BANDA ACEH – Anggaran pengadaan buku “edukasi Covid-19” lebih Rp10 miliar dialokasikan dalam APBA tahun 2022. Pejabat Pemerintah Aceh menyebut kegiatan tersebut sebagai “aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran (pokir) dewan”. Pengadaan buku Covid-19 terbagi enam paket yang dananya dianggarkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh itu sedang ditender.
Data diperoleh portalsatu.com, paket ‘Pengadaan dan Pengolahan Buku Edukasi Covid 19 untuk Siswa SMA/SMK di Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya dan Aceh Barat’, volume pekerjaan 46.000 eksemplar/buku, total pagu Rp4,6 M. Nama paket yang sama untuk SMA/SMK di Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan 10.000 eksemplar/buku Rp1 M. Paket untuk SMA dan SMK Pidie dan Pidie Jaya 10.000 eksemplar/buku Rp1 M. Paket untuk SMA/SMK Bireuen dan Lhokseumawe 11.000 eksemplar/buku Rp1,1 M.
Berikutnya, paket ‘Pengadaan dan Pengolahan Buku Umum, Karakter dan Pengetahuan Covid-19 untuk Perpustakaan SMAN/SMKN di Wilayah Kabupaten Aceh Timur’, 2.000 eksemplar/buku Rp1 M. Sedangkan paket ‘Pengadaan dan Pengolahan Buku Koleksi Perpustakaan Sosialisasi Virus Covid-19 untuk Perpustakaan SMA/SMK di kabupaten/kota’, 16.006 eksemplar/buku Rp1,6 M (tidak tertulis kabupaten/kota penerima).
Portalsatu.com mencoba menelusuri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP untuk mengetahui apakah provinsi tetangga Aceh, dan provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang terbanyak kasus Covid-19, ada melakukan pengadaan buku “edukasi Covid-19”? Dalam RUP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan beberapa provinsi lain, tidak ada paket pengadaan buku Covid-19 seperti yang dilakukan Aceh tahun 2021 dan 2022.
Dilihat portalsatu.com pada LPSE Pemerintah Aceh, Jumat, 8 April 2022, tahapan tender empat paket pengadaan buku Covid-19 saat ini dalam masa sanggah. Dua paket lainnya, tahapan sekarang masih pengumuman pascakualifikasi dan download dokumen pemilihan.
(Foto: portalsatu.com)
Sebelumnya, pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh tahun 2021 terdapat paket ‘Pengadaan Buku Edukasi Covid untuk SMA dan SMK Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Timur, Kota Langsa dan Kab. Aceh Tamiang’, volume pekerjaan 1 paket dengan pagu Rp1,5 M. Sesuai data pada LPSE Pemerintah Aceh, hasil tender paket tahun 2021 itu dimenangkan CV Ring Kita Jaya beralamat di Langsa, dengan harga penawaran dan terkoreksi Rp1.459.557.000.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Dr. Edy Yandra, dihubungi melalui WhatsApp beberapa hari lalu meminta portalsatu.com mengkonfirmasi dengan Sekrertaris Dinas (Sekdis), Zulkifli.
Zulkifli membenarkan enam paket pengadaan buku Covid-19 pada tahun 2022 dengan total pagu lebih Rp10 M, dan satu paket 2021 Rp1,5 M.
Soal mengapa pengadaan buku Covid-19 itu tidak dialokasikan untuk semua kabupaten/kota se-Aceh, Zulkifli mengatakan, “sebagian kan tahun lalu (2021) ada juga yang (untuk tiga) kabupaten (dan satu kota). Jadi, untuk sekarang diambil yang tidak ada kabupaten (tak mendapatkan alokasi pada tahun lalu). Kemudian juga hal-hal seperti itu karena ada aspirasi masyarakat, sehingga tergantung kepada yang mengusulkan”.
Tahun 2021 pengadaan buku Covid-19 pagunya Rp1,5 M untuk Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang. Tahun 2022 terdapat lagi paket untuk Aceh Timur, mengapa?
“Apabila memang sudah diberikan (pada tahun lalu) maka tidak mendapatkan lagi untuk sekolah yang sama (di tahun ini),” ujar Zulkifli yang saat dihubungi portalsatu.com melalui telepon seluler mengaku baru selesai mengikuti Safari Ramadhan di Aceh Selatan, Jumat (8/4), malam.
Zulkifli menyebut buku itu akan ditempatkan di perpustakaan SMA/SMK kabupaten/kota penerima hasil pengadaan. “Itu nanti menjadi milik mereka,” ucapnya.
Walaupun sudah pernah diadakan pada tahun lalu, Zulkifli mengaku tidak ingat siapa penulis dan penerbit buku edukasi Covid-19 tersebut. “Itu harus saya cek kembali. Tapi penerbitnya dari luar daerah,” kata Zulkifli.
Jika pengadaan buku tersebut berdasarkan “aspirasi masyarakat”, apakah usulannya melalui Dinas Perpustakaan atau pokir anggota DPRA?
“Ya. Istilahnya kan aspirasi daripada masyarakat (melalui DPRA),” ucap Zulkifli.
Namun, Zulkifli mengaku tidak ingat berapa orang dan siapa saja anggota DPRA yang mengusulkan pengadaan buku Covid-19 tahun 2022 dan 2021. “Kalau itu harus kita lihat data yang konkret, mungkin itu melalui dapil masing-masing,” ujarnya.
Ditanya apakah sepengetahuan pihak Dinas Perpustakaan Aceh, provinsi lain ada melakukan pengadaan buku tentang Covid-19 untuk sekolah, Zulkifli mengatakan, “saya pikir itu sebagaimana kita sampaikan tadi. Istilahnya karena mungkin ada suatu permintaan dengan kondisi yang memang dibutuhkan, maka saya rasa sangat wajar untuk bisa diadakan (di Aceh)”.
Menurut Zulkifli, buku yang diadakan tersebut bukan sekadar membahas tentang Covid-19. “Tidak semat-mata dengan nama covid. Ada juga pengetahuan secara umum, bagaimana misalnya meningkatkan kekebalan tubuh. Maka hal-hal seperti itu bisa menjadi pembelajaran juga bagi mereka (siswa),” tuturnya.[](nsy)