Senin, Juni 24, 2024

Dosen UBBG Lulus Seleksi...

BANDA ACEH - Tidak hanya mahasiswa, dosen UBBG juga berprestasi. Adakah Dr. Zahraini,...

34 Tim Futsal Berlaga...

SIGLI – Sebanyak 34 tim se-Aceh berlaga untuk memperebutkan gelar juara Piala Ketua...

All New Honda BeAT...

BANDA ACEH - Sehubungan dengan peluncuran All New Honda BeAT series terbaru oleh...

Kapolri Luncurkan Digitalisasi Perizinan...

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo meluncurkan sistem online single...
BerandaBerita LhokseumaweJaksa Geledah BPKD...

Jaksa Geledah BPKD Lhokseumawe Terkait Kasus Pajak Penerangan Jalan, Ini Kata Kajari

LHOKSEUMAWE – Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Lhokseumawe menggeledah sejumlah ruangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Lhokseumawe untuk menyita dokumen terkait kasus dugaan korupsi pada Pengelolaan Upah Pungut Pajak Penerangan Lampu Jalan Tahun Anggaran 2018-2022, Jumat, 11 Agustus 2023, pagi.

Penggeledahan itu dipimpin Kajari Lhokseumawe, Lalu Syaifudin, S.H., M.H., disaksikan Plt. Kepala BPKD Lhokseumawe, Bambang Suroso. Tim penyidik menggeledah sejumlah ruangan lantai dasar sampai lantai tiga gedung BPKD Lhokseumawe. Hasil penggeledahan, tim penyidik menyita puluhan item dokumen terkait kasus tersebut.

“Dokumen yang kami dapatkan menjadi alat bukti surat yang menambah alat-alat bukti tersebut, guna membuktikan unsur pasal yang akan dipersangkakan kepada tersangka nantinya,” kata Lalu Syaifudin saat konferensi pers di kantornya, bakda salat Jumat.

Lalu Syaifudin menyebut tidak menutup kemungkinan ke depan tim penyidik akan melakukan penggeledahan di tempat lainnya. “Sesuai kebutuhan pembuktian,” ucapnya.

Lihat pula: Jaksa Usut Kasus Pajak Penerangan Jalan di Lhokseumawe, Pj. Wali Kota dan Mantan Walkot akan Diperiksa

Menurut Lalu Syaifudin, dalam tahap penyidikan ini serangkaian tindakan penyidik dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti guna menentukan tersangka. “Artinya, kumpulkan dulu alat buktinya. Salah satu langkah kami melakukan penggeledahan, maka didapatkanlah satu alat bukti berupa dokumen-dokumen yang kita butuhkan. Baru kemudian kita kumpulkan lagi alat bukti lain berupa keterangan-keterangan saksi, keterangan ahli, dan sebagainya,” tutur Kajari.

[Tim penyidik dipimpin Kajari Lhokseumawe Lalu Syaifudin menggeledah gedung BPKD Lhokseumawe, disaksikan Plt. Kepala BPKD Bambang Suroso (dua dari kanan), Jumat, 11 Agustus 2023. Foto: Istimewa]

Tim penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi mulai Senin (14/8). “Semua pihak yang menurut penilaian penyidik dianggap penting keterangannya, mulai dari pejabat paling tinggi sampai paling rendah itu akan dipanggil. Tidak hanya pihak BPKD, bagi (pejabat) yang sudah pindah (dinas) pun diperiksa,” ujar Lalu Syaifudin.

Terkait siapa saja yang menerima aliran dana kasus itu, Lalu Syaifudin mengatakan, “Itu nanti akan dituangkan dalam berkas perkara. Yang pasti adalah mulai dari pejabat-pejabat Pemko Lhokseumawe sampai ke stafnya”.

‘Tidak semua harus kami buka’

Saat tim Kejari Lhokseumawe menggeledah gedung BPKD, Jumat pagi, salah seorang Kepala Seksi (Kasi) Kejari itu diduga melarang sejumlah wartawan meliput (memotret dan merekam) kegiatan itu. Sehingga awak media meninggalkan lokasi penggeledahan tersebut lantaran merasa diusir. Padahal sebelumnya pihak Kejari menginformasikan kepada para wartawan tentang rencana penggeledahan tersebut agar melakukan liputan.

Namun, saat konferensi pers di Kantor Kejari, bakda salat Jumat, Lalu Syaifuddin mempertanyakan kepada para wartawan, bagaimana kalimat mengusir itu. “Kita sepakati dulu bagaimana kalimat mengusirnya. Tidak mengusir, itu dilarang tidak diizinkan meliput proses pemeriksaan berkas. Teman-teman diberikan kesempatan naik ke dalam gedung yang sedang digeledah, itu menjadi wujud dari kerja sama jaksa dengan wartawan,” ujar Lalu Syaifuddin.

Lalu Syaifuddin melanjutkan, “Kalau mau liput bagaimana bongkar-bongkar di dalam itu saya marahin tim saya, tidak boleh. Jadi, tidak mengusir. Itu kalimat atau kata dari teman-teman (jurnalis) saja yang memilih ‘mengusir’. Kami tidak mengizinkan meliput proses pembongkaran berkas yang ada di dalam ruangan digeledah. Misalnya, ‘usir itu wartawan’, tidak ada kan?”

Menurut Lalu Syaifudin, penggeledahan, pemeriksaan saksi merupakan item dari kegiatan-kegiatan penyidikan. “Tidak semua harus kami buka. Tapi, ketika diberikan pembatasan maka jangan menggunakan kata-kata diusir dong. Jauh sekali itu bahasanya,” tegasnya.

“Perlu kami sampaikan bahwa apapun peristiwa terjadi di lapangan selama dalam proses ini, itu tanggung jawab saya. Kalau ada gesekan sedikit saya mohon maaf sebagai pimpinan kejaksaan. Kalau misalnya kesalahpahaman yang disebabkan oleh komunikasi tidak tepat itu adalah tanggung jawab saya,” pungkas Kajari Lhokseumawe.[]

Baca juga: