25.6 C
Banda Aceh
Jumat, Januari 28, 2022

Ini Respons BPN Aceh Utara Soal Sengketa Lahan Warga dengan PT SA

ACEH UTARA – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Utara menyatakan siap melakukan pengukuran ulang batas Hak Guna Usaha (HGU) PT Satya Agung (SA) apabila pihak perusahaan itu mengajukan permohonan berdasarkan sertifikat yang sudah ada.

Hal itu disampaikan Kepala BPN Aceh Utara, Erpendi, S.H., saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 21 September 2021, merespons sengketa lahan antara masyarakat Gampong Kilometer VIII, Kecamatan Simpang Keuramat, Aceh Utara dengan PT SA.

Baca juga: Masyarakat Simpang Keuramat Tuding PT SA Serobot Lahan Warga

Erpendi mengatakan pihaknya memang sudah mendapatkan informasi terjadi klaim masyarakat dengan HGU (PT SA). “Jadi, yang mengukur HGU itu kewenangannya adalah Kantor Wilayah BPN Aceh,” ujarnya.

Dia mengaku mendapat laporan dari salah seorang petugas BPN Aceh Utara bahwa yang dilakukan pada tahun 2020 lalu bukan pengukuran. Namun, ketika itu permintaan dari pihak perusahaan untuk menentukan titik batas HGU.

“Kalau titik itukan tidak ada ukurnya. Kita belum pernah melakukan pengukuran ulang. Cuma saran saya kalau seperti itu, perusahaan (PT SA) boleh mengajukan permohonannya untuk mengukur ulang (batas HGU), maka kita bisa menyampaikan kepada Kanwil BPN Aceh. Artinya, berapa luas lahan yang dipermasalahkan atau diklaim masyarakat, mungkin itu saja kita cek ulang apakah masuk dalam HGU atau di luar HGU,” tutur Erpendi.

Erpendi menyatakan pihak BPN tidak bisa menyampaikan bahwa lahan yang sedang dipersoalkan sekarang itu masuk kemana (apakah masuk dalam HGU atau tidak). Dia menyebut perlu dilakukan pengecekan atau mengukur ulang. Sesuai dengan sertifikat yang sudah ada, kata dia, dicek betul atau tidak.

Baca juga: PT SA Bantah Serobot Lahan Warga

Menurut Erpendi, lebih bagus pihak PT SA mengajukan permohonan untuk pengukuran ulang lahan tersebut. “Kalau pengukuran ulang itu ada biaya pengembalian batas atau uang setoran ke negara. Maka lebih bagus perusahaan yang mengajukan ke BPN untuk melakukan pengukuran ulang terkait lahan yang bermasalah itu. Jika demikian, kita akan menyurati pihak Kanwil BPN Aceh untuk mereka juga turun ke lapangan,” ujarnya.

Soal patok sebagai tanda batas HGU, Erpendi menyebut seharusnya pada saat dulu itu sudah dipasang. “Maka sertifikat yang dikeluarkan tersebut wajib memasang batas dan perusahaan itu menjaga batas-batas tanah atau lahan, mungkin ini tidak dilakukan,” kata Erpendi.

“Pada intinya kita (BPN) siap melakukan pengukuran ulang. Tentu perlu koordinasi juga dengan pihak Kanwil karena kewenangan mereka, dan salah satu solusinya seperti itu. Kami akan menyajikan data tersebut dan secara bersama-sama kita melihat,” tambah Kepala BPN Aceh Utara itu.[]

Lihat pula: Ini Rekam Jejak Sengketa Lahan PT SA dengan Masyarakat Simpang Keuramat

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA POPULER

Terbaru

28 Nelayan Aceh Timur yang Ditahan di Thailand Tiba di Jakarta

JAKARTA - Sebanyak 28 nelayan asal Aceh Timur yang ditahan di Thailand sejak April...

Kunjungi Pasien Tumor Tyroid di RSUD, TP PKK Subulussalam Berikan Bantuan

SUBULUSSALAM - Ketua TP PKK Kota Subulussalam, Hj. Mariani Harahap, S.E mengunjungi pasien tumor...

PT Kencana Produksi 6 Ribu Ton Getah Pinus, Segini Penghasilan Penderes

BLANGKEJEREN - PT Kencana Hijau Bina Lestari yang beroprasi di Desa Pinang Rugub, Kecamatan...

Besok, FISIP Unimal Gelar FGD Pj Kepala Daerah, Ini Tujuannya

LHOKSEUMAWE – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh (FISIP Unimal) akan menggelar...

Ini Kata Amien Rais dan Wali Nanggroe Soal Implementasi MoU Helsinki yang Belum Tuntas

BANDA ACEH – Tokoh politik nasional yang juga dikenal sebagai Bapak Reformasi Indonesia, Amien...

Begini Pandangan Islam Terkait Korupsi

Tindak pidana korupsi tentunya melanggar hukum negara dan agama. Di dalam ajaran Islam, perbuatan...

KONI Pusat Gelar Rakor dengan Aceh-Sumut Kejar Persiapan PON 2024

JAKARTA – KONI Pusat menggelar Rapat koordinasi (Rakor) dengan Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumut,...

Wali Kota Lhokseumawe ‘Rombak Kabinet’, Ini Nama-Nama Pejabat Dilantik

LHOKSEUMAWE – Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, kembali 'merombak kabinetnya'. Kali ini, sebanyak 13...

Pegawai Kejari Gayo Lues Disuntik Vaksin Moderna

BLANGKEJEREN -- Pegawai Kejaksaan Negeri (Kejari) Gayo Lues mulai disuntik vaksin moderna sesuai surat...

Praktisi Hukum Asal Dewantara Minta Polres Lhokseumawe RJ-kan Perkara Pencurian di PIM

LHOKSEUMAWE - Muhammad Reza Maulana, S.H., praktisi hukum asal Dewantara, Aceh Utara, meminta pihak...

Terdakwa Kasus Korupsi Uang Makan Hafiz Gayo Lues Masih Terima Gaji, Segini Besarannya/Bulan

BLANGKEJEREN – Mantan Kepala Dinas Syariat Islam Gayo Lues berinisial HS yang menjadi terdakwa...

Sembilan Realitas Kematian yang Sering Dilalaikan Manusia, Apa Saja?

Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Maka sebagai Muslim perlu untuk mengetahui tentang kematian...

PNL Raih Peringkat Pertama Realisasi PNBP Terbesar

BANDA ACEH -- Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) berhasil meraih peringkat pertama realisasi Pendapatan Negara...

Begini Kondisi Proyek Lapangan Upacara Aceh Utara Rp1,4 M, tak Tampak Plang

LHOKSUKON – Proyek Penataan Lapangan Upacara Pusat Perkantoran Kabupaten Aceh Utara sumber dana APBK...

Polres Gayo Lues Musnahkan 59,75 Kg Ganja Milik Pelajar

BLANGKEJEREN – Sebanyak 59,755 Kg ganja kering dimusnaskan di halaman Polres Gayo Lues, Selasa,...

PIM Gelar Coastal Cleaning Up di Pantai Bangka Jaya dan Danau Laut Tawar

LHOKSEUMAWE - Karyawan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) menggelar kegiatan coastal clean up atau...

Terdakwa Kasus Korupsi Uang Makan Minum Hafiz Dituntut 7,5 Tahun Penjara

BLANGKEJEREN -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Gayo Lues menuntut masing-masing 7,5...

Pertumbuhan Keuntungan BUMA Belum Capai Target, Berapa Pendapatan Asli Aceh Hasil Blok B 2021?

BANDA ACEH – Pertumbuhan keuntungan Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) sampai tahun 2020 belum...

Proyek Lapangan Upacara Aceh Utara Tahun 2021 Dikerjakan Hingga 2022, Dananya Diblokir

LHOKSUKON – Proyek Penataan Lapangan Upacara Pusat Perkantoran Kabupaten Aceh Utara sumber dana APBK...

36 Kendaraan Barang Bukti di Kantor Kejaksaan Gayo Lues Dibersihkan, Ini Tujuannya

BLANGKEJEREN - Kejaksaan Negeri Gayo Lues mulai membersihkan kendaraan yang menjadi barang bukti kasus...