BANDA ACEH – Salah seorang Pimpinan DPRA, Safaruddin, mengakui bahwa dari total pagu pengadaan buku “edukasi Covid-19” lebih Rp10 miliar pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh tahun anggaran 2022, termasuk dana pokok-pokok pikiran (pokir) dirinya Rp1 M. Safaruddin yang kini sebagai Plt. Ketua DPRA menegaskan khusus anggaran pengadaan buku itu dari pokirnya Rp1 M boleh dibatalkan untuk menghindari indikasi komitmen fee.
Baca juga: APBA 2022: Pengadaan Buku Covid-19 Dinas Perpustakaan Rp10 M Pokir Dewan
Berikut petikan wawancara portalsatu.com dengan Plt. Ketua DPRA, Safaruddin, melalui telepon seluler, Senin, 18 April 2022, sekitar pukul 22.00 WIB:
Pokir atau usulan siapa pengadaan buku Covid-19 lebih Rp10 M pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan alias Arpus Aceh tahun 2022 itu, apakah pokir beberapa anggota DPRA, atau?
Termasuk saya, (pokir) saya Rp1 miliar, karena ada usulan, gerombolan (anggaran secara gelondongan, red). (Dari total pagu lebih Rp10 M) saya Rp1 M, apakah gabung atau bagaimana, saya tidak tahu.
Sepengetahuan Anda, pokir siapa lagi yang Rp9 M lainnya?
Tidak tahu saya, karena waktu itu ada usulan rekan-rekan juga untuk memasukkan (pokir). Lon peugah sion mantong (saya sampaikan Rp1 M saja), karena untuk (Dinas) Arpus, saya kurang menarik.
Proses usulannya bagaimana?
Ditawarkan, karena menyangkut edukasi covid. Saya (jawab) boleh saja, tapi (pokir) saya jangan terlalu banyak (untuk pengadaan buku tersebut).
Ditawarkan oleh Dinas Arpus, atau?
Dinas Arpus dan anggota DPRA lain untuk gabung.
Bisa disebutkan siapa anggota DPRA lain?
Hana tatuoh, hai nye lon kuakui laju (tidak tahu, kalau saya mengakui saja).
Apa alasan/pertimbangan Anda mau menerima tawaran itu, sementara saat itu Pemerintah sangat gencar melakukan sosialisasi pencegahan Covid-19 kepada masyarakat, dan materi edukasi dalam bentuk tulisan mudah diakses oleh siapapun. Sehingga elemen sipil menilai pengadaan buku Covid-19 itu tidak relevan dengan kebutuhan rakyat Aceh hari ini. Tanggapan Anda?
Kalau dibilang tren (kasus) covid yang semakin menurun ada benarnya. Cuma waktu perencanaan awal kan kita tidak tahu trennya akan menurun seperti hari ini. Makanya waktu itu saya berasumsi, ya, sudah (menerima tawaran ikut memasukkan dana pokir untuk pengadaan buku itu), tapi tidak begitu banyak, sehingga pokir saya hanya Rp1 M.
Lihat pula: MaTA: Pokir Dewan Pengadaan Buku Covid-19 Rawan Komitmen Fee, Batalkan!
LSM MaTA menilai pengadaan buku Covid-19 itu rawan komitmen fee. Tanggapan Anda?
Kalau seandainya ada indikasi itu, bagian (pokir) saya boleh tidak dieksekusi saja. Kalau memang ada indikasi ke arah itu, disetopkan saja untuk tidak dieksekusi. Dan saya pribadi menjaga itu agar tidak terjadi komitmen fee dalam pengadaan buku Covid-19.
Elemen sipil seperti disampaikan MaTA bagian dari suara publik mendesak Pemerintah Aceh dan DPRA membatalkan pengadaan buku Covid-19 lebih Rp10 M dari pokir dewan meskipun paket itu sedang ditender. Komentar Anda?
Saya pribadi siap apa saja keputusan itu, kalau memang dianggap ada indikasi termasuk komitmen fee, dan lain-lain. Saya pribadi bertanggung jawablah, saya tidak ada komitmen fee, itu clear.
Dilihat portalsatu.com dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) tahun 2022 tidak ada rencana pengadaan buku “edukasi Covid-19”, tapi kemudian paket itu muncul dalam APBA dan Rencana Umum Pengadaan Dinas Arpus tahun 2022?
Itu saya lihat gerombolan (secara gelondongan) waktu pembahasan anggaran. Jadi ditawarkan, saya katakan boleh, tidak ada masalah, tapi (pokir) saya (nilainya) jangan membengkak. Makanya saya akui ada Rp1 M, dan saya pastikan bahwa hal-hal yang disebutkan itu (komitmen fee), insya Allah tidak ada dengan saya.
Baca juga: Pengadaan Ensiklopedia Antikorupsi Rp9,7 M, Ini Kata Sekdis Perpustakaan Aceh
[](nsy)