BerandaBerita Aceh UtaraIni Respons BPN Aceh Utara Soal Sengketa Lahan Warga dengan PT SA

Ini Respons BPN Aceh Utara Soal Sengketa Lahan Warga dengan PT SA

Populer

ACEH UTARA – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Utara menyatakan siap melakukan pengukuran ulang batas Hak Guna Usaha (HGU) PT Satya Agung (SA) apabila pihak perusahaan itu mengajukan permohonan berdasarkan sertifikat yang sudah ada.

Hal itu disampaikan Kepala BPN Aceh Utara, Erpendi, S.H., saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 21 September 2021, merespons sengketa lahan antara masyarakat Gampong Kilometer VIII, Kecamatan Simpang Keuramat, Aceh Utara dengan PT SA.

Baca juga: Masyarakat Simpang Keuramat Tuding PT SA Serobot Lahan Warga

Erpendi mengatakan pihaknya memang sudah mendapatkan informasi terjadi klaim masyarakat dengan HGU (PT SA). “Jadi, yang mengukur HGU itu kewenangannya adalah Kantor Wilayah BPN Aceh,” ujarnya.

Dia mengaku mendapat laporan dari salah seorang petugas BPN Aceh Utara bahwa yang dilakukan pada tahun 2020 lalu bukan pengukuran. Namun, ketika itu permintaan dari pihak perusahaan untuk menentukan titik batas HGU.

“Kalau titik itukan tidak ada ukurnya. Kita belum pernah melakukan pengukuran ulang. Cuma saran saya kalau seperti itu, perusahaan (PT SA) boleh mengajukan permohonannya untuk mengukur ulang (batas HGU), maka kita bisa menyampaikan kepada Kanwil BPN Aceh. Artinya, berapa luas lahan yang dipermasalahkan atau diklaim masyarakat, mungkin itu saja kita cek ulang apakah masuk dalam HGU atau di luar HGU,” tutur Erpendi.

Erpendi menyatakan pihak BPN tidak bisa menyampaikan bahwa lahan yang sedang dipersoalkan sekarang itu masuk kemana (apakah masuk dalam HGU atau tidak). Dia menyebut perlu dilakukan pengecekan atau mengukur ulang. Sesuai dengan sertifikat yang sudah ada, kata dia, dicek betul atau tidak.

Baca juga: PT SA Bantah Serobot Lahan Warga

Menurut Erpendi, lebih bagus pihak PT SA mengajukan permohonan untuk pengukuran ulang lahan tersebut. “Kalau pengukuran ulang itu ada biaya pengembalian batas atau uang setoran ke negara. Maka lebih bagus perusahaan yang mengajukan ke BPN untuk melakukan pengukuran ulang terkait lahan yang bermasalah itu. Jika demikian, kita akan menyurati pihak Kanwil BPN Aceh untuk mereka juga turun ke lapangan,” ujarnya.

Soal patok sebagai tanda batas HGU, Erpendi menyebut seharusnya pada saat dulu itu sudah dipasang. “Maka sertifikat yang dikeluarkan tersebut wajib memasang batas dan perusahaan itu menjaga batas-batas tanah atau lahan, mungkin ini tidak dilakukan,” kata Erpendi.

“Pada intinya kita (BPN) siap melakukan pengukuran ulang. Tentu perlu koordinasi juga dengan pihak Kanwil karena kewenangan mereka, dan salah satu solusinya seperti itu. Kami akan menyajikan data tersebut dan secara bersama-sama kita melihat,” tambah Kepala BPN Aceh Utara itu.[]

Lihat pula: Ini Rekam Jejak Sengketa Lahan PT SA dengan Masyarakat Simpang Keuramat

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya