BIREUEN – Yayasan Aceh Green Conservation (AGC) meminta Pemerintah Aceh Utara menetapkan kelompok mitigasi konflik manusia dan gajah liar yang telah dibentuk beberapa waktu lalu di Kecamatan Langkahan dan Kecamatan Paya Bakong Aceh Utara.
Permintaan tersebut disampaikan Yayasan AGC melalui surat Nomor: 022/Y-AGC/Kon/VIII/2022, tanggal 29 Agustus 2022, ditujukan kepada Asisten II Sekda Aceh Utara, Ir. Risawan Bentara.
Surat dengan perihal penyampaian draf SK Bupati Aceh Utara tentang Kelompok Mitigasi Konflik Satwa Gajah, turut ditembuskan ke Pj. Bupati Aceh Utara, Azwardi Abdullah, DPRK Aceh Utara, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh Wilayah Aceh Utara.
Direktur Konservasi Yayasan AGC, Baihaqi, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 31 Agustus 2022, mengatakan pihaknya telah menyurati Pemerintah Aceh Utara meminta agar kelompok mitigasi konflik manusia dan satwa liar yang telah dibentuk agar segera ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
“Dalam surat permintaan itu, kami juga turut melampirkan draf SK Bupati Aceh Utara tentang Kelompok Mitigasi Konflik Manusia dan Satwa Liar, yang telah kami susun lengkap dengan nama-nama anggota kelompok,” ujarnya.
Baihaqi menambahkan permintaan tersebut merupakan tindak lanjut dari audiensi pihaknya dengan Pj. Bupati Aceh Utara pada 24 Agustus di Pendopo Bupati Aceh Utara.
“Selain tentang upaya mencegah konflik dengan gajah liar yang bisa dilakukan secara kolaborasi, dalam audiensi itu kami juga mendorong Pemerintah Aceh Utara agar dalam Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 memasukkan klausul yang jelas terkait mitigasi konflik dengan satwa liar,” jelas Baihaqi.
Kelompok mitigasi konflik satwa gajah, kata Baihaqi, telah dibentuk 1 kelompok di Gampong Lubok Pusaka Kecamatan Langkah, dan 8 kelompok di beberapa gampong dalam Kecamatan Paya Bakong.
“Ada Gampong Alue Lhok, Blang Mane, Cot Tufah, Seuneubok Aceh, Alue Leukop, Buket Pidie, Peureupok, dan Blang Panten yang semuanya di Kecamatan Paya Bakong Aceh Utara,” rinci Baihaqi.
Menurut Baihaqi, setelah kelompok ini ditetapkan nanti oleh Pemerintah Aceh Utara, pihaknya akan berkolaborasi dengan banyak pihak untuk memberi pemahaman dan peningkatan kapasitas kepada kelompok tersebut.
“Insya Allah, setelah kelompok ini ditetapkan oleh Pemerintah Aceh Utara, kami akan memberikan pelatihan khusus kepada kelompok-kelompok ini, termasuk merumuskan rencana-rencana strategis yang bisa dilakukan untuk melakukan mitigasi konflik satwa gajah,” pungkas Baihaqi.
Baca juga: Temui Pj Bupati Aceh Utara, Yayasan AGC Dorong Kolaborasi Mitigasi Konflik Satwa Gajah.[](ril)
