Minggu, Juli 21, 2024

Tokoh Masyarakat Kota Sigli...

SIGLI - Para tokoh masyarakat dari 15 gampong dalam Kecamatan Kota Sigli menyatakan...

Tim Polres Aceh Utara...

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., bersama jajarannya...

Pasar Malam di Tanah...

SIGLI - Kegiatan hiburan Pasar Malam yang digelar di tanah wakaf Tgk. Dianjong,...

Tutup Dashat, Kepala DPMPPKB...

ACEH UTARA – Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang dilaksanakan secara serentak...
BerandaNewsWALHI: Banjir di...

WALHI: Banjir di Aceh Bukti Kerusakan Hutan Makin Parah, Qanun RTRW Harus Direvisi

BANDA ACEH – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menilai bencana hidrologi seperti banjir, longsor kerap terjadi setiap tahunnya merupakan persoalan klasik yang hanya direspons saat kejadian. Sementara pemerintah selama ini sering mengabaikan pencegahan agar bencana tidak kembali terjadi.

“Bencana hidrologi yang terjadi setiap tahunnya, banjir dan tanah longsor sebagai bukti kerusakan hutan semakin parah terjadi di Aceh. Baik itu karena alih fungsi hutan, ilegal logging, perambahan serta pertambangan liar serta pembangunan yang tidak ramah lingkungan,” kata Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, dalam siaran persnya, Selasa, 21 Desember 2021.

Kerusakan hutan di kawasan hulu sungai yang merupakan daerah tangkapan air juga telah berdampak mudahnya terjadi banjir maupun longsor setiap tahunnya. “Bencana hidrologi ini tentunya merugikan pemerintah sendiri maupun masyarakat akibat kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan karena lahan produktif rusak karena bencana,” ujar Ahmad Shalihin akrab disapa Om Sol.

Meluapnya sungai Krueng Inong di Gampong Lhok Guci, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Senin (20/12), malam, mengakibatkan jembatan gantung penghubung Gampong Cot Manggie, Kecamatan Panton Reu putus.

“Ini menjadi salah satu contoh kiriman banjir di hulu telah berdampak buruk bagi warga yang tinggal di hilir,” ungkap Om Sol.

Dengan putusnya akses transportasi masyarakat ini, berdampak buruk terhadap perekonomian warga. Jembatan rusak, membuat petani mengalami kendala dalam mendistribusi hasil pertanian.

“Jadi, yang terdampak itu tidak hanya di hulu, tetapi hilir juga sangat berdampak karena banjir akibat laju kerusakan hutan di Aceh, sejumlah sungai meluap, ini karena alih fungsi hutan yang tidak diselesaikan oleh pemerintah,” kata Om Sol.

Om Sol menyebut solusi mengurangi bencana hidrologi di Aceh butuh komitmen Pemerintah Aceh, yaitu menghentikan penebangan hutan, pembukaan lahan dan juga pertambangan ilegal yang membuat kerusakan hutan semakin parah.

“Ini untuk jangka pendek penanganannya, jadi tidak hanya merespons saat banjir terjadi, tetapi harus ada upaya penanganan yang terintegrasi dan berkesinambungan,” ujarnya.

Menurut Om Sol, bencana hidrologi yang terjadi di Aceh tidak bisa ditangani hanya satu konstitusi, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA). Tetapi harus terintegrasi dan dilakukan secara bersama-sama, karena persoalan yang dihadapi saat ini cukup kompleks.

Melakukan revisi Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kata Om Sol, ini menjadi solusi jangka panjang agar bencana hidrologi bisa diatasi secara bersama-sama. Karena dalam tata ruang tersebut, semua pihak terlibat berkontribusi untuk mencegah terjadinya bencana hidrologi di Aceh.

Dengan adanya revisi Qanun RTRW, kata dia, memiliki acuan dalam pemanfaatan ruang, pengembangan wilayah serta bisa mewujudkan keseimbangan pembangunan di kabupaten/kota. Sehingga memiliki kesamaan pandangan dalam pengambilan kebijakan, baik dalam pemanfaatan hutan maupun pemanfaatan ruang dan wilayah lainnya.

“Sehingga tata kelola hutan, maupun lainnya bisa dilakukan dan ini merupakan solusi jangka panjang yang bisa dilakukan pemerintah,” kata Om Sol.

Oleh sebab itu, WALHI Aceh mendesak Pemerintah Aceh segera merevisi Qanun RTRW Aceh 2013-2033. Revisi dianggap penting selain untuk melindungi hutan, Kawasan Ekosistem Leuser dan juga pemanfaatan lainnya dari dampak pembangunan.

Berdasarkan kajian WALHI Aceh, sebut Om Sol, subtansi dari Qanun RTRW Aceh masih bermasalah. Sehingga terjadinya beragam persoalan lingkungan hidup di Aceh. Ini tidak terlepas dari ketidaksempurnaan tata ruang.

“Misalnya krisis ruang budi daya terutama wilayah kelola masyarakat di kabupaten/kota yang diapit oleh kawasan hutan dan konservasi,” jelasnya.

Selain itu, kata Om Sol, dalam revisi Qanun RTRW perlu paninjauan peruntukan kawasan hutan di dalamnya ada fasilitas umum, sosial, pemukiman warga, pertokoan dan sejumlah persoalan lainnya.

“Semangat revisi RTRW ini adalah mengedepan prinsip berkeadilan dan pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.

Sehingga ke depan, kata Om Sol, setelah semua tertata penggunaan ruang dengan baik, bencana hidrologi maupun lainnya dapat diatasi secara terintegrasi dengan adanya acuan dalam pengambilan kebijakan, baik tingkat provinsi maupun pemerintah daerah.[]

 

Baca juga: