BerandaNewsWali Kota Lhokseumawe dan Bupati Aceh Utara Belum Sampaikan KUA-PPAS 2022 ke...

Wali Kota Lhokseumawe dan Bupati Aceh Utara Belum Sampaikan KUA-PPAS 2022 ke DPRK, Mengapa?

Populer

LHOKSEUMAWE – Wali Kota Lhokseumawe dan Bupati Aceh Utara belum menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBK serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2022 kepada DPRK.

Dilihat portalsatu.com, Senin, 9 Agustus 2021, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 89 menyebutkan Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA-PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pedoman penyusunan APBD.

Selanjutnya, pasal 90 menegaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan KUA-PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama. Kesepakatan terhadap Rancangan KUA-PPAS tersebut ditandatangani Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Lhokseumawe, Marwadi Yusuf, mengatakan penyusunan KUA-PPAS didahului dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang RKPD yang disusun Bappeda dan difasilitasi Gubernur Aceh.

“Sesudah selesai RKPD tersebut, BPKD menyusun KUA-PPAS. Jadi, sekarang sedang menunggu selesai fasilitasi RKPD oleh Pemerintah Aceh,” kata Marwadi Yusuf menjawab portalsatu.com lewat pesan WhatsApp (WA), Senin (9/8).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lhokseumawe, Salahuddin, menyatakan RKPD Tahun Anggara (TA) 2022 sudah selesai disusun dan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 24 Tahun 2021, tanggal 16 Juli 2021. “Prosesnya sudah semua, dan sudah difasilitasi oleh provinsi sebelum (ditetapkan dengan) Perwal,” ujar Salahuddin via pesan WA, Senin (9/8).

Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail, menyebut pihaknya sudah menyurati wali kota agar menyampaikan Rancangan KUA-PPAS TA 2022 kepada dewan. “Tugas geutanyo kaleuh ta surati,” ucapnya.

Tahun 2020 lalu, DPRK Lhokseumawe menggelar rapat paripurna penyampaian Rancangan KUA-PPAS TA 2021 pada 24 November 2020, sore. Setelah dibahas pada 25 November pagi sampai malam, keesokannya pada siang dilaksanakan rapat penyampaian Laporan dan Pendapat Panitia Anggaran terhadap RKUA-PPAS. Lalu, penandatanganan MoU atau Kesepakatan DPRK dan Wali Kota terhadap KUA-PPAS dalam rapat paripurna, 26 November 2020, sore.

Hal itu menunjukkan pembahasan KUA-PPAS Lhokseumawe TA 2021 berlangsung sangat singkat lantaran eksekutif terlambat menyampaikan dokumen tersebut kepada legislatif dengan alasan menunggu hasil evaluasi Gubernur Aceh terhadap revisi RPJMD Lhokseumawe 2017-2022.

Baca: Pembahasan Singkat, DPRK Lhokseumawe Ketuk Palu RAPBK 2021

Sementara itu, Sekda Aceh Utara, A. Murtala, mengatakan pihaknya sedang menyusun Rancangan KUA-PPAS 2022. “Bupati Aceh Utara akan segera menyampaikan Rancangan KUA-PPAS 2022 kepada DPRK, setelah proses penyusunan selesai,” kata Murtala melalui pesan WA, Senin (9/8).

Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat, menyebut pihaknya menyurati Bupati, hari ini/Senin (9/8), terkait belum disampaikannya Rancangan KUA-PPAS 2022 ke dewan. “Uroe nyoe kamoe surati,” ucapnya.

Tahun 2020 lalu, Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf, menyampaikan Rancangan KUA-PPAS TA 2021 kepada DPRK dalam rapat paripurna, 18 September 2020. DPRK Aceh Utara kemudian mengembalikan Rancangan KUA-PPAS 2021 kepada Pemkab, 9 Oktober 2020, untuk disusun ulang dengan memasukkan pagu pendapatan transfer sesuai alokasi dalam APBN tahun 2021.

Wabup Fauzi Yusuf alias Sidom Peng menyampaikan kembali Rancangan KUA-PPAS 2021 hasil penyesuaian bersamaan dengan Rancangan Qanun APBK 2021 dalam rapat paripurna DPRK, 11 November 2020.

Baca: Sidom Peng Sampaikan RKUA-PPAS Hasil Penyesuaian dan RAPBK 2021 ke DPRK

[](nsy)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya