Kamis, Juli 25, 2024

Yayasan Geutanyoe Rayakan Hari...

LHOKSEUMAWE - Yayasan Geutanyoe merayakan Hari Anak Nasional tahun 2024 bersama 227 anak...

Hendry Ch Bangun Tanggapi...

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun menegaskan,...

Puluhan Personel Polres Aceh...

LHOKSUKON - Polres Aceh Utara melakukan tes narkoba melalui metode tes urine menggunakan...

Ini Kata Abu Razak...

BANDA ACEH – Venue atau tempat pelaksanaan pertandingan 33 cabang olahraga wilayah Aceh...
BerandaNewsTernyata Ini Penyebab...

Ternyata Ini Penyebab Rendahnya Daya Serap Anggaran Hingga tak Menyasar Kesejahteraan Rakyat Aceh

BANDA ACEH – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja para kepala daerah lantaran belanja pemerintah daerah tahun 2021 tidak bisa terakselerasi secara maksimal. “Padahal, yang namanya perputaran uang di sebuah daerah itu sangat menentukan pertumbuhan ekonomi. Jadi, transfer pusat ke daerah itu tidak dibelanjakan, tapi ditaruh di bank,” kata Jokowi di Jakarta, Kamis, 29 April 2021.

Bagaimana dengan Aceh?

Dilihat portalsatu.com, Kamis, 29 April 2021, pada laman resmi Percepatan dan Pengendalian Kegiatan APBA (P2K-APBA), dari total pagu APBA Tahun Anggaran 2021 senilai Rp16,763 triliun lebih, Pemerintah Aceh menargetkan realisasi keuangan dan fisik sampai 30 April masing-masing 15 persen. Namun, sampai 28 April 2021, realisasi keuangan baru 7,9 persen, dan fisik 9,5 persen.

Data dalam tabel Realisasi Keuangan APBA 2021 per Satuan Kerja Pemerintah Aceh sampai 28 April bahkan ada sejumlah SKPA realisasi keuangannya tercatat masih 1,1 persen, 1,2 persen, 2,7 persen, 2,9 persen, 3,7 persen, 3,9 persen, 4,5 persen, dan 4,6 persen.

Baca juga: APBA 2021: Belanja Operasi Rp9,9 Triliun, Belanja Modal Rp3,3 T

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya, dikonfirmasi portalsatu.com terkait hasil evaluasi dan temuan-temuan pihaknya saat melakukan audit, review, evaluasi program dan kegiatan di lingkungan pemerintahan di Aceh, mengungkapkan beberapa penyebab rendahnya daya serap anggaran.

“Rendahnya daya serap anggaran dan tidak menyasar kepada (pengentasan) kemiskinan dan kesejahteraan rakyat Aceh penyebabnya adalah: pertama, perencanaan dan penganggaran yang tidak berdasarkan kepada kebutuhan riil di lapangan sehingga eksekusinya jadi tidak bisa cepat dan optimal serta berpotensi duplikasi,” ungkap Indra melalui WhatsApp, Kamis, 29 April 2021, malam.

Kedua, lanjut Indra, dalam eksekusinya memiliki konflik kepentingan, politis, fraud sehingga tidak 3E (efisien, efektif dan ekonomis) dalam menyasar masyarakat miskin dan kesejahteraan rakyat. “Ketiga, pengelolaan program, kegiatan dan anggaran oleh petugas yang tidak berpola pikir responsif, profesional dan berorientasi pelayanan publik,” Indra membeberkan.

Sehingga, kata Indra, jika perencanaan penganggaran tidak berdasarkan kebutuhan riil yang dibangun dengan cara profesional, eksekusinya masih terbelenggu dari unsur conflict of interest, politis, fraud dan tidak 3E, serta dikelola oleh petugas yang tidak berpola pikir pelayanan, responsif dan profesional.

“Pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat Aceh akan jauh dari harapan sekalipun dengan ketersediaan anggaran yang besar,” ungkap Indra.

Lihat pula: APBA Besar tapi Kemiskinan Aceh Tinggi

Menurut Indra, jalan keluarnya agar penyebabnya bisa diatasi tidak ada cara lain yang mesti dilakukan, adalah perbaikan sistem dan manusianya.

“Sistem mulai dari SOP, tatakelola, pengendalian dan manajemen berbasis risiko harus diimplementasikan dengan ketat dan terukur. Manusia sebagai driver sistem tersebut harus profesional, kompeten dan berintegritas,” tegas Kepala BPKP Aceh itu.

Sebelumnya, dilansir cnbcindonesia.com, Presiden Jokowi kembali mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja para kepala daerah terutama dalam penggunaan anggaran untuk bantuan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Kekecewaan tersebut dilontarkan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia dalam pertemuan virtual yang digelar secara tertutup di Istana Negara, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

“Kemarin angka yang saya lihat yang tinggi itu baru belanja pegawai. Tapi itu juga baru di angka 63%,” kata Jokowi, Kamis (29/4).

Jokowi mengatakan akselerasi belanja modal per Maret 2021 baru mencapai 5,3%. Kepala negara mengaku tak habis pikir lantaran belanja pemerintah daerah tidak bisa terakselerasi secara maksimal.

“Padahal yang namanya perputaran uang di sebuah daerah itu sangat menentukan pertumbuhan ekonomi. Jadi transfer pusat ke daerah itu tidak dibelanjakan, tapi ditaruh di bank,” katanya.

Data diperoleh Jokowi, pada akhir Maret terdapat dana pemerintah daerah yang ‘nganggur’ mencapai Rp182 triliun. Angka tersebut, kata Jokowi, terus menerus mengalami kenaikan.

“Tidak semakin turun, semakin naik. Naik 11,2%. Artinya tidak segera dibelanjakan. Gimana pertumbuhan ekonomi daerah mau naik kalau uangnya disimpan di bank? Hati-hati,” tegasnya.

Jokowi mengajak seluruh provinsi, kabupaten maupun kota untuk segera membelanjakan anggarannya untuk membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

“Saya sudah sampaikan bolak balik ke Mendagri untuk ingatkan semua daerah agar segera belanjakan APBD baik belanja aparatur, atau belanja modal. Tapi yang terpenting itu belanja modal,” katanya.

“Ini disegerakan sehingga terjadi peredaran uang di daerah. Hati-hati Rp182 triliun. Ini uang yang sangat guede sekali. Ini kalau segera dibelanjakan, uang akan berputar di masyarakat akan pengaruhi pertumbuhan ekonomi yang tidak kecil,” jelasnya.

Pada 2020 dan berlanjut 2021, pemerintah memberikan berbagai stimulus demi menjaga ekonomi yang dihantam pandemi Covid-19. Kebijakan ini disebut sebagai Istilah ‘helikopter uang’ diperkenalkan oleh ekonom Milton Friedman pada tahun 1969 untuk menyebut pelonggaran moneter yang tak biasa. Kebijakan ini diambil dalam situasi tak wajar, yakni ketika terjadi kekeringan likuiditas sementara perekonomian stagnan karena hal tak terduga.[](nsy/*)

 

Baca juga: