BerandaBerita AcehPemilu 2024: Politik Uang dalam Pusaran Emak-Emak

Pemilu 2024: Politik Uang dalam Pusaran Emak-Emak

Populer

Berbagai cara dilakukan sebagian Calon Legislatif (Caleg) untuk mendulang suara agar mendapat kursi di parlemen pada Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024. Fulus masih menjadi prioritas untuk melenggang mulus menggapai tujuan. Emak-emak bahkan menjadi sasaran ‘empuk’ dalam ‘memainkan’ pusaran politik uang.

MALAM itu, Selasa, 06 Februari 2024, Dian, seorang ibu berusia 54 tahun, memberitahu menantunya untuk segera datang ke rumahnya setelah mendapat pemberitahuan dari WhatsApp Group Gampong (Desa) akan ada pembagian bantuan dari salah satu Caleg petahana DPR RI.

Setelah sang menantu datang, mereka menuju salah satu rumah di Kawasan Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh yang jaraknya tidak jauh dari rumah Dian. Setiba di sana, suasana sudah ramai, sepeda motor parkir berjejeran. Sejumlah orang lalu lalang mengecek anggota keluarga masing-masing untuk memastikan sudah tiba atau belum di lokasi.

Sekitar 40-an orang berkumpul di sana dan didominasi ibu-ibu, mereka menunggu giliran namanya dipanggil sesuai daftar nama. Setiap warga yang hadir diberi sehelai amplop berwarna putih di dalamnya berisi uang pecahan Rp100 ribu dan kartu tanda pengenal Caleg petahana DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Aceh.

Dian mengambil gawai pintarnya dan menelepon anggota keluarga lainnya untuk segera datang ke lokasi pembagian bantuan itu. Pasalnya anggota keluarga Dian yang bisa ikut memberikan hak suara pada pemilu kali ini lima orang.

Tak lama berselang, istri seorang kepala desa hadir di lokasi pembagian bantuan. Lalu, dia (istri kepala desa) dipanggil oleh salah seorang ibu lainnya yang berada di kerumunan, menanyakan apakah namanya sudah terdaftar atau belum dalam pembagian bantuan Caleg itu.

Istri kepala desa kemudian memeriksa lembar kertas yang sudah berisi daftar nama-nama warga di desa yang berada di Kecamatan Banda Raya. Sontak warga mulai berebutan untuk mencari nama mereka berikut dengan nama anggota keluarga lainnya.

“Jika namanya tidak ada di dalam daftar itu, maka warga yang hadir boleh menunjukkan KTP kepada tiga petugas pembagian bantuan,” kata istri kepala desa kepada warga.

Beberapa saat kemudian, seorang pria mulai memanggil nama warga yang akan mendapat amplop yang ada dalam genggamannya. Sontak ibu-ibu di sana mempercepat pengecekan nama mereka. Hasil penulusuran penulis di lokasi, ternyata dalam lembar yang dipanggil terdapat nama-nama warga yang biasanya mendapat subsidi gas elpiji tiga kilogram. Nama mereka masuk dalam sebuah daftar calon pemilih, seperti yang tertera dalam lembar kertas yang dipegang ibu-ibu itu.

“Awalnya saya mendapatkan informasi dari grup gampong, kami disuruh bawa KTP karena akan ada bantuan dari Caleg, kebetulan Caleg itu memang Caleg pilihan saya, makanya saya mau pergi malam itu,” ungkap Dian.

Giliran Dian dipanggil beserta nama suaminya, namun malam itu suaminya tidak bisa berhadir dan diwakili olehnya. Petugas membolehkannya membawa pulang dua amplop. Dian langsung merobek amplop yang diterima untuk mengetahui isinya. Begitu juga dengan ibu yang berada di samping Dian, yang akrab disapa Bunda, keduanya terlibat pembicaraan singkat.

Padup tanyoe meuteumeng, Bunda, cikalon (Berapa kita dapat, Bunda, coba liat),” tanya Dian.

Hom, sang lee soal jih amplop teubai (Tidak tahu, mungkin banyak soalnya amplop tebal),” jawab Bunda.

Ternyata setelah dicek mereka mendapatkan uang tunai senilai seratus ribu rupiah, lengkap dengan foto Caleg yang dicetak dalam bentuk kartu nama.

Mereka tidak langsung pulang, masih menunggu di sana sambil berbincang soal siapa Caleg yang akan mereka pilih nantinya. Mengingat sudah ada beberapa Caleg yang memberikan bantuan dalam bentuk uang maupun sembako, sehingga mereka bingung memilih Caleg yang nantinya akan menjadi wakil rakyat di tingkat DPRK, DPRA hingga DPR RI.

“Bukan karena diiming-iming uang saja, rugi kalau saya ga nyoblos, kan lima tahun sekali, itu pilihan kita,” tambah Dian.

Selain uang tunai, Dian juga menerima satu kain sarung yang dibagikan di kantor desa. Saat itu dirinya dihubungi salah seorang aparatur gampong untuk datang ke sana karena akan menerima bantuan dari Dinas Sosial. Setahu Dian tak banyak yang dihubungi, kebanyakan adalah ibu-ibu yang dipanggil berasal dari keluarga kurang mampu.

Saat dirinya membuka kotak bantuan berisi kain sarung itu ternyata diselipi foto kartu nama Caleg Anggota DPR RI petahana tersebut. Saat ditanya, Dian tidak tahu apakah itu murni bantuan dari Dinas Sosial Banda Aceh ataupun dari Caleg.

[Kain sarung pemberian Caleg kepada calon pemilih emak-emak. Foto: Nova Misdayanti]

Sebelumnya Dian juga sudah menerima bantuan dari Caleg lainnya seperti paket sembako berisi minyak goreng, sirup, dan gula pasir. Sembako itu dibawa oleh anaknya ke rumah. Anak Dian juga mendapat banyak bantuan dari Caleg. Biasanya jika sembako yang diterima dia bawa pulang ke rumah, tetapi kalau yang diterima berbentuk uang tunai, maka ia pergunakan sendiri.

“Waktu masa kampanye, saya pernah dapat 200 ribu dari Caleg DPRK, anak saya juga dapat, tapi beda Caleg yang ngasih. Kalau dalam bentuk uang yang saya terima itu cuma dari dua Caleg yaitu Caleg DPRK dan Caleg DPR RI, tapi uang yang dibagikan itu bukan dari tangan Caleg langsung, melainkan dari timsesnya,” tuturnya.

Dirinya kerap memberitahu anak maupun suaminya, soal harus konsisten untuk memilih satu Caleg yang sudah memberikan bantuan saja. Terkadang Dian melarang anaknya untuk menerima bantuan dari Caleg lain. Namun hal itu tak digubris oleh sang anak, apalagi usia anak Dian masih dalam kategori pemilih pemula, baru pertama kali menjadi pemilih, sehingga dirinya merasa tergiur dengan tawaran-tawaran politik uang yang dia terima.

“Saya juga pernah bilang sama anak, kalau sudah ambil uang orang berarti harus memilih, karena sudah terikat janji, bagi saya uang diberikan itu seolah itu uang jalan atau uang transportasi untuk kita datang ke TPS,” jelas Dian.

Dian mengaku keluarganya belum pernah mendapatkan pendidikan pemilih dari penyelenggara pemilu soal aturan maupun bentuk-bentuk kecurangan pemilu yang harus dihindari warga. Karena menurutnya perlakuan pemberian uang saat pemilu itu sudah rutin dia alami sejak periode sebelumnya hingga sekarang. Menurut Dian, bukan dirinya saja yang menerima, hampir semua warga desa tempat tinggalnya juga menerima bantuan dari praktik politik uang yang serupa.

Seperti kata Dian, saat hari pencoblosan dia mengaku konsisten milih Caleg yang sudah memberikan bantuan kepadanya.

Dari penelusuran penulis di laman web info pemilu, C-Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, dua Caleg yang memberikan uang kepada Dian dan warga Kecamatan Banda Raya lainnya ternyata memperoleh banyak suara dan lolos ke Senayan serta tingkat DPRK Banda Aceh.

Setali tiga uang dengan Dian, YRH (narasumber yang tidak mau disebutkan namanya) juga berada dalam pusaran politik uang selama pemilu. YRH tinggal di desa yang berbeda kecamatan dengan Dian, dirinya tinggal di kawasan Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh.

Ada beberapa bantuan dari praktik politik uang yang kerap diterimanya, mulai dari pembagian sembako, kain sarung, mukena, uang tunai, hingga diberi bantuan gas elpiji tiga kilogram secara gratis oleh salah seorang Caleg yang ada di daerah pemilihan tempat tinggal YRH.

“Saya tidak meminta bantuan itu langsung dari Caleg, tetapi memang ditawarkan sendiri oleh tim sukses dari pemenangan Caleg yang bersangkutan. Setahu saya untuk tingkat DPRK ada tiga caleg yang bagi-bagi bantuan di gampong ini, kalau DPRA cuma satu, selebihnya ada dari DPR RI,” kata YRH.

YRH merupakan pelanggan rutin gas elpiji di pangkalan gas milik Caleg yang maju tingkat DPRK Banda Aceh dari salah satu partai nasional. Sebulan sebelum memasuki masa kampanye, YRH bersama pelanggan lainnya ditawari akan mendapat gas elpiji gratis jika mau memilih Caleg tersebut.

“Saat itu saya ditawari oleh Caleg, untuk memilih dirinya dan diberikan gas gratis selama dua bulan sebelum pemilihan,” sebut YRH.

YRH menerima tawaran tersebut, dengan dalih elpiji sulit didapat dan harganya tergolong mahal jika dijual eceran.

“Lumayan dapat elpiji gratis selama dua bulan. saya mendapat empat kali pengambilan gas gratis atau delapan tabung gas,” jelas YRH.

Tak hanya itu, YRH juga dijanjikan akan mendapatkan gas elpiji gratis selama dua tahun jika Caleg itu terpilih menjadi anggota dewan tingkat Kota Banda Aceh.

YRH juga mengaku mendapatkan bantuan uang maupun barang dari Caleg lain. Dirinya pernah mendapatkan uang seratus ribu rupiah dari Caleg DPR RI yang sama seperti bantuan yang diterima Dian. Pola pembagiannya serupa, mereka dikumpulkan di satu tempat bersama ibu-ibu lainnya, diberi pengarahan, lalu diberikan amplop yang berisi uang tunai dan kartu nama Caleg.

Meskipun dirinya menyadari soal keterlibatan dalam praktik politik uang itu, namun YRH beranggapan tradisi bagi-bagi uang maupun sembako di masa kampanye sudah menjadi rahasia umum, artinya bukan dari kalangan ibu-ibu kelas menengah ke bawah saja yang menerima, tetapi banyak masyarakat umum lainnya juga menerima bantuan itu karena memang sudah dibagi secara terang-terangan di lingkungan masyarakat.

[Ilustrasi – Pemungutan suara Pemilu 14 Februari 2024 pada salah satu TPS di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Foto: Dokumen portalsatu]

DN yang juga satu desa dengan YRH juga mengaku menerima sejumlah uang dari Caleg. Bahkan keluarganya memang selalu menjadi incaran para Caleg untuk diberikan bantuan sembako dan uang. Apalagi di keluarganya lebih dari lima orang yang bisa memberikan hak pilih pada pemilu kali ini.

“Saya diberikan sembako senilai ratusan ribu rupiah, berupa beras, telur, minyak goreng, dan bentuk sembako lainnya. Sembako itu lebih bermanfaat bagi saya karena bisa dipergunakan untuk semua anggota keluarga,” kata DN.

DN juga salah satu penerima bantuan Caleg dalam bentuk pemberian gas elpiji gratis, seperti YRH. Dirinya termasuk salah satu kelompok keluarga dari kelas menengah ke bawah, sehingga ketika ditawari mendapat gas elpiji gratis, DN langsung menerimanya. Apalagi gas itu sangat diperlukan DN untuk kebutuhan usahanya.

Selama dua bulan itu DN mendapat sepuluh kali pengambilan gas elpiji gratis, atau jika dirupiahkan dia mendapat bantuan Rp180.000 dari Caleg tersebut.

“Saya sebenarnya berprinsip kalau sudah menerima dari satu Caleg biasanya tidak mengambil lagi bantuan dari Caleg lain, tetapi ada juga timses Caleg yang sengaja datang ke rumah untuk membawa sembako, padahal mereka tahu kalau kami sudah ada pilihan, namun tetap diberikan,” ungkap DN.

Membagikan gas elpiji gratis kepada kaum ibu-ibu dinilai merupakan strategi jitu dalam kampanye pemilu, karena ini hal yang baru dan pertama sekali dirasakan masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala. Gas elpiji merupakan kebutuhan rumah tangga, sehingga meskipun ada tawaran bantuan lainnya dari Caleg, ibu-ibu itu lebih menyukai pembagian gas elpiji gratis.

“Padahal saudara saya ada yang naik Caleg, namun saya tetap konsisten membantu Caleg yang sudah memberi saya bantuan gas, karena kalau Caleg yang lain mereka mendatangi warga hanya saat masa kampanye pemilu saja. Sedangkan pembagian gas ini sangat berguna bagi saya yang sehari-hari banyak menggunakan gas untuk kebutuhan rumah tangga, makanya saya juga mengajak anggota keluarga lainnya untuk memilih Caleg yang sudah membagikan gas tersebut,” tambah DN.

Menurut keterangan YRH dan DN, Caleg itu membagikan sedikitnya 600 kartu untuk pengambilan gas gratis tersebut. Ada yang dari Desa Lamgugob, Tibang, Jeulingke, Peurada, dan Gampong Pineung. Pembagian itu dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Kalangan emak-emak menjadi salah satu sasaran empuk bagi peserta pemilu untuk menjalankan praktik politik uang terutama di masa kampanye. Sehingga pada masa itu tak jarang terlihat banyaknya aktivitas ibu-ibu secara musiman menghadiri berbagai undangan pertemuan dengan para timses Caleg.

Kehadiran warga pada pertemuan kampanye Caleg tidak hanya mendengarkan visi dan misi atau janji Caleg saja, melainkan mengharapkan imbalan baik dalam bentuk uang maupun barang karena telah meluangkan waktu untuk hadir di acara tersebut.

Seperti Zulkaidah, warga Darussalam yang menghadiri acara deklarasi kampanye milenial untuk mendukung pasangan calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, karena mereka diiming-iming akan mendapatkan undian berhadiah melalui kupon yang dibagikan saat jalan santai. Besaran hadiah yang ditawari pada saat kampanye itu mulai dari seratus ribu hingga jutaan rupiah, bahkan hadiah utama yang dipamerkan di sana satu sepeda motor.

“Kami dapat informasi dari warga desa katanya ada kampanye Prabowo yang akan bagi-bagi hadiah, makanya datang kemari, harapannya bisa dapat banyak hadiah,” tutur Zulkaidah.

Namun sayangnya, kampanye terbuka yang digelar pendukung Prabowo-Gibran yang membagikan undian berhadiah itu tidak menjadi perhatian besar Badan Pengawas Pemilu Banda Aceh, yang saat itu juga hadir untuk mengawasi jalannya kampanye yang dilakukan di Pelataran Parkir Stadion Haji Dimuthala Banda Aceh, Sabtu (03/02/2024).

Komisioner Bawaslu Banda Aceh, Zahrul, menyebut kampanye itu tidak menyalahi aturan, karena pembagian doorprize atau undian berhadiah masuk ke dalam konteks materi lain yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tepatnya di poin penjelasan pasal 284.

Zahrul mengatakan terkait undian berhadiah itu tidak dijelaskan soal batas harga. Sehingga menurut Bawaslu (Panwaslih) peraturan itu masih ambigu, ketika ada yang melaporkan kalau perihal ini masuk dalam dugaan pelanggaran pemilu.

“Kalau doorprize itu sepertinya ada diatur dalam aturan pelaksanaan kampanye, mereka boleh memberikan tetapi masih di batas kewajaran yang harus menyesuaikan dengan angka kewajaran di masing-masing daerah. Hadiah yang diberikan itu tidak melebihi angka batasan di daerah masing-masing. Nilai seratus ribu rupiah itu khusus untuk bahan peraga kampanye yang tertuang dalam aturan PKPU Nomor 15, seperti baju, topi, yang diberikan kepada pendukung peserta pemilu, tapi kalau doorprize itu bentuknya lain, karena doorprize itu tidak diberikan ke semuanya,” tegas Zahrul.

Hingga saat ini belum ada laporan ke Panwaslih Banda Aceh terkait kampanye yang membagikan hadiah. Walaupun tim Panwaslih berada di lokasi kampanye saat pembagian hadiah.

Praktik politik uang itu tidak hanya berakhir pada masa kampanye, melainkan semakin marak dilakukan ketika masa minggu tenang mendekati hari pencoblosan.

Seperti cerita Magod, anak muda di Kota Banda Aceh yang membuat praktik politik uang menjadi meme di media sosial.

Magod menilai praktik politik uang itu adalah obrolan belaka, tetapi dia tidak menyangka di dunia nyata ada perlakuan itu. Seperti dia alami beberapa waktu lalu, adiknya sendiri mengakui memberikan KTP anggota keluarga Magod termasuk KTP Magod sendiri sebagai bentuk dukungan kepada Caleg.

“Adik saya menerima uang dari tim Caleg sebesar 600 ribu rupiah, uang tersebut dibagikan untuk keluarga yang telah menyerahkan KTP,” kata Magod.

[Salah satu toko di Banda Aceh memajang tulisan ‘menerima serangan fajar’ di depan pintu. Foto: Istimewa]

Hingga malam menjelang hari pencoblosan dia masih menempel selembar kertas di depan toko bajunya yang berisi pesan “menerima serangan fajar”. Awalnya tulisan itu dibuat untuk kebutuhan membuat konten di media sosial.

“Memang sengaja dibuat untuk menyentil timses Caleg yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam pemilu,” katanya.

Menurut Magod, praktik politik uang itu semakin terlihat terang-terangan, baik di media sosial maupun di kehidupan nyata, sehingga dia menilai perlakuan itu bisa saja merusak mental pemilih.

Bahkan sejumlah Caleg telah menentukan koordinator atau ketua tim pemenangan yang menjalankan siasat politik uang. Koordinator itu berperan penting mengatur mekanisme distribusi politik uang. Seperti Bang Gam (bukan nama asli) yang ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan dari salah seorang Caleg DPRK Dapil Banda Raya-Jaya Baru.

Selama menjadi ketua tim pemenangan, Bang Gam mengaku mengelola uang sebanyak Rp300 juta untuk didistribusikan kepada calon pemilih Caleg yang sedang dia bantu itu. Uang modal praktik politik uang itu dia dapatkan dari Calegnya langsung yang diberikan secara bertahap.

Uang itu digunakan untuk mengadakan pertemuan dengan kelompok pemilih mulai dari tingkatan ibu-ibu gampong, bapak-bapak yang duduk di warung kopi, maupun pemilih pemula atau anak muda yang mereka data dari Kecamatan Banda Raya dan Jaya Baru.

“Karena saya dikenal memiliki banyak pertemanan, saya diajak oleh salah seorang Caleg yang kebetulan saya kenal untuk membantu dia. Saya tahu risikonya besar sehingga si Caleg itu mengaku akan menjamin keselamatan saya, sehingga saya berani untuk membantu dia, karena kerja-kerja timses ini tidak sembarangan,” sebut Bang Gam.

Bang Gam membentuk timses di masing-masing desa, merekalah yang mendata nama calon pemilih yang berjanji akan mencoblos Calegnya. Bang Gam juga rutin mengadakan pertemuan untuk memperkenalkan visi misi dari Caleg yang diusung.

“Pertemuan itu kita atur saat masa kampanye, niatnya untuk meyakinkan mereka agar memilih Caleg dari kita, tetapi kami tidak memaksa, hanya meminta bantuan warga,” ucap Bang Gam.

Memasuki masa tenang kampanye, Bang Gam bersama timnya mulai bergerilya untuk membagikan amplop berisi uang tunai Rp200.000 yang sudah disiapkan kepada calon pemilih yang sudah mereka data sebelumnya.

Menurut Bang Gam, calon pemilih yang mau terlibat dalam praktik politik uang itu kebanyakan berasal dari kalangan kelas menengah ke bawah, atau keluarga yang saban hari kesulitan ekonomi, sehingga ketika ditawari uang maupun sembako mereka menerimanya.

“Banyak yang mengaku pada saya, uang yang diterima dari Caleg tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari,” pungkas Bang Gam.

Praktik politik uang di kalangan masyarakat memiliki batas tarif. Besaran nominal yang dibagikan kepada masyarakat, tingkatan Caleg DPRK berkisar Rp200.000 hingga Rp.300.000, sedangkan untuk tingkatan DPRA Rp300.000 hingga Rp500.000.

Bang Gam melakukan serangan fajar atau praktik politik uang sehari menjelang hari pencoblosan. Mereka membagikan uang di malam hari kepada sasaran pemilih yang telah ditentukan.

Ironinya, Panwaslih Banda Aceh tidak menemukan maupun mendapatkan laporan warga terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu politik uang mulai dari masa kampanye hingga masa tenang.

“Selama memasuki masa tenang, belum ada laporan dari masyarakat. Prinsipnya memang kita selalu melakukan pengawasan dan melakukan pencegahan,” jelas Zahrul.

Panwaslih Banda Aceh memiliki tim pengawasan mulai tingkat TPS, Desa, Kecamatan, hingga tingkat Kota. Seperti Banda Aceh memiliki 618 TPS, artinya ada 618 orang yang ditugaskan untuk mengawasi jalannya proses pemungutan dan penghitungan surat suara.

Begitu juga dengan tingkat desa, ada 90 orang pengawas desa, untuk tingkat kecamatan ada tiga orang yang disiapkan. Artinya jika ada sembilan kecamatan di Banda Aceh total pengawas yang ada sejumlah 27 orang.

“Memang isu politik uang ini sudah menjadi isu hangat di tengah masyarakat. Namun Panwaslih dalam menegakkan keadilan pemilu ini juga tidak bisa sendiri, yang paling efektif dari pengawasan yaitu dengan adanya partisipatif masyarakat,” kata Zahrul.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada bagian kelima terkait sanksi atas pelanggaran-pelanggaran kampanye menegaskan jika terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung maka akan dijatuhi sanksi administratif dan sanksi pidana.

“Jika ada peserta pemilu terbukti terlibat dalam praktik politik uang maka bisa disanksi administratif dan pidana,” tegasnya.

***

[Dara Fatia. Foto: Nova Misdayanti]

Pengamat Sosiologi Budaya, Dara Fatia, M.Sos., menilai aturan itu tidak efektif dan tegas karena sebenarnya yang mengawasi soal pelanggaran pidana pemilu itu bukan hanya dari tiga lembaga saja tetapi harus munculnya kesadaran kolektif dari masyarakat itu sendiri.

Dalam kasus seperti itu, Dara menegaskan jika ingin menjalankan pola pemilu yang demokratis harus dibenahi dulu dari sistem penyelenggara pemilu. Jika sistemnya sudah berjalan dengan baik, maka pemilu juga akan berlangsung dengan baik dan jujur.

“Politik uang ini merupakan wujud dari para elite politik yang melakukan cara yang tidak fair dalam memperoleh kekuasaan. Karena tentu saja calon-calon yang memiliki modal yang banyak akan memiliki kesempatan yang besar untuk terpilih menjadi pemimpin atau wakil rakyat. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa dengan melakukan politik uang maka akan meningkatkan popularitas dari seseorang kandidat. Betapa tidak, karena image yang terbangun di masyarakat bahwa mereka sangat mewajarkan seseorang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat karena kaya atau memiliki uang yang sangat banyak dibandingkan dengan orang yang mempunyai modal politik yang minim,” jelas Dara.

Tradisi praktik politik uang sudah terjadi sejak masa pemilu di dua periode sebelumnya yaitu periode 2014, 2019 hingga sekarang, sehingga tradisi ini harus diputuskan jika memang mau menjalankan demokrasi yang indah tanpa kecurangan.

“Praktik politik uang yang terjadi karena perilaku elite kekuasaan dan elite partai politik yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu pemerintah juga mengambil posisi pasif dalam penindakan maraknya politik uang pada pemilu kali ini,” kata Dara.

“Dalam hal ini masyarakat menjadi korban dari politik uang para elite kekuasaan, sehingga masyarakat dimanfaatkan dalam kondisi kesulitan ekonomi seperti saat ini,” tegas Dara.

Dara menyebut persepsi masyarakat negatif terhadap politik uang biasanya akan dikaitkan dengan suatu proses pemenangan dengan cara yang tidak baik, maka akan melahirkan pemimpin yang tidak baik pula. Pemimpin tersebut akan cenderung berperilaku koruptif ketika terpilih nanti.[]

(Nova Misdayanti, Jurnalis, Anggota AJI Banda Aceh)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya