BerandaBerita Aceh UtaraKetua Komisi III DPRK Sorot Perekrutan Pengurus MPD, Ini Alasan Dewan dan...

Ketua Komisi III DPRK Sorot Perekrutan Pengurus MPD, Ini Alasan Dewan dan Sekda Mendaftar

Populer

LHOKSUKON – Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara, Razali Abu, menyoroti perekrutan calon pengurus Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh Utara periode 2023-2027. Pasalnya, dua anggota DPRK, Sekda, dan Asisten III Sekda, ikut mendaftar sebagai calon pengurus MPD Aceh Utara.

Sorotan dari Razali Abu muncul setelah beredarnya Pengumuman Nomor: 139.1/98/2022 dikeluarkan Sekretariat MPD Kabupaten Aceh Utara, ditandatangani Panitia Pelaksana Musyawarah Masyarakat Pendidikan (MMP) MPD Aceh Utara, Khadijah, 24 Oktober 2022.

Dilihat portalsatu.com, dalam pengumuman itu dijelaskan bahwa sehubungan akan berakhirnya masa jabatan pengurus MPD Kabupaten Aceh Utara periode 2018-2022, Panitia Pelaksana MMP membuka pendaftaran bakal calon pengurus MPD periode 2023-2027.

Selain syarat-syarat yang perlu dilengkapi untuk menjadi bakal calon pengurus MPD Aceh Utara, dalam pengumuman itu juga disebutkan pendaftaran dibuka 27-28 Oktober 2022. Pengumuman kelengkapan berkas pendaftaran pada 31 Oktober 2022. Pendaftar yang telah dinyatakan lengkap berkas pendaftarannya diwajibkan mengikuti tes baca Alquran yang akan dilaksanakan pada 2 dan 3 November 2022 di Sekretariat MPD Aceh Utara.

Berdasarkan Pengumuman Kelengkapan Berkas Pendaftaran Bakal Calon Pengurus MPD Aceh Utara periode 2023-2027, diteken Ketua Panitia Khadijah, 31 Oktober 2022, terdapat 37 nama. Di antaranya, Dr. A. Murtala, M.Si. (Sekda Aceh Utara), Drs. Adamy, MP.d. (Asisten III Sekda), H. Ismet Nur Aj. Hasan, S.Sos., dan Drs. H. Azali Fuazi (keduanya anggota DPRK Aceh Utara).

“Pengumuman calon pengurus MPD Kabupaten Aceh Utara mendapat tanggapan sinis dan apatis dari masyarakat dan tokoh politik,” kata Razali Abu dalam keterangan tertulis dikirim kepada portalsatu.com, Selasa, 1 November 2022, sore.

Hal ini, kata Razali Abu, tidak terlepas dari munculnya nama-nama pejabat daerah di dalam pengumuman tersebut. Di antaranya, nama Sekda, Asisten III, dan dua anggota DPRK Aceh Utara.

“Muncul nama-nama tersebut semakin menguatkan kalau Aceh Utara dikelola oleh sebagian orang tanpa memerhatikan potensi SDM lain di luar petinggi pemerintahan,” ujar Razali Abu.

Razali Abu menilai merosotnya mutu pendidikan Aceh Utara tidak terlepas dari banyaknya rangkap jabatan di lingkungan lembaga daerah. Padahal, kata dia, Aceh Utara memiliki SDM yang sangat mumpuni di luar struktur pemerintahan.

Dia turut memaparkan kriteria menjadi pengurus MPD menurut Pasal 16 Qanun Aceh Utara Nomor 5 tahun 2009 tentang Majelis Pendidikan Daerah.

“Ketika pengurus MPD itu terdiri dari Sekda, Asisten, Kadis, dan DPRK, di mana letak kedudukan MPD sebagai badan normatif berbasis masyarakat bersifat independen yang dibentuk untuk menentukan kebijakan di bidang pendidikan sebagaimana disebut dalam pasal 5 Qanun 5 tahun 2009,” ungkap Razali Abu.

Razali Abu menyebut secara etika juga sungguh tidak elok Sekda menjadi pengurus MPD. “Karena di daerah lain seperti Gayo Lues dan Aceh Besar, Sekda yang melantik pengurus MPD. Sementara di Aceh Utara, Sekda, Asisten dan Kadis serta (anggota) DPRK sendiri menjadi calon pengurus MPD,” ucapnya.

Menurut Razali Abu, keterlibatan DPRK juga patut dipertanyakan, karena di dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018, pasal 7 huruf n: “Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”.

“Penjelasan pasal 7 huruf n alinea terakhir yang berbunyi: ‘badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara’, saya rasa mengikat semua kegiatan/jabatan di pemerintahan yang sumber pembiayaan dari keuangan negara, tidak kecuali menjadi pengurus MPD,” tegas Razali Abu.

Razali Abu melanjutkan, terkait proses seleksi pengurus MPD, masyarakat Aceh Utara dapat menilai apakah eksekutif mengelola daerah menganut sistem good government/governance, atau sebaliknya.

“Salah satu fungsi MPD adalah memberi pertimbangan. Tentunya pertimbangan tersebut disampaikan kepada eksekutif, di dalamnya termasuk Sekda, Asisten, Kadis, dan juga kepada DPRK melalui Komisi V yang merupakan mitra kerja MPD. Menyo awaknyoe kheun nyoe lagei ‘jeruk makan jeruk’,” tutur Razali Abu. .

Razali Abu menambahkan, pasal 8 Qanun 5 tahun 2009 menyebut fungsi pemberi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, dilakukan dengan memberi masukan, pendapat, saran, dan rekomendasi kepada pemerintah kabupaten dan/atau DPRK dalam menyelenggarakan kebijakan dan strategi pendidikan.

“Kami meminta Pj. Bupati untuk bersikap tegas terhadap calon-calon, baik berasal dari unsur eksekutif maupun legislatif. Sehingga pengurus MPD yang terbentuk nantinya betul-betul profesional dan memiliki kecukupan waktu untuk memberi pemikiran terbaik untuk kemajuan pendidikan Aceh Utara. Bukan sekadar bagi-bagi angpoe untuk orang-orang terdekat, sehingga tertutup kesempatan kepada putra-putri terbaik Aceh Utara di luar pemerintah,” pungkas Razali Abu.

Mendaftar agar punya hak pilih, bukan untuk dipilih

Anggota DPRK Aceh Utara, Ismed Nur Aj. Hasan, mengatakan ia mendaftar dengan pertimbangan agar mendapat hak pilih, bukan untuk menjadi calon Ketua MPD. “Saya salah satu penggiat pendidikan dan Ketua Yayasan Al-Kamal Al-Aziziyah atau Dayah Al Hilal Al Aziziyah yang berada di samping Masjid Besar Nurul Iman di Gampong Nibong, Kecamatan Nibong, Aceh Utara. Di sini ada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang sudah terakreditasi,” ujar Ismed dikonfirmasi portalsatu.com, Selasa (1/11), jelang malam.

“Mungkin ada dari beberapa pihak akan memberikan suara (dalam Musyarawah Masyarakat Pendidikan/MMP untuk pemilihan pimpinan MPD). Bukan saya daftar untuk calon ketua (MPD), karena saya anggota DPRK Aceh Utara tidak boleh mendaftar untuk calon ketua, dan tidak ada yang lebih. Kalaupun misalnya nanti ada prosedur dilakukan tes segala macam, saya tidak ikut,” ujar Ismed.

Ismed menegaskan ia mendaftar karena dirinya Ketua Yayasan Al-Kamal Al-Aziziyah yang memiliki SMP dan SMA. “Kalau hal itu dijadikan pedoman, maka saya menjadi orang yang ikut memberikan suara, sehingga saya mengisi nama, supaya ada orang siapa saja yang kita pilih nanti bisa terarah untuk memajukan pendidikan,” tegasnya.

Selain itu, Ismed juga Ketua Pembina Yayasan Raudhatul Ulum Islamiyah di Gampong Alue Ngom, Kecamatan Nibong. “Itupun sudah saya buka SMP hingga kelas III, dan tahun ini juga sudah membuka SMA yang sudah dimulai kelas I. Jadi, kapasitas saya adalah sebagai pelaku, pemerhati, dan pekerja pendidikan. Supaya nanti saya bisa memberikan hak suara untuk kita pilih siapa orang yang memajukan pendidikan khususnya MPD Aceh Utara, tidak lebih. Artinya, bukan saya untuk mencalonkan ketua, bukan saya untuk mendapatkan jabatan, bukan saya untuk apa-apa. Itulah saya”.

“Jadi, nanti jangan beranggapan lain. Saya pun tahu diri karena anggota DPRK. Tapi, karena saya ada disarankan para pihak bahwa saya ada hak suara, karena saya orang pendidikan. Tentunya di sini saya tidak mengatasnamakan anggota DPRK, tapi sebagai pelaku pendidikan di Kabupaten Aceh Utara,” tutur Ismed.

Ismed juga mengaku ia sebagai Pimpinan Yayasan Mata Uroe Nanggroe yang bergerak sudah 10 tahun tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), di Jalan Rel Kereta Api, Wakheuh, Kecamatan Nibong. “Itu tidak saya kutip (biaya) seribu perak pun, maka para tokoh-tokoh pendidikan itu dianggap saya masuk dalam jenjang untuk mendukung, membantu, dan melaksanakan pendidikan khususnya di Aceh Utara dan umumnya di Aceh,” ujarnya.

“Saya paham bahwa tidak boleh untuk mencalonkan diri menjadi Ketua MPD atau apapun, itu bertentangan karena ini adalah salah satu dari lembaga yang diatur dalam qanun dan UUPA. Tidak bisa karena saya anggota dewan, mana mungkin bisa untuk calon tersebut. Oleh karena itu, perlu dipahami bersama hak suara saya bukan dari DPRK, tapi dari (satuan) pendidikan-pendidikan yang ada di bawah yayasan yang saya miliki,” tambah Ismed.

Intinya, kata Ismed, terkait pengumuman kelengkapan berkas pendaftaran bakal calon pengurus MPD Aceh Utara periode 2023-2027, ia tidak akan masuk untuk menjadi pengurus. “Namun, saya mendaftar supaya dapat diberikan suara untuk hak pilih, bukan saya untuk dipilih. Jika nanti ada dipanggil untuk mengikuti tes, maka saya tidak menghadiri. Ikut mendaftar itu biar diketahui bahwa saya ada bidang pendidikan walaupun swasta, cuma itu saja,” pungkasnya.

Tak langgar etika

Sekda Aceh Utara, Dr. A. Murtala, M.Si., mengatakan awalnya ia mengira tidak ada peminat yang mendaftar calon pengurus MPD periode berikutnya. “Lalu saya lihat persyaratannya pun bisa saya penuhi, maka saya coba untuk mendaftar,” ucap Dr. Murtala menjawab portalsatu.com via pesan WhatsApp, Selasa (1/11), malam.

“Jika nanti terpilih, saya pasti akan menjalan program MPD yang telah ada, dan sejalan dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Utara dalam bidang pendidikan, atau mengusulkan program kegiatan baru yang relevan dengan upaya memajukan pendidikan di Aceh Utara sesuai dengan pengalaman dan keilmuan yang saya miliki,” tutur Murtala.

Ditanya tanggapannya soal pernyataan anggota DPRK Aceh Utara yang menyoroti perekrutan calon pengurus MPD lantaran Sekda ikut mendaftar, Murtala mengatakan, “Saya sangat menghargai pernyataan beliau. Menurut saya tidak ada pelanggaran etika, sepanjang semua persyaratan calon terpenuhi. Persoalan di daerah lain (pengurus MPD) dilantik oleh Sekda, menurut saya juga tidak ada yang keliru”.

Jadwal tes baca Alquran digeser

Kepala Sekretariat MPD Aceh Utara, Khadijah, mengatakan tidak ada kepala dinas (kadis) dalam daftar 37 orang pendaftar yang berkas pendaftarannya telah dinyatakan lengkap. Panitia, kata dia, telah menggeser jadwal tes baca Alquran untuk 37 orang tersebut. “Karena sedang sibuk, (tapi) belum ditentukan jadwal baru untuk tes baca Alquran,” ujar Khadijah dikonfirmasi portalsatu.com melalui telepon, Rabu (2/11).

Khadijah menyebut setelah tes baca Alquran, 37 orang yang lengkap berkas itu akan diseleksi hingga tinggal 24 nama. “Nanti ada Musda (MMP), dalam musyawarah itu ditentukan siapa ketua, wakil ketua, dan seterusnya,” ucap dia.

Siapa yang seleksi dari 37 orang jadi 24 nama? “Ada tim penguji tes baca Alquran. Yang lulus tes baca Alquran itulah dia yang lewat. Jumlah pengurus MPD 24 orang terdiri dari ketua, wakil ketua I, II, dan III, sisanya pengurus di komisi-komisi, dan dewan pakar,” tutur Khadijah.

Disinggung soal masa pendaftaran hanya dua hari, 27-28 Oktober 2022, tapi jumlah pendaftar lumayan banyak, mencapai 37 orang, Khadijah mengatakan, “Mana ada banyak, pengurus (MPD) periode yang akan berakhir masa jabatannya 24 orang, dan sebagian besar dari mereka mendaftar kembali (untuk calon pengurus periode berikutnya)”.

“Panitia tidak mungkin menolak kalau berkasnya lengkap. Kemudian ada tahapan selanjutnya yaitu tes baca Alquran, yang lulus akan ikut MMP untuk mendudukkan siapa jadi ketua, wakil ketua, komisi-komisi, dan dewan pakar,” ucap Khadijah.

Dilihat portalsatu.com, dalam Qanun Aceh Utara Nomor 5 tahun 2009 tentang MPD, pasal 19 ayat (l) Pengurus MPD berjumlah sebanyak-banyaknya 19 orang dengan menyertakan keterwakilan perempuan; (2) Masa kepengurusan MPD selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa periode berikutnya; (3) Kepengurusan MPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20: Alat kelengkapan MPD terdiri atas pimpinan (ketua dan tiga wakil ketua); dan komisi-komisi. Pasal 25 ayat (1): Dewan pakar dibentuk oleh MPD berdasarkan musyawarah paripuma; (2) Anggota dewan pakar sebanyak-banyaknya berjumlah lima orang; (3) Anggota dewan pakar dipilih berdasarkan kepakaran dan memiliki komitmen di dalam bidang pendidikan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.[](nsy)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya