Rabu, Juli 24, 2024

Puluhan Personel Polres Aceh...

LHOKSUKON - Polres Aceh Utara melakukan tes narkoba melalui metode tes urine menggunakan...

Ini Kata Abu Razak...

BANDA ACEH – Venue atau tempat pelaksanaan pertandingan 33 cabang olahraga wilayah Aceh...

DPMPPKB Aceh Utara dan...

ACEH UTARA - Penjabat Bupati Aceh Utara diwakili Plt. Asisten I Sekda Dr....

Puluhan Siswa MTs Swasta...

SIGLI - Diduga keracunan, puluhan siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Tgk Syik Dayah...
BerandaBerita LhokseumaweBesok, FISIP Unimal...

Besok, FISIP Unimal Gelar FGD Pj Kepala Daerah, Ini Tujuannya

LHOKSEUMAWE – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh (FISIP Unimal) akan menggelar Focus Group Discussion Penjabat Kepala Daerah 2022-2023, di Aula Cut Mutia Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, Jumat, 28 Januari 2022.

Tim pelaksana ‘FGD Pj Kepala Daerah 2022-2023 Gubernur, Bupati dan Wali Kota di Provinsi Aceh (Transparansi, integritas, kredibilitas, kapasitas, dan kapabilitas)’, sudah menyurati berbagai kalangan untuk menjadi peserta aktif. Di antaranya, akademisi, tokoh masyarakat, ulama, pemerintah, penyelenggara pemilu, politikus, kalangan LSM/Ormas, aktivis mahasiswa, dan jurnalis.

Anggota tim pelaksana, Kamaruddin Hasan, Kamis (27/1), mengatakan tujuan digelar FGD tersebut antara lain upaya meningkatkan kepedulian publik terhadap politik/pemerintahan khususnya Provinsi Aceh. Sebagai masukan konstruktif untuk wacana Penjabat (Pj) Gubernur, Wali Kota dan Bupati di Provinsi Aceh. Upaya pressure politik adanya transparansi dalam rekrut Pj kepala daerah yang kredibel, memiliki integritas, kapasitas, dan kapabilitas.

Selain itu, untuk menghasilkan rekomendasi dan masukan dari tokoh masyarakat sebagai upaya mendapat Pj kepala daerah yang sesuai harapan publik Aceh. Wacana media tentang pentingnya Pj di Aceh yang sesuai harapan. Sebagai upaya perspektif hukum, kepentingan publik, pembangunan dan persiapan Pilkada di Aceh. Upaya penguatan komunikasi politik semua kalangan.

Menurut tim pelaksana, pertimbangan atau latar belakang digelarnya FGD tersebut bahwa tahun 2022 akan menjadi babak permulaan sebagai tahun politik. Stabilitas pemerintahan menjadi tantangan yang tidak mudah dengan banyaknya pejabat pemerintah berpotensi berlaga pada Pemilihan Umum 2024.

Tahun 2022 juga menandai dimulainya tahapan Pemilu 2024. Menjaga berjalannya stabilitas pemerintahan di tengah kompleksitas permasalahan yang mesti dipersiapkan dalam penyelenggaraan hajatan akbar demokrasi itu pun menjadi tantangan dan peluang setiap Pemilu hadir.

Pengisian Pj kepala daerah perlu melibatkan proses politik di daerah, apalagi jabatannya bisa tiga tahun pada masa Pemilu 2024. Namun, jangan sampai ini dijadikan alat politik.

Menjelang perhelatan Pemilu 2024, sekelumit persoalan mulai muncul, mulai dari aspek teknis, politik, ekonomi, hingga substansi penyelenggaraan Pemilu. Salah satu isu yang harus mendapatkan perhatian serius, serta membutuhkan respons mendesak adalah ketentuan mengenai Pj kepala daerah.

Pj kepada daerah secara sederhana adalah seseorang yang menjabat kepala daerah saat masa jabatan kepala daerah telah habis, tetapi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah belum diselenggarakan.

Jelang Pilkada serentak 2024, akan ada 272 Pj kepala daerah yang akan menjabat sementara. Di mana 101 kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di 2022 dan 171 kepala daerah akan mengakhiri masa baktinya pada 2023. Pj kepala daerah merupakan jabatan yang diembankan kepada satu sosok yang dinilai memenuhi kriteria untuk memimpin daerah hingga pemenang Pilkada selanjutnya ditetapkan.

Berdasarkan UU No. 10/2016 tentang Pilkada, Pj. kepala daerah diangkat dari ASN yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya untuk pejabat gubernur dan JPT pratama mengisi kekosongan bupati/wali kota. Tujuan utama pengisian kekosongan jabatan kepala daerah tentunya untuk menjaga stabilitas berjalannya pemerintahan daerah. Kepemimpinan para Pj kepala daerah itu diharapkan mampu menggantikan tugas dan fungsi kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Termasuk pula menciptakan stabilitas politik dan keamanan daerah yang rawan bergejolak ketika masuk masa Pemilu.

Merujuk pada aturan dan mekanisme penetapan Pj kepala daerah dalam mengisi kekosongan jabatan jelang masa pemilu, sudah semestinya penunjukan para pengganti pemimpin yang mengisi jabatan tersebut dapat dilakukan dengan transparan. Hal ini menjadi penting guna menjaga marwah dan tujuan kehadiran pemimpin daerah yang semestinya dapat bekerja secara profesional dan terbebas dari berbagai kepentingan politik mana pun.

Untuk 101 jabatan kepala daerah, terdiri dari tujuh gubernur dan 94 bupati maupun wali kota akan berakhir pada tahun 2022. Tentu urgensi pengisian jabatan pemimpin daerah itu mutlak dilakukan secara transparan dengan pertimbangan integritas, kredibilitas, kapasitas, dan kapabilitas, berdasarkan aturan berlaku, guna menghindari berbagai tekanan kepentingan selama masa jelang Pemilu serentak 2024.

Untuk Aceh, pada Juli 2022, secara keseluruhan ada 10 kepala daerah yang berakhir masa baktinya, termasuk gubernur. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nantinya akan ditunjuk sebagai pelaksana tugas kepala daerah untuk bekerja profesional dan menghindari kepentingan politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada yang ada saat ini masih sangat relevan untuk dijadikan dasar melaksanakan Pilpres, Pileg, dan Pilkada ke depan, serta aturan tersebut baru pertama digunakan secara serentak yaitu pada tahun 2024. UU Pilkada menegaskan, gelaran Pilkada tahun 2022 dan 2023 diundur ke tahun 2024. Selesai lima tahun atau belum lima tahun masa tugas kepala daerah tersebut.

Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada berbunyi: Ayat (3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022. Ayat (5) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.

Ayat (9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Ayat (10) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (11) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mendagri dalam menunjuk para Pj kepala daerah bisa menempatkan mereka yang mempunyai kredibilitas, kapasitas, dan kapabilitas yang teruji. Sebagaimana lazimnya, pengangkatan Pj Gubernur, prosesnya Kemendagri akan mengajukan ke Presiden. Kemudian Presiden yang menentukan. Sementara Pj Bupati/Wali Kota biasanya ditunjuk dari pejabat pimpinan pratama di lingkungan provinsi. Prosesnya, Kemendagri menerima usulan gubernur, kemudian akan ditelusuri kembali jejak calon ini agar tidak ada potensi konflik.

Integritas, kredibilitas, kapasitas, dan kapabilitas utama diperlukan dan dipertahankan walaupun godaan-godaan dari kepentingan politik ataupun kepentingan golongan itu pasti ada, itu yang harus dihindari. Program-program strategis di pemerintahan provinsi dan kabupaten, kota tetap berjalan dengan kehadiran para Pj itu sebagaimana fungsi dan tugas gubernur yang sudah berakhir masa jabatannya sesuai dengan asas asas pemerintahan yang baik.[](red)

Baca juga: