategori Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi Tingkat Kota: Pasuruan, Denpasar, Tangerang Selatan, Tangerang, dan Yogyakarta. Tingkat Kabupaten: Bandung, Tangerang, Tanah Laut, Mahakam Ulu, dan Balangan. Tingkat Provinsi: Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara.
Kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi Tingkat Kota: Pekalongan, Probolinggo, Jambi, Blitar, dan Malang. Tingkat Kabupaten: Banyuwangi, Madiun, Magetan, Blitar, dan Karangasem. Tingkat Provinsi: Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Kalimantan Timur, Jambi, Sulawesi Barat, dan Riau.
Kategori Realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tertinggi Tingkat Kota: Sukabumi, Denpasar, Gorontalo, Dumai, dan Batam. Tingkat Kabupaten: Kupang, Kuantan Singingi, Kaimana, Siak, dan Mamberamo Raya. Tingkat Provinsi: Bali, Riau, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Kategori Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Tertinggi Tingkat Kota: Lhokseumawe, Pontianak, Bengkulu, Tual, dan Tebing Tinggi. Tingkat Kabupaten: Purbalingga, Tanah Bumbu, Natuna, Nunukan, dan Hulu Sungai Tengah. Tingkat Provinsi: Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Jawa Timur.[](red/ril)
