Selasa, Juni 25, 2024

Yayasan HAkA Minta APH...

BANDA ACEH - Berdasarkan pemantauan yang dilakukan Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh...

HUT Ke-50, Pemkab Agara-Bulog...

KUTACANE - Momentum HUT Ke-50, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tenggara bekerja sama dengan...

Pemilik Gading Gajah Super...

BLANGKEJEREN - Satreskrim Polres Kabupaten Gayo Lues berhasil mengungkap kasus kepemilikan dua gading...

YARA Minta Polisi Transparan...

ACEH UTARA - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mendesak kepolisian serius menangani kasus...
BerandaBerita PidieTaufik Basari Sesalkan...

Taufik Basari Sesalkan Penghancuran Situs Rumah Geudong, Pemerintah Seharusnya Belajar dari Kamboja

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari, menyesalkan penghancuran tempat kejadian perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, Rumah Geudong, di Kabupaten Pidie, Aceh. Taufik menilai tindakan tersebut merupakan contoh buruk ketidakpahaman pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjalankan kewajibannya terkait pengungkapan pelanggaran HAM dan pemenuhan hak-hak korban.

Pemerintah Kabupaten Pidie telah menghancurkan sisa bangunan Rumah Geudong dan meratakannya menggunakan alat berat sejak beberapa hari lalu. Pembersihkan lokasi itu bagian dari persiapan kedatangan Presiden Joko Widodo untuk acara kick-off Pelaksanaan Rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat pada 27 Juni 2023 mendatang.

Baca juga: Ini Alasan Pj Bupati Pidie Soal Penghancuran Sisa Bangunan Rumoh Geudong

Taufik menegaskan Rumoh Geduong Pidie berstatus sebagai tempat kejadian perkara, karena itu tidak boleh dihilangkan bahkan dihancurkan sebelum proses hukumnya berkekuatan hukum tetap.

Ketua Fraksi NasDem MPR RI ini juga menjelaskan kasus Rumoh Geudong pada masa Aceh dalam status Daerah Operasi Militer (DOM) tahun 1989–1998 itu telah dinyatakan Komisi Nasional (Komnas) HAM sebagai pelanggaran HAM berat dan berkas penyelidikannya sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti ke proses hukum. Temuan Komnas HAM, saat itu dalam pelaksanaan DOM Aceh, Pemerintah RI melalui Panglima ABRI memutuskan untuk melaksanakan Operasi Jaring Merah (Jamer) yang menjadikan Korem 011/Lilawangsa sebagai pusat komando lapangan. Di Rumoh Geduong tersebut terjadi berbagai peristiwa kekerasan, penyiksaan, kekerasan seksual, perampasan kemerdekaan, dan sebagainya.

“Saya termasuk yang mendukung langkah Presiden dalam mengupayakan alternatif pemenuhan hak korban melalui Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (TPPHAM). Tetapi jika caranya dengan menghilangkan tempat kejadian perkara (TKP) seperti ini maka langkahnya keliru,” kata Taufik dalam keterangan persnya, Sabtu, 24 Juni 2023.

Taufik mengingatkan dalam penyelesaian nonyudisial pemerintah telah berkomitmen proses ini tidak mengesampingkan proses yudisial melalui penegakan hukum. Oleh karena itu, bukti-bukti dan tempat kejadian perkara harus tetap dijaga untuk keperluan proses hukum.

“Alih-alih menghancurkan sisa bangunan dan merencanakan alih fungsi, pemerintah seharusnya mendukung upaya memorialisasi situs Rumah Geudong yang telah diinisiasi oleh para penyintas dan kelompok masyarakat sipil sejak tahun 2017 lalu sebagai bagian dari pengingat dan pembelajaran untuk menjaga prinsip non recurrence, prinsip ketidakberulangan,” tegasnya.

Menurut Taufik, tindakan Pemerintah Kabupaten Pidie tersebut tidak saja telah mengubur memori kolektif rakyat Aceh terhadap peristiwa yang terjadi di tempat itu, tetapi juga mengabaikan upaya pengungkapan kebenaran yang telah dilakukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dan menghilangkan bukti pelanggaran HAM berat.

Taufik menyebut Pemerintah Indonesia seharusnya belajar dari negara Kamboja merawat dan mempertahankan situs-situs terjadinya pelanggaran HAM berat di negaranya.

“Pemerintah harus belajar dari negara Kamboja dalam menjadikan situs-situs tempat terjadinya pembantaian dan penyiksaan yang dikenal sebagai tempat pembantaian (killing field) tahun 1975-1979 oleh Khmer Merah sebagai museum dan memorabilia pengingat kejadian kelam tersebut,” kata Taufik.

Diketahui tahun 1975-1979, Khmer Merah melakukan kejahatan yang merenggut nyaris sepertiga penduduk Kamboja. Peristiwa tersebut menjadi salah satu kasus pembantaian massal terbesar setelah Holocoust di Jerman. 25 tahun berselang, PBB akhirnya mendukung didirikannya Pengadilan Khmer Merah yang disebut kamar luar biasa dalam Pengadilan Kamboja.

Kendati sejak beroperasi tahun 2006 pengadilan baru memvonis tiga orang bersalah atas kasus Killing Fields, namun hingga saat ini pemerintah Kamboja tetap mempertahankan situs tersebut sebagai bukti sejarah yang tidak boleh terulang kembali di masa depan. Selain itu, pemerintah juga menetapkan 20 Mei sebagai hari untuk mengingat genosida yang terjadi di Kamboja.

“Saya berharap kekeliruan menghancurkan tempat kejadian perkara ini tidak terulang dalam kasus-kasus lainnya yang masuk daftar penyelesaian penggaran HAM berat di masa lalu. Bangsa ini harus menjadi bangsa yang besar yang mau mengakui kesalahannya di masa lalu, mengungkapkan kebenaran yang terjadi sepahit apapun itu, mengingatnya sebagai pelajaran berharga agar tidak terulang lagi di masa mendatang,” kata Taufik.

Lihat pula: Darud Donya: Bangun Kembali Replika Rumoh Geudong Sebagai Situs Sejarah Genosida Aceh

Taufik menegaskan pemulihan terhadap korban tidak boleh sekadar dipandang dari sudut pemulihan materil semata, tapi harus diikuti pengungkapan fakta sebagai pemenuhan hak untuk mengetahui kebenaran.[](red)

Baca juga: