29.8 C
Banda Aceh
Senin, Agustus 8, 2022

Jejak Perusahaan Nakal di Ekosistem Leuser

Liputan Khusus (Bagian Pertama)

ACEH Timur merupakan salah satu daerah di Aceh yang memiliki kawasan hutan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value Forest/HCVF) dan masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

Sumber Wikipedia menyebutkan, KEL adalah salah satu wilayah konservasi paling penting di muka bumi. Terletak di dua provinsi bagian utara Sumatra (Aceh dan Sumatra Utara), dengan luas 2,6 juta hektare yang kaya keanekaragaman hayati.

KEL merupakan hutan hujan yang membentang di 13 kabupaten kota di Provinsi Aceh dan sudah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional oleh Pemerintah Indonesia. Namun hutan bernilai konservasi tinggi ini, justru belum dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh 2013-2033.

Dalam SK Menteri Kehutanan No. 276/Kpts-II/1997 disebutkan, luas TNGL yang berada di Aceh dan Sumatera Utara mencapai 1.094.692 hektare. Tetapi terjadi perubahan bentuk dan luas berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.6589/Menhut-VII/KUH/2014 yakni tersisa hanya 838.872 hektare. Perkebunan kelapa sawit ini menjadi salah satu faktor terbesar penyumbang aksi deforestasi  KEL.

Kayu diturunkan para pekerja di Perusahaan Sawit PT Nia Yulided Bersuadara kawasan Bireuem Bayeun, Aceh Timur, 6 November 2021. Foto: Tim Lipsus

Di Aceh Timur, yang menjadi salah satu kabupaten yag memiliki kawasan hutan di KEL, sedikitnya ada 31 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memilik izin Hak Guna Usaha (HGU).  Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merilis luas luas tanam dan produksi kelapa sawit tahun 2014-2016 di Aceh Timur seluas 25.842,00 hektare.

Masifnya deforestasi di KEL juga tidak bisa dipungkiri adanya keterlibatan merek-merek makanan ringan dan bank-bank besar dunia.  Merek besar dunia itu turut andil merusak hutan Leuser, karena masih membeli sawit dari perusahaan yang masih merusak hutan di KEL.

Dalam upaya mengawal kebijakan penurunan deforestasi, pada tahun 2018, Presiden Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, atau yang dikenal dengan Inpres Moratorium Sawit.

Hingga berakhirnya Inpres tersebut pada 19 September 2021 atau tepatnya 5 bulan lalu, hutan KEL di Aceh Timur masih dirambah untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Fakta itu tentu sangat kontras dengan kebijakan Instruksi Presiden tentang Moratorium Sawit.

Liputan ini menguak proses penghancuran hutan yang dilakukan banyak perusahaan besar dunia dan kaitan dengan mata rantai pasokan sawit dari Kawasan Ekosistem Leuser. Di sisi lain, Tim Liputan Khusus berhasil mendokumentasikan aksi penurunan kayu balok menggunakan alat berat di lokasi HGU perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Simak liputan selengkapnya yang diturunkan dalam dua bagian

SABTU, 6 November 2021, kicauan burung memecah keheningan pagi di sebuah kawasan hutan hujan yang masih asri di Kecamatan Birem Bayeun, Aceh Timur. Sesekali terdengar suara monyet bersahutan.

Embun pagi masih membasahi dedaunan hutan bernilai konservasi tinggi ini. Gemercik air sungai yang muaranya menuju Sungai Langsa mengalir perlahan. Kawasan ini menjadi lokasi cadangan air bersih untuk puluhan ribu penduduk Kota Langsa.

Dari pandangan mata,  hamparan tanaman sawit jelang panen membentang di antara bukit-bukit menjulang. Di sekitarnya bukit-bukit masih berupa tutupan hutan yang masih asri nan sejuk. Jelang siang, tiba-tiba, arungan excavator mengubah suasana adem dan tenang dalam sekejap.

Dua ekoer Ranggkong di dahan Tualang. Foto: Tim Lipsus

Dua ekor Rangkong yang sedang bercinta di dahan Tualang langsung terbang menjauh. Tempat mainannya terganggu dengan suara riuh mesin excavator yang sedang menurunkan kayu balok.

Sebatang kayu balok ukuran besar ditarik dengan excavator dan satu lagi di belakang mendorong dan menjaga keseimbangan di jalan yang baru dibuka. Kayu balok itu diturunkan dari lokasi pembukaan lahan untuk perkebunan PT. Nia Yulided Bersaudara. Perusahaan ini memiliki Hak Guna Usaha (HGU) seluas 2.939,52 hektare.

Fakta yang terekam kamera itu lalu dikonfirmasi kepada Kepala Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Wilayah III, Fajri. “Kita akan cek, apakah kayu itu punya barcode atau tidak,” kata Kepala Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Wilayah 3  saat diwawancarai di lokasi peresmian Penangkaran Badak di Simpang Jernih, Aceh Timur, Kamis 11 November 2021.

Menurut Fajri, jika aktivitas penurunan kayu itu dilakukan pihak perusahaan, biasanya perusahaan pemilik HGU itu punya izin sendiri (clearing). “Tapi tetap kami awasi. Kadang-kadang mengatasnamakan HGU, itu sering di Aceh Timur,” tambah Fajri.

Fajri juga mengatakan bahwa kayu kayu legal memiliki barcode,  dan tersingkron dengan sistem online Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH).

Seperti diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan SIPUHH sebagai mekanisme perizinan berupa self assement berbasis teknologi informatika (TI) yang dapat diakses secara online.

Di Aceh, pengelolaan SIPUHH berada di bawah Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Aceh. Lembaga ini berada langsung di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tapal batas untuk pemisah antara blok dengan blok lainnya di lokasi Perusahaan Sawit PT Nia Yulided Bersaudara kawasan Bireuem Bayeun, Aceh Timur, 6 November 2021. Foto: Tim Lipsus

Tim Liputan lantas mengonfirmasi kebenaran fakta yang ditemukan ini kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Aceh, Mahyuddin. “Sepertinya aktivitas itu tidak terdata di kami bang, tapi coba saya cek supaya tervalidasi pada sistem kami, nanti saya sampaikan hasilnya,” ujar Mahyuddin menjawab Tim Liputan.

Sejurus kemudian, Mahyuddin Kembali membalas pesan via WhatsApp. “Tidak ada teregistrasi dalam sistem KLHK (SIPUHH),” ungkap Mahyuddin.

Mahyuddin menambahkan, banyak perusahaan perkebunan pemilik HGU yang mendaftar ke sistem SIPUHH. Tapi tidak dengan perusahaan ini.“Yang lain ada, yang itu (PT. Nia Yulided Bersaudara-red) tidak ada dalam sistem kami,” katanya berulang kali. Jawaban Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Aceh itu memunculkan pertanyaan apakah aksi penurunan kayu di lokasi clearing HGU itu ilegal?

Menteri LHK sudah mengeluarkan peraturan tentang Audit Kepatuhan Terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Pemanfaatan Kayu, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Hak Guna Usaha, Dan Izin Sah Lainnya dalam Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Penatausahaan Hasil Hutan Kayu, dan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu.

Jika merujuk pada peraturan tersebut, maka kayu yang tidak masuk dalam sistem SIPUHH tentu kayu illegal. Karena pemanfaatan kayu itu harus melalui proses timber cruising secara ketat pemasangan barcode, pembuatan peta pohon dan peta wilayah hutan, dan semuanya terdata di SIPUHH.

Kontroversi Izin dan Pembubaran BPKEL

SURAT dari Badan Pelayanan Izin Terpadu Provinsi Aceh tertanggal 11 Mei 20212 ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL) Wilayah Aceh.

Isinya meminta BPKEL memberi pertimbangan teknis atas usulan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) yang diajukan oleh PT. Nia Yulided Bersaudara (NYB) seluas 2.939,52 hektare di Desa Kemuning Hulu dan Jambur Labu, Kecamatan Birem Bayeun.

Meski statusnya masuk dalam Area Penggunaan Lain (APL), namun lahan yang diajukan PT. NYB ternyata masih berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).   BPKEL menolak memberikan izin dan meminta agar usulan izin tersebut bisa ditinjau ulang.

Lokasi lahan sawit yang garap oleh PT Nia Yulided Bersaudara kawasan Bireuem Bayeun, Aceh Timur. Foto: Tim Lipsus, direkam 6 November 2021

Seorang sumber yang pernah bekerja di BPKEL, mengakui bahwa saat itu, BPKEL menolak memberi rekomendasi pemberian izin dengan alasan masih dalam kawasan hutan bernilai konservasi tinggi. BPKEL meminta agar usulan lahan HGU di Ekosistem Leuser itu ditinjau kembali.

Sebelumnya, Pj Bupati Aceh Timur, Nasrullah Muhammad sudah memberikan izin lokasi pada 18 April 2012 dan izin lingkungan pada 3 Juli 2012. Namun klausul dalam surat izin lokasi yang dikeluarkan Nasrullah Muhammad itu, izin lokasi baru bisa digunakan jika sudah ada rekomendasi dari BPKEL Wilayah Aceh.

Tapi sayangnya, empat bulan kemudian, BPKEL dibubarkan tepat pada Oktober 2012 oleh Gubernur Aceh yang baru menjabat, Zaini Abdullah. Selanjutnya, Gubernur Zaini mengeluarkan surat Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) kepada PT. Nia Yulided Bersaudara pada tanggal 28 Maret 2014.

Sejak itulah, kawasan hutan bernilai konservasi tinggi ini mulai dirambah dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. Perusahaan PT. Nia Yulided Bersaudara diketahui milik Dedi Sartika seperti yang terdapat dalam akte notaris yang dikeluarkan di Banda Aceh pada tahun 2012.

Dedi Sartika, dalam sejumlah laporan media disebut sebagai menantu Tarmizi Karim, sosok yang pernah menjabat Pj Gubernur Aceh pada tahun 2012. Tahun 2012 ini persis tahun dimulainya kepengurusan izin HGU perusahaan tersebut.

Di sisi lain, Kabid Bina Usaha Tani Perizinan Produksi dan Pengolahan Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Timur, Marzaini, S.H, mengatakan bahwa lokasi yang sudah jadi HGU PT. Nia Yulided Bersaudara itu sudah dilepas dari kawasan hutan sejak tahun 1986.

“Kawasan ini sudah dilepas (dari Kawasan hutan) sejak tahun 1986, dan statusnya APL,” kata Mirzaini menjawab Tim Liputan.

Menurut Mirzaini, karena statusnya APL, Pj Bupati Aceh Timur, Nasrullah Muhammad mengeluarkan surat izin lokasi dan izin lingkungan kepada perusahaan tersebut. “Setau saya tidak ada izin keluar dari pejabat gubernur sebelumnya (Pj Gubernur Tarmizi Karim) terhadap perusahaan sawit ini,” ujar Mirzaini.

Persoalan sengketa lahan tersebut, kini muncul antara perusahaan dengan masyarakat.  Masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Serba Usaha (KSU) Sinar Jaya menyatakan perusahaan mencaplok sebagian lahan mereka yang jadi Hak Pengelolaan (HPL) masyarakat.

“Izin apa yang mereka kantongi sehingga sudah berani mencaplok areal yang kami mohon, mari kita tunjuk-tunjukan,” tegas Amat Tueng.

Lokasi lahan sawit yang dikelola PT. Nia Yulided kawasan Bireuem Bayeum, Aceh Timur. Foto: Tim Lipsus, direkam 6 November 2021

Sementara itu, Tenaga Teknis PT. Nia Yulided Bersaudara, Saifullah saat bernegosiasi dengan masyarakat yang berdemo terkait sengketa lahan pada Sabtu, 3 April 2021, mengatakan, pihak perusahan tidak ingin ada permusuhan dengan warga yang telah mengarap lahan terlebih dulu.

“Kita akan mencari solusi agar tidak ada yang dirugikan dalam persoalan ini,”katanya.

Saat itu, Saifullah mengatakan PT Nia Yulided Bersaudara sudah memiliki izin pembukaan lahan tanpa bakar, izin lokasi, izin usaha dan izin lingkungan dari Bupati Aceh Timur.

“Lahan yang digarap perusahaan tidak terlarang untuk dibuka usaha dan bukan kawasan hutan. Lahan yang digarap termasuk semak belukar, lahan yang bukan milik warga dan lahan bukan dalam kawasan,” ujar Saifullah.

Kewajiban Plasma dan Sengketa Lahan

Sesuai dengan aturan Pemerintah, Perkebunan sawit besar swasta (PBS) wajib menaati semua aturan yang berlaku di Indonesia, termasuk soal kewajiban membangun atau bermitra dengan petani plasma.

Petani plasma berasal dari petani lokal setempat ataupun para transmigran yang mengikuti program perpindahan penduduk dari dari Pulau Jawa dan Bali ke pulau lain seperti Sumatera.

Sumber pembiayaan pembangunan kebun bersumber dari pinjaman bank. Skema ini menempatkan petani sebagai pemilik lahan/kebun yang akan membayar kredit pinjaman secara bertahap. Di sisi lain, perusahaan akan menjadi penjamin kredit (avalis) petani dan bertugas membangun kebun sekaligus mengelola perawatannya.

Alih-alih menjalankan konsep inti plasma, banyak perusahaan sawit yang masih belum menyelesaikan persoalan sengketa lahan dengan masyarakat.

Seperti halnya Hak Guna Usaha (HGU) PT Nia Yulided Bersaudara (NYB) yang masih bersengketa dengan lahan Hak Pengelolaan (HPL) masyarakat di Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur.

Pada tanggal 3 April 2021, ratusan masyarakat petani yang tergabung dalam Koperasi Sinar Jaya memprotes PT NYB. Aksi protes masyarakat dilakukan dengan menebang batang pohon ke badan jalan yang baru dibuka PT NYB.

Masyarakat menyebut pihak perusahaan sudah menyerobot lahan HPL milik mereka untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Plotting area mereka sudah masuk ke lahan kami, mereka sudah mencaplok areal yang sudah kami mohon seluas 2,000 hektare lebih,” kata Ketua Koperasi Sinar Jaya, Amat Tueng kepada Tim Liputan pada November 2021 di Aceh Timur.

Amat Tueng, Ketua Koperasi Sinar Jaya. Pihak Koperasi mengklaim lahan mereka telah dicaplok oleh PT. Nia Yulided Bersaudara. Foto: Tim Lipsus

Menurut Amat Tueng, pihaknya tetap pada klaim lahan yang sudah dimohonkan melalui rekomendasi Lembaga Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) III Aceh.

“Kami sudah memplotting kawasan agar tidak masuk dalam kawasan hutan. Ini kami lakukan bersama aparat desa, dan Polsek dan Koramil (Muspika),” kata Amat Tueng.

Hal yang menarik, pihak KSU Sinar Jaya ini menyatakan tidak akan menanam kelapa sawit. Karena hal itu akan berdampak terhadap kelestarian lingkungan dan jaminan ketersediaan air bagi masyarakat Langsa.

“Yang mereka (perusahaan) lakukan adalah menanam sawit, sedangkan kita menanam tanaman hutan agar tetap menjadi kawasan hutan,” sebut Amat.[](Bersambung..)

Lokasi kantor PT. Nia Yulided Bersaudara yang tidak ditemukan sesuai dengan petunjuk google map. Foto: Tim Lipsus, direkam awal Desember 2021

CATATAN REDAKSI: Tim Liputan sudah berusaha menghubungi Humas PT. Nia Yulided, dan sudah mengontak email resmi perusahaan seperti yang tercatat pada website resmi Gapensi gapensi.or.id. Namun sampai berita ini diterbitkan belum ada balasan dari pihak perusahaan. Tim Liputan juga sudah berupaya mendatangi kantor perusahaan tersebut sesuai dengan alamat yang tercatat di google map, tapi tidak ditemukan. Tidak ada papan nama yang sesuai dengan nama dan alamat perusahaan itu di Jl. H.T. Daud Syah No 29 Banda Aceh.

Berita ini diproduksi oleh Tim Liputan Khusus dari media acehsatu.com, portalsatu.com, dan kabartamiang.com.

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA POPULER

Terbaru

Rakernas Apeksi di Padang, Pj Wali Kota Lhokseumawe Usung ‘Kota Beriman dan Kreatif’

PADANG – Penjabat Wali Kota Lhokseumawe Dr. Imran, MA.Cd., mengusung 'Kota Beriman dan Kreatif'...

Ini Sejumlah Langkah Presiden Joe Biden untuk Perangi Perubahan Iklim

Presiden Amerika Serikat Joe Biden, mengumumkan sejumlah langkah baru yang sederhana untuk memerangi perubahan...

Peringati HAN, Dinkes Aceh Sediakan Layanan Imunisasi Anak

BANDA ACEH - Dinas Kesehatan Aceh membuka gerai imunisasi bagi anak dalam peringatan Hari...

Ini Kata TA Khalid saat Bimtek Kelompok Tani Hutan Digelar BPDAS Krueng Aceh

LHOKSEUMAWE - Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Krueng Aceh menggelar...

BPSDM Aceh: Tak Ada Program Beasiswa 2022, Kecuali Kerja Sama dengan Politeknik

BANDA ACEH - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh, Syaridin, S.Pd., M.Pd.,...

HMI Pertanyakan Beasiswa Aceh 2022

BANDA ACEH - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Aceh mempertanyakan kejelasan program...

Di Kala TNI Bantu Selamatkan Batu Nisan Aceh

Oleh: Thayeb Loh Angen Pujangga asal Sumatra Aceh Pada pagi cerah itu, puluhan orang berseragam tentara,...

Pentagon Tunjuk Patrick Ryder Jadi Juru Bicara Baru

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin telah menunjuk seorang Brigadir Jenderal Angkatan Udara sebagai...

Ini Kata Haizir Sulaiman Tentang Kado HUT ke-49 Bank Aceh

BANDA ACEH - Bank Aceh berhasil menjadi bank yang terbaik di kelasnya atau menduduki...

HUT Ke-49: Bank Aceh Gagasan Besar Bagi Perbankan Syariah di Tanah Air

BANDA ACEH - Dalam perjalannya selama 49 tahun, Bank Aceh masih menjadi penguasa pasar...

BPMA dan Medco E&P Malaka Inspeksi Jalur Pipa, Ini Tujuannya

BANDA ACEH – Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS),...

Armia Jamil Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua IJTI Korda Lhokseumawe Raya

LHOKSEUMAWE - Armia Jamil terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)...

Soal Kasus Proyek Monumen Samudra Pasai, Nasir Djamil: Kalau Ragu, Hentikan Saja!

LHOKSEUMAWE - Anggota Komisi III/Hukum DPR RI, M. Nasir Djamil, menyoroti penetapan lima tersangka...

Ini Kata Ketum IJTI Soal Pentingnya Pemberitaan Membawa Aceh Lebih Kondusif

LHOKSEUMAWE – Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (Ketum IJTI), Herik Kurniawan, mengajak para...

Danrem Lilawangsa Buka Liga Santri Piala Kasad di Stadion Krueng Mane

LHOKSEUMAWE - Komandan Korem 011/Lilawangsa, Kolonel Inf. Bayu Permana, melakukan tendangan perdana bola kaki...

Antony Blinken: Latihan Militer Cina adalah Peningkatan Penting

PHNOM PENH, KAMBOJA — Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, Jumat, 5 Agustus...

Liga Santri Piala Kasad di Stadion Krueng Mane, Ini Daftar 10 Tim dan Jadwalnya

LHOKSEUMAWE – Sebanyak 10 tim pesantren dari 10 kabupaten/kota di wilayah Korem-011/Lilawangsa akan berlaga...

Dilantik Jadi Ketua NasDem Pidie, Ini Kata Fadhlullah TM Daud

SIGLI - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Aceh, Teuku Taufiqulhadi,...

KIP Aceh Utara Sosialisasi PKPU Pendaftaran dan Verifikasi Parpol

LHOKSUKON - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara melaksanakan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum...

Anggota DPRK Sorot Perusahaan Ini Survei Sumber Migas Baru di Aceh Utara

LHOKSUKON - Anggota Komisi II DPRK Aceh Utara, Terpiadi A. Majid, menyoroti rencana pencarian...