Sabtu, Juli 20, 2024

Peringati Haul Abati Banda...

LHOKSEUMAWE - Ratusan jamaah Tarbiyah Islamiyah Mazhab Syafi'i Aceh menggelar pawai akbar dalam...

Pj. Bupati Aceh Utara...

ACEH UTARA - Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyerahkan bantuan masa panik secara simbolis...

Sekum PB PON Wilayah...

BANDA ACEH – Progres pembangunan beberapa venue untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI...

PT PIM Bantu Korban...

ACEH UTARA - PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) menyerahkan bantuan kepada korban badai...
BerandaNewsKasus Tanggul Cunda-Meuraksa:...

Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa: ‘Tugas Kejari Menegakkan Hukum, Bukan Bicara Untung-Rugi’

LHOKSEUMAWE – LSM Gerakan Transparansi dan Keadilan (GerTaK) kembali mempertanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa yang diusut Kejari Lhokseumawe.

“Kita mempertanyakan kembali perkembangan kasus tanggul Cunda-Meuraksa karena belum ada kepastian hukum hingga saat ini. Kita berharap Kejari Lhokseumawe segera mengeluarkan keputusan agar ada kepastian hukum,” kata Koordinator GerTaK, Muslem Hamidi, dalam keterangan tertulis dikirim kepada portalsatu.com, Kamis, 14 Oktober 2021.

Menurut Muslem, jika selama ini publik dianggap kurang berperan terhadap upaya pemberian dukungan atas perkembangan kasus itu, “Bukan berarti kita tidak lagi mengawal kasus tersebut. Kita tegaskan kembali bahwa kita terus memantau dan mengawal perkembangannya hingga Kejari mengeluarkan keputusan dan kepastian hukum kasus tersebut”.

“Kita terus menunggu keputusan apa yang akan diputuskan oleh Kejari. Kita masih berkeyakinan bahwa Kejari akan mengeluarkan hasil yang adil dan berdasarkan bukti-bukti objektif yang ada selama ini, sehingga kita berharap Kejari bisa bersikap profesional,” tambah Muslem.

Baca juga: Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa Dilanjutkan atau Dihentikan? Kejari Lhokseumawe: Tidak Lama Lagi Keluar Keputusan

Muslem juga mengingatkan kembali bahwa pengembalian uang proyek tersebut oleh rekanan ke kas negara/daerah tidak menghapus tindak pidana yang dilakukan.

Mantan Ketua BEM Universitas Malikussaleh ini turut menyoroti pernyataan yang sempat dilontarkan Kajari Lhokseumawe saat berdialog hingga terjadi debat hukum dengan mahasiswa usai unjuk rasa di depan Kejari, Rabu, 23 Juni 2021.

“Kajari sempat mengeluarkan pernyataan soal negara sedang untung saat ini dikarenakan pihak rekanan telah mengembalikan uang proyek tersebut ke kas negara. Barangkali Kajari sedang ingin membangun opini sehingga masyarakat berpikir demikian. Seharusnya Kajari berbicara sebagai aparat penegak hukum, bukan justru berbicara tentang hitung-hitungan soal untung-rugi,” tegas Muslem.

“Kita mempunyai harapan besar kepada Kejari untuk menegakkan keadilan hukum. Itu saja yang kita harapkan dari Kejari. Kalau soal untung-rugi biarlah domainnya ahli ekonomi yang bicara. Harapan kita pada Kejari adalah memberikan keadilan dan kepastian hukum dengan cepat dan tepat atas kasus yang sedang ditangani,” tambah aktivis antirasuah itu.

Diberitakan sebelumnya, Kejari Lhokseumawe belum menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi itu setelah menerima hasil audit dari BPKP Perwakilan Aceh. Berdasarkan hasil audit investigasi BPKP yang diserahkan kepada Kejari, 19 Mei 2021 lalu, nilai kerugian keuangan negara dalam kasus pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa sumber dana Otsus tahun 2020 mencapai Rp4,3 miliar lebih dari pagu proyek Rp4,9 miliar.

Baca: BPKP Serahkan Hasil Audit Proyek Tanggul Cunda-Meuraksa ke Kejagung, Kejati, dan Kejari

Sejumlah mahasiswa telah berunjuk rasa di depan Kejari Lhokseumawe, Rabu, 23 Juni 2021, untuk mendesak jaksa segera menetapkan tersangka dalam perkara itu. Dalam pertemuan usai unjuk rasa, terjadi dialog hingga debat hukum antara koordinator lapangan aksi demo, Yudi Ansyah Katiara, dan kawan-kawannya, dengan Kajari Lhokseumawe, Mukhlis, terkait kasus tanggul Cunda-Meuraksa.

Kajari menyampaikan kepada mahasiswa, “ini (proyek tanggul Cunda-Meuraksa TA 2020) dikerjakan terlebih dahulu, kemudian baru ditender. Bahwa hasil penyelidikan intelijen (Kejari Lhokseumawe), pekerjaan itu dilaksanakan pada Januari-Februari (2020). Pekerjaan ini ada, tapi semua pekerjaan itu tanpa kontrak. Jadi, fisiknya ada. Kemudian, bagaimana cara bayarnya, sehingga Pemerintah Kota melelang”.

“Semua lelang itu adalah melanggar hukum, semua orang sudah tahu bahwa melelang barang yang sudah ada melanggar hukum, ini persoalan. Dikerjakan dulu fisiknya tanpa kontrak, tanpa pengawasan, tanpa semuanya. Melanggar hukum, iya. Berdasarkan Perpres bahwa tidak boleh mengerjakan pekerjaan tanpa kontrak”.

“Inilah yang kami pikirkan, kami harus berpikir yang komprehensif saja. Karena BPKP itu keterangan ahli, keterangan ahli bisa diabaikan karena alat bukti itu banyak. Maka adik-adik mahasiswa boleh menyampaikan aspirasinya dengan pemikiran yang ada, tapi saya yakin pemikiran adik-adik sekarang adalah proyek ini fiktif, tidak ada pekerjaan sama sekali. Saya yakin itu,” tambah Kajari.

Mahasiswa pun mempertanyakan, “dari mana dasar hukum Bapak (Kajari) berbicara keterangan ahli dari hasil BPKP itu bisa diabaikan? Yang bahwasanya hasil audit BPKP merugikan uang negara senilai Rp4 miliar lebih. Apakah itu bisa diabaikan? Berarti Bapak tidak mempercayai BPKP Perwakilan Aceh!”

Kajari menanggapi, “Ini bukan soal tidak percaya. Begini, keterangan ahli itu jika nanti di pengadilan. Karena ini fisiknya ada, barang (dana) sudah dikembalikan, negara lagi untung. Secara fisik (pembangunan tanggul Cunda-Meuraksa) negara lagi untung”.

Baca: Usai Demo, Begini Debat Hukum Mahasiswa vs Kajari Soal Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa

[](red)

Baca juga: